Nama Pejabat Definitif Belum Juga Keluar
JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampaknya memerlukan waktu untuk menetapkan nama sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) Sumut. Meski Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Boediono sudah menggelar sidang dan menetapkan satu nama pada Senin (12/9) lalu, hingga Kamis (22/9) kemarin, Keputusan Presiden (Kepres) belum juga keluar.
Kemendagri sendiri juga ekstra hati-hati menyikapi hal ini. Meski Mendagri Gamawan Fauzi sudah tahu nama yang diputuskan di TPA karena dia anggota TPA, namun tetap saja tutup mulut.
“Saya luruskan informasi yang berkembang yang sudah menyebutkan satu nama. Saya tegaskan, hingga saat ini belum ada Kepres dimaksud,” ujar Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek kepada Sumut Pos di kantornya, kemarin (22/9).
Penegasakn yang dama diucapkan Reydonnyzar Moenek saat dihubungi Sumut Pos dari Medan. “Belum ada pak sampai hari ini. Nanti kalau ada segera kita infokan,” jawabnya singkat.
Keberadaan sekdaprov definitif sangat mendesak. Pasalnya, Plt Sekdaprov Rachmatsyah, saat ini konsentrasinya sudah terpecah lantaran sudah berancang-ancang ikut maju di pemilukada Kota Lhoksuemawe. Bahkan, dia sempat mengajukan permintaan ke Plt Gubernur, Gatot Pujo Nugroho, agar diganti saja.
Keluhan atas lambatnya keputusan pemangku jabatan Sekdaprov kembali diutarakan Rachmatasyah, kemarin. “Sampai sekarang, saya belum dengar kabar apakah SK nya sudah diterima Plt Gubsu atau tidak. Biasanya, SK itu diterima oleh Plt Gubsu,baru kemudian diserahkan ke BKD atau ke kami untuk menjemput ke sana,” katanya di Medan.
Rachmatasyah kembali negutarakan ketidakbetahannya menjadi Plt Sekdaprov. Apalagi terkait niatnya maju di pemilukada di Kota Lhokseumawe. “Kan, lebih baik kalau saya di sana (Lhokseumawe, Red), lebih total. Kalau di sini, tapi nggak total, kan nggak baik juga. Ya, kita berharap ini bisa secepatnya, kita lihat perkembangannya,” cetusnya.
Pernyataan yang sama sebelumnya diutarakan Rachmatsyah, di sela-sela acara di kemendagri, Selasa (20/9) lalu. Rachmatsyah sempat mengungkapkan beratnya tugas sekda, terutama mengurus soal PNS. Blak-blakan, dia mengaku pusing mengurus PNS lantaran banyak sekali intervensi politik. “Jangankan yang belum diangkat (menjadi CPNS, Red), yang sudah diangkat pun, tekanan politik minta agar digeser-geser,” ujarnya.
Secara khusus, Sumut Pos menanyakan keluhan Rachmatsyah itu ke Menpan-RB, EE Mangindaan. Menteri asal Sulut itu mengatakan, beratnya tugas sekda mengurus PNS memang lantaran ada intervensi politik di tingkat lokal. “Di era otonomi daerah ini, orientasi partai sangat mempengaruhi mutasi-mutasi pegawai. Apalagi jika kepala daerah yang baru,” ujar Mangindaan.
Hal senada disampaikan Reydonnyzar Moenek. “Ekses pemilukada langsung. Soal dukung-mendukung. (Yang tidak mendukung) dibersihkan semuanya,” ujar Reydonnyzar.
Mengenai isu yang bergulir dan menyebutkan Nurdin Lubis yang terpilih menjadi Sekda Provsu, Rachamtasyah kembali menyatakan, belum ada kepastian yang diterima pihaknya mengenai hal itu. “Itu informasi dari media, kami juga belum tahu,” bebernya.(sam/ari)
