JAKARTA- Sejumlah persoalan terkait pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) tidak dipungkiri Mendagri Gamawan Fauzi. Dia mengakui, hingga akhir September ini belum semua peralatan sampai ke semua kecamatan. Kalau pun sampai, ada yang belum diinstal.
Namun, menurut Gamawan, sesuai janji pihak Sucofindo, pada Oktober ini semua peralatan sudah terdistribusi dan sudah terinstal. Sucofindo mengerahkan 3.000 teknisi untuk mengerjakan instal peralatan itu “Oktober ini kita akan kencang lagi, karena dijanjikan peralatan sudah instal semua, sudah ready, maka harus dioptimalkan. Dari yang kerja (melayani pembuatan e-KTP) 12 jam, kalau perlu ditambah lagi menjadi 14 jam,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Jumat (30/9).
Gamawan menjelaskan, untuk memastikan keseriusan petugas pelayanan pembuatan e-KTP ini, dirinya akan segera melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Kemendagri sendiri akan mengerahkan 400 petugas pemantau yang disebar ke sejumlah daerah.
Dijelaskan Gamawan, secara umum ada tiga tahap pengerjaan proyek ini yang menjadi tugas kemendagri. Pertama, menyiapkan data kependudukan dan sudah diselesaikan. Kedua, pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada sekitar 250 juta penduduk Indonesia, yang harus sudah selesai akhir 2011.
Ketiga, bagi warga yang sudah punya NIK, bisa langsung mengurus pembuatan e-KTP. Gamawan berharap, warga yang sudah menerima penggilan dari kecamatan, agar segera datang mengurus e-KTP ini. Petugas juga harus siap.
Dijelaskan Gamawan, 197 bupati/walikota yang harus menyelesaikan e-KTP pada 2011 ini, sebelumnya sudah berkomitmen siap melayani 10 jam sehari. “Kalau perlu ditambah menjadi 12 jam atau 14 jam sehari, buat saja sistem shif, untuk mengejar target ini,” harapnya.
Terkait masih adanya kecamatan yang mengalami masalah listrik, Gamawan mengatakan, mestinya masalah itu sudah diantiisipasi. Para bupati/walikota dan DPRD di 197 daerah itu, lanjutnya, sudah meneken kesepakatan menyiapkan genset jika belum ada jaringan listrik dari PLN.
“Sudah janji beli genset, dulu sudah ditandatangani, disepakati. Kalau alat belum sampai, itu salah kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Kelompok Fraksi PDI Perjuangan di Komisi II DPR RI Arif Wibowo, menilai, hampir seluruh daerah kabupaten/kota yang sedianya akan melaksanakan program e-KTP pada 2011 ini, banyak mengalami hambatan yang serupa.
Hambatan itu, di antaranya, keterlambatan pengiriman perangkat e-KTP, SDM operator perangkat e-KTP yang belum memenuhi standar mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan. Ketersediaan listrik serta jaringan juga menjadi kendala pelaksanaan program e-KTP.
Tak hanya itu. Arif memaparkan, masalah server data yang belum ter-update baik, juga memungkinkan data kependudukan nyasar. Juga, validitas data kependudukan. Permasalahan geografis yang sulit dan beragam juga mengharuskan pemerintah daerah jemput bola. Selain itu, animo masyarakat juga rendah akibat lemahnya sosialisasi serta masih adanya praktik pungutan liar di desa/kecamatan di kabupaten/kota yang akan melaksanakan e-KTP.(sam)
