JAKARTA- Pemerintah menyiapkan strategi baru untuk menghadapi persoalan banyaknya bangunan sekolah yang rusak. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh mengungkapkan, sekitar Rp 12 triliun diperlukan untuk perbaikan yang direncanakan rampung sebelum 2014 itu.
“Pola pembangunan sekolah-sekolah rusak itu harus diubah. Tidak boleh dengan pembangunan seperti model-model sekarang, kriwil-kriwil sedikit, tapi harus dijadikan serentak,” kata Nuh usai mengikuti silaturahmi Ibu Negara Ani Yudhoyono dengan guru-guru berdedikasi 2011 di Istana Negara, kemarin (13/8).
Nuh mengaku, rencana tersebut telah dikonsultasikan dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia mengharapkan, anggaran tersebut masuk dalam APBN 2012 dan inpres bisa terbit sebelum 2012. “Sinyalnya positif. Tapi ini saya belum bisa memastikan, harus dikonsultasikan dulu,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, saat ini terdapat 101 ribu ruang dari 900 ribu ruang kelas yang harus direnovasi. Nah, dengan estimasi satu ruang berukuran 8 x 9 meter plus dengan selasar, diperkirakan memakan biaya Rp 120 juta. “Rp 120 juta sampeyan kalikan 101 ribu itu kan banyak triliun, sekitar Rp 12 triliun,” ucap mantan rektor ITS itu.
Jika inpres bisa terbit sebelum 2012, pembangunan bisa dimulai tahun depan secara serentak. Nuh mengatakan, pendekatan yang digunakan adalah pembangunan dengan desain dan kualitas yang baru. “Kalau selama ini pakai tipe (bangunan) C,”maka paling tidak ini harus pakai tipe B sehingga lifetime- nya lebih lama. Kita tidak bolak balik”renovasi, rehabilitasi,” terangnya.
Selain itu, lanjut dia, pembangunannya akan melibatkan TNI sehingga bisa menghemat anggaran. Nuh mencontohkan, jika ditenderkan, maka akan ada bagian yang menjadi keuntungan kontraktor. “Itu belum kalau ada kontraktor yang nakal,” katanya.
Nah, dengan bekerjasama dengan TNI, penghematan itu bisa dialokasikan untuk pengadaan fasilitas seperti komputer. Menurut Nuh, rencana itu juga sudah dikomunikasikan dengan Panglima TNI.
Nuh menjelaskan, perubahan dalam pembangunan pendidikan itu tidak hanya berkaitan dengan sesuatu yang bersifat fisik. Namun juga dalam pengembangan kualitas guru. Kombinasi antara desentralisasi otonomi daerah dengan pusat, kata dia, harus dicarikan formula yang baru.
Dalam kesempatan itu, Nuh juga mengungkapkan, pemerintah akan memutuskan mekanisme baru dalam pencairan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Yakni pencairannya tidak lagi melewati kemendiknas, namun langsung dari bendahara negara ke provinsi.
Namun menurut Nuh, mekanisme itu masih belum final. Pagi ini, rencananya akan digelar rapat Komite Pendidikan dengan Wapres Boediono. “Finalnya besok,” jawabnya singkat tentang kepastian perubahan pencairan BOS itu. (fal/jpnn)
