PERINGATAN HARI HIV/AIDS SEDUNIA_Sejumlah relawan dari Yayasan Caritas PSE melakukan kampanye dalam memperingati Hari HIV/Aids internasional di Lapangan Pertiwi, Medan, Kamis (1/12). Kegiatan yang diselenggarakan oleh aktivis kesehatan tersebut guna memperingati Hari AIDS Sedunia sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak berperilaku rentan tertular virus HIV.
MEDAN, SUMUTPOS.CO -Jumlah Kasus penularan HIV AIDS dari ibu ke bayi di Sumatera Utara, termasuk cukup tinggi. Tercatat, mulai tahun 1994 hingga September 2016 ini, Dinas Kesehatan Sumatera Utara telah mencatat 107 kasus peluran HIV AIDS dari ibu ke bayi. Hal itu dikatakan oleh Manager Proyek Global Fund Dinkes Sumut, Andi Ilham, Rabu (21/12) siang.
“Jumlah itu sangat memprihatinkan. Seharusnya bisa diantisipasi dengan sosialisasi, ” ujar Andi.
Andi menjelaskan, penularan HIV AIDS dari ibu ke bayi itu, disebabkan terjadinya kontak cairan darah. Namun kalau ibu yang terjangkit HIV AIDS tersebut mengikuti program pencegahan penularan HIV AIDS, akan meminimalisir resiko bahkan mencegah penularan ke bayi, sehingga melahirkan secara normal.”Bila diupayakan, di mana kehamilan awal langsung minum AR (Antiretroviral) maka virus bisa ditekan sehingga si ibu bisa melahirkan normal dan bayi tidak akan positif HIV, ” kata Andi.
Menyikapi hal itu, Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Prof Hj Damayanti yang diwawancarai wartawan menyebut jika jumlah kasus HIV, memang bertambah terus. Berdasarkan hasil rapat yang dilaksanakan pihaknya dengan Menteri Kesehatan baru-baru ini, hal itu karena lemahnya pengawasan, ditambah kurangnya pemberdayaan masyarakat.
“Jadi, kita desak Kemenkes agar ibu hamil wajib dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah tertular HIV. Dulu, pemeriksaan dilakukan secara sukarela, mereka (para ibu hamil) curiga diperiksa takutnya dicurigai HIV, padahal tidak seperti itu, ” ungkap Damayanti.
Damayanti bilang, dengan anggaran untuk pencegahan penularan HIV AIDS itu, diharapkan naik. Namun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, tidak menunggu Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU) saja.
“Daerah juga harus menganggarkannya, jangan hanya menunggu,alokasikan juga anggarannya,” pungkas Damayanti. (ain/ila)
