JAKARTA- Terbongkarnya kasus suap di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), benar-benar menjadi terapi kejut bagi instansi yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta itu. Aturan-aturan normatif bakal ditegakkan untuk menghalau potensi mafia proyek berkeliaran.
Dihubungi tadi malam, Kepala Humas Kemenakertrans Suhartono menuturkan aturan-aturan normatif yang harus dijalankan di instansi kementerian bakal diketatkan lagi. “Aturannya memang normatif,” jelas dia. Tapi imbas dari kasus suap ini pria yang akrab disapa Tono itu mengatakan, Menakertrans Muhaimin Iskandar memerintahkan bawahannya untuk lebih disiplin.
Diantaranya adalah, Kemenakertrans bakal tertutup bagi orang yang tidak mengantongi identitas kementerian. Jika tamu, harus mengantongi identitas tamu yang sudah disiapkan.
“Jika upaya ini dinilai bisa menghalau makelar proyek, harus terus ditingkatkan,” tandasnya. Upaya pengetatan kantor Kemenakertrans dari orang-orang di luar struktural, juga sudah disampaikan Muhaimin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR . Terkait nama-nama kader PKB yang pernah bekerja di Kemenakertrans, pihaknya lepas tanggung jawab.(wan/kuh/jpnn)
JAKARTA- Terbongkarnya kasus suap di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), benar-benar menjadi terapi kejut bagi instansi yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Jakarta itu. Aturan-aturan normatif bakal ditegakkan untuk menghalau potensi mafia proyek berkeliaran.
Dihubungi tadi malam, Kepala Humas Kemenakertrans Suhartono menuturkan aturan-aturan normatif yang harus dijalankan di instansi kementerian bakal diketatkan lagi. “Aturannya memang normatif,” jelas dia. Tapi imbas dari kasus suap ini pria yang akrab disapa Tono itu mengatakan, Menakertrans Muhaimin Iskandar memerintahkan bawahannya untuk lebih disiplin.
Diantaranya adalah, Kemenakertrans bakal tertutup bagi orang yang tidak mengantongi identitas kementerian. Jika tamu, harus mengantongi identitas tamu yang sudah disiapkan.
“Jika upaya ini dinilai bisa menghalau makelar proyek, harus terus ditingkatkan,” tandasnya. Upaya pengetatan kantor Kemenakertrans dari orang-orang di luar struktural, juga sudah disampaikan Muhaimin saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR . Terkait nama-nama kader PKB yang pernah bekerja di Kemenakertrans, pihaknya lepas tanggung jawab.(wan/kuh/jpnn)
