LANGKAT- Pemkab Langkat dinilai lamban dan bertele-tele, bahkan terkesan melakukan pembiaran atas pelaksanaan pendidikan Akademi Kebidanan (Akbid) di komplek Pem kab Langkat yang belakangan diketahui merupakan yayasan (swasta).
“Saya melihat Pemkab lamban, bahkan bertele-tele dalam upaya menyelesaikan keberadaan Akbid tersebut. Mudah-mudahan, lamban dan bertele-telenya itu bukan karena ada oknum pejabat yang diuntungkan dengan beroperasinya yayasan Akbid itu,” kata R Lubis SH, salah seorang pengamat pendidikan di Langkat, Selasa (27/9).
Dalam perbincangan dengan wartawan di Stabat, Lubis menilai, menyelesaikan persoalan Akbid Langkat yang dipopulerkan pengelolanya Akbid Pemkab Langkat, sebenarnya sangat mudah bila Pemkab punya kemauan. Hal itu akan semakin mulus dilaksanakan jika tidak ada oknum diuntungkan beroperasinya Akbid swasta yang ditengarai banyak memanfaatkan fasilitas Pemkab.
Memang saat ini, ulas dia, Pemkab Langkat diketahui sudah membentuk tim guna mengumpulkan sejumlah data tentang perguruan kesehatan swasta yang mengantongi akte yayasan itu. Tapi sayangnya, sampai sejauh ini belum juga ada sikap Pemkab atas yayasan yang pengelolanya diduga sengaja memanipulasi keberadaan yayasan sehingga sekolah berlokasi di kompleks perkantoran bersama Akademi Keperawatan (Akper) Pemkab Langkat tersebut terkesan milik pemerintah (negeri).
Hebatnya lagi, sekolah dimaksud terkesan bukan seperti yayasan, tapi seperti sekolah milik pemerintah. Disebabkan, bukan hanya lokasinya di komplek Pemkab tapi banyak dosen bahkan Direktrisnya merupakan pegawai Pemkab.
Seperti telah terungkap, Akbid Pemkab Langkat yang selama ini dianggap sebagai sekolah negeri milik Pemkab Langkat, ternyata milik yayasan. Pendirinya dr Lilik Rosdewati, pegawai Pemkab yang selama ini menjabat sebagai Direktris Akper Pemkab Langkat.
Asisten II Ekbangsos Pemkab Langkat Indra Salahuddin, ketika dihubungi wartawan karena fungsinya disebut-sebut sebagai pimpinan tim pengumpul data Akbid menjelaskan, pihaknya masih melakukan serangkaian proses.
Proses dimaksudkan masih belum diketahui dengan jelas arah dan maknanya, padahal pengumpulan data menurut informasi yang diperoleh sudah berlangsung jauh sebelumnya. Nah, untuk itu Indra juga tidak mau berestimasi kapan dead line penyelesaiannya.
“Pemkab saat ini sedang bekerja memproses data-data yang sudah didapat, termasuk mengenai aset yang dipakai oleh Akbid dimaksud,” kata mantan Kadis Kesehatan Langkat itu seraya menolak Pemkab disebut lamban. (mag-4)
