Heboh, Berita Istana di Media Australia
JAKARTA- Harian Australia, The Age dan Sidney Morning Herald kembali membongkar kasus SBY. Kali ini tentang keterlibatan SBY dengan konflik kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa tahun 2004.
Terhadap hal itu, PKB Gus Dur siap menindaklanjutinya. Yaitu, dengan terus mencermati semua info untuk membuka sebesar mungkin potensi ada tidaknya intervensi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam konflik PKB selama ini.
“Sebab fakta di lapangan, kasus PKB baik periode Alwi (Alwi Shihab, Red) dan Muhaimin (Muhaimin Iskandar, Red), semuanya mengindikasikan memang ada benang merahnya,” ujar Sekjen DPP PKB Gus Dur, Imron Rosyadi Hamid, di Jakarta, kemarin (12/3). PKB Gus Dur adalah kekuatan politik sempalan dari PKB (Muhaimin Iskandar). Ketua umumnya, sesuai hasil Muktamar di Surabaya 2010 lalu, adalah putri Gus Dur Yenny Wahid.
Imron menyatakan, indikasi kuat agar PKB tetap menjadi supporting system SBY kuat menyertai dalam setiap babak konflik PKB selama ini. “Sebab, di sisi lain, kita tahu Gus Dur selama ini tetap dikenal sangat kritis terhadap SBY hingga akhir hayat beliau,” imbuhnya.
Dalam dokumen yang bocor ke WikiLeaks yang kemudian diberitakan oleh dua media Australia, juga menyebut-nyebut nama Mensesneg Sudi Silalahi, sebagai tangan Presiden SBY. Sudi diberitakan telah mengintervensi pengadilan dalam kasus sengketa kepemimpinan PKB antara kubu Alwi Shihab dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada sekitar 2004. Sudi yang dikenal dekat dengan Presiden SBY itu disebutkan mengintimidasi hakim yang menangani kasus tersebut. Yakni dengan mengatakan, jika memenangkan kubu Gus Dur, maka itu sama dengan membantu menggulingkan pemerintahan SBY.
Saat dikonfirmasi soal tudingan itu, Sudi dengan tegas membantahnya. Dia mengatakan, tudingan itu sudah pernah muncul sebelumnya. “Naudzubillah min dzalik. Tidak pernah saya menelepon hakim, apalagi pengadilan,” kata Sudi di Istana Presiden, Jumat (11/3).
Mantan Menseskab itu menegaskan tidak pernah melakukan campur tangan atas proses hukum yang berlangsung. “Jadi, (berita) itu tidak benar,” tegas Sudi.
Faktanya, polemik kepengurusan di PKB saat itu tetap dimenangkan Gus Dur dan kawan-kawan. Pemberitaan The Age juga menyatakan ketidakberhasilan Sudi dalam arti langsung tersebut. Mereka mengungkap, didasarkan pada sumber-sumber di Kedubes AS yang berhubungan dekat dengan PKB dan pengacara yang terlibat dalam kasus ini, pendukung Gus Dur juga melakukan perlawanan terhadap gerakan Sudi. Yaitu, dengan menyuap hakim. “Pendukung Wahid ‘membayar’ hakim dengan uang suap Rp3 miliar untuk putusan yang memberikan kontrol pada PKB Wahid bukannya faksi pembangkang,” tulis The Age.
Namun, lanjut pemberitaan The Age, tujuan strategis SBY sesungguhnya tetap tercapai. Melalui sejumlah tekanan eksternal, PKB Gus Dur akhirnya memutuskan mendukung pemerintah. Indikasinya, PKB tetap memiliki 3 perwakilan di kabinet SBY yaitu Menakertrans Erman Suparno, Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Tertinggal Saifullah Yusuf, dan Zanuba Ariffah Chasoh (Yenny Wahid) sebagai staf ahli presiden.
Seperti diketahui, pada sekitar 2004 tersebut, PKB mengalami konflik internal yang akhirnya memecah PKB jadi dua kubu. DPP PKB kubu Gus Dur yang juga didukung Muhaimin Iskandar hasil Muktamar Semarang memutuskan menggugat keabsahan Muktamar PKB di Surabaya yang diselenggarakan Alwi Sihab dan kawan-kawan. Karena, menganggap telah secara tidak sah menggunakan logo dan atribut PKB.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP PKB, Hanif Dhakhiri yakin bahwa isu yang diberitakan dua media Australia tersebut tidak benar. “Apalagi masanya juga sudah lewat, tak ada gunanya diperpanjang,” tegas Hanif.
Menurut dia, kegaduhan politik yang berbasis pada isu-isu tak jelas seperti yang disampaikan dua media Australia hanya akan mengganggu kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyat. “Jadi, nggak perlu lah diulur kesana kemari dan dipolitisasi,” sindirnya.
Yang penting, lanjut dia, bagaimana makin meneguhkan kondisi PKB yang makin terkonsolidasi dan solid sekarang ini. “Dengan modal soliditas dan kerja keras segenap kader, insya Allah PKB dapat mengembalikan kebesarannya pada pemilu mendatang,” pungkas Hanif.
The Age dan The Sydney Morning Herald
Beritakan Bantahan Presiden SBY
The Sydney Morning Herald (foto: Moksa/detikcom)
Victoria – Setelah memberitakan ‘penyalahgunaan kekuasan’ Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang membuat heboh Tanah Air, media Australia The Age hari ini menulis berita tanggapan SBY. Dituliskan bahwa SBY membantah keras semua tudingan kawat diplomatik AS bahwa dirinya dan keluarganya terlibat dalam korupsi.
Demikian seperti dilansir detikcom dari situs theage.com.au, Sabtu (12/3/2011). Dalam berita berjudul ‘President rejects corruption claim’ ini dituliskan juga tanggapan SBY yang disampaikan melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga.
Ditulis The Age, bahwa Presiden SBY menyesalkan pemberitaan tentang dirinya tersebut. Ditulis juga, SBY menilai bahwa koran Australia tersebut telah melanggar kode etik jurnalisme universal, dengan memuat berita tanpa meminta tanggapannya terlebih dulu.
“The President is absolutely not happy with the false coverage, full of lies, run in The Sydney Morning Herald and The Age. The content is full of sensation and disrespect, full of nonsense,” ujar Daniel seperti dikutip The Age.
Selain memuat bantahan pihak Istana, The Age juga menuliskan penyesalan pihak Kedubes AS di Indonesia terhadap pemberitaan ini. Hal ini, menurut The Age, meupakan tanggapan dari sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa yang menyampaikan protes keras kepada Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel.
Koran Australia, The Sydney Morning Herald menayangkan artikel yang berisi tanggapan Istana terkait tuduhan miring yang ditulis media ini kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Jumat (11/3/2011), Headline di Koran The Age dan The Sydney Morning Herald menayangkan tudingan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan SBY. Sumber dua media ini adalah Wikileaks.
The Sydney Morning Herald hari ini menerbitkan artikel tanggapan Istana.
“Washington envoy apilogises over corruption claims in embassy cables,” tulis artikel ini di halaman 16.
Artikel ini juga dibarengi dengan foto Presiden SBY serta Ibu Ani Yudhoyono. “The Indonesian President, Susilo Bang Yudhoyono, with his wife, Kristianis Herawati, says the corruption allegations are lies,” isi caption di foto ini.
Menurut koran ini, Indonesia telah menerima penyesalan dari Duta Besar AS untuk Indonesia atas terkait berita tersebut. Presiden SBY juga dengan tegas telah membantah seluruh isi berita tersebut.
RI Tidak Puas AS Minta Maaf
Dua media Australia, The Age dan Sydney Morning Herald memuat bantahan yang disampaikan Pemerintah Indonesia atas pemberitaan mereka sehari sebelumnya. Namun, pemuatan bantahan itu dinilai masih belum cukup dibanding dengan dampak yang ditimbulkan.
“Kerusakan akibat berita tidak bertanggung jawab dan tanpa rasa hormat itu telah terlanjur terjadi,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparinga kepada koran ini, kemarin (12/3). Menurutnya, berita yang dimuat dua media itu telah merendahkan martabat bangsa. “Penghinaan itu jelas tidak mudah dimaafkan,” sambungnya.
Sebelumnya, dua media itu menulis berita yang menggegerkan dengan mengutip sumber kawat diplomatik Kedutaan Besar AS di Jakarta dan Washington DC. Dokumen tersebut bocor ke WikiLeaks. The Age menulis dengan judul Yudhoyono Abused Power, sementara Sydney Morning Herald menuliskan Corruption allegations against Yudhoyono. Berita tersebut mendapat reaksi keras dari pemerintah Indonesia.
Sehari berselang, The Age dan Sydney Morning Herald memuat bantahan pemerintah Indonesia. The Age menulis President Reject Corruption Claim dengan mencantumkan tanggapan dari Daniel Sparinga. Sementara Sydney Morning Herald menulis protes keras yang dilontarkan Menlu Marty Natalegawa.
Selain pemuatan tanggapan tersebut dinilai masih belum cukup, Daniel juga mengaku prihatin dengan cara diplomat AS di Jakarta dalam menggolongkan classified information mereka. “Bagaimana mungkin percakapan di “terminal bis” bisa dikirim begitu saja ke Washington DC,” keluhnya. Hal itu, lanjut Daniel, mencerminkan ketidakpedulian yang sangat serius.
Dubes AS untuk Indonesia Scot Marciel, kata dia, memang telah menyampaikan penyesalan sekaligus permintaan maaf. “Tapi apakah itu cukup baik? Kami rasa tidak,” tegas Daniel. Menurutnya, perlu dilakukan perubahan attitude yang dilakukan diplomat AS di mana pun mereka bekerja dalam memandang diri sendiri dan bangsa lain.
Daniel menambahkan, kesewenang-wenangan dalam membuat penilaian tentang para pemimpin di negeri ini mengandung mentalitas superioritas moral yang tidak patut. “Kita menolak rasisme, apalagi dalam diplomasi dan hubungan antarbangsa,” tegas Daniel. Dia mengatakan, peritiswa tersebut bisa membuat dingin hubungan antara Indonesia dan AS.
Sementara itu, Deplu AS buka suara terkait bocornya data kawat diplomatik yang dilansir oleh situs Wikileaks. Pemerintah AS kukuh menolak mengomentari materi yang ada dalam situs tersebut. Dalam keterangan pers yang dirilis di situs Kedubes AS di Jakarta, sesuai kebijakan Menlu AS Hillary Rodham Clinton pihaknya menyesalkan dampak data Wikileaks.
“Menlu AS menyesalkan pembocoran informasi apapun yang dimaksud rahasia, termasuk pembicaraan pribadi antara rekan sejawat atau penilaian dan observasi pribadi dari diplomat kami,” tulis keterangan pers yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia itu kemarin (12/3).
Pemerintah AS mengklaim bahwa kebijakan mereka bukan hal yang rahasia. Itu tercermin dalam pernyataan dan tindakan AS diseluruh dunia. Deplu AS menyatakan bahwa pengungkapan informasi rahasia yang tidak sah oleh Wikileaks justru membahayakan nyawa individu yang disebutkan.
AS menyesalkan kebocoran data Wikileaks yang berdampak bagi kerjasama antarnegara. “Kami mengutuk pembocoran yang tidak sah tersebut sekaligus melakukan tindakan untuk mencegah pelanggaran keamanan di masa datang,” tulis keterangan resmi itu.
AS merujuk pada pernyataan Presiden Barack Obama yakni bahwa negerinya sangat beruntung memiliki mitra tangguh seperti Presiden SBY. AS memuji SBY dan menyebutnya sebagai presiden tangguh yang dipilih secara langsung, dan seorang pemimpin yang telah menuntun Indonesia dalam perjalanannya menuju demokrasi. “Kepemimpinan Yudhoyono menjadi sangat penting dalam memajukan kesejahteraan, memperluas kemitraan antara masyarakat kita, dan mempererat kerjasama politik dan keamanan,” kutip keterangan itu. (fal/zul/pri/iro/dyn/jpnn)
