SUTAN SIREGAR/SUMUT POS SEPAKAT: Gubsu Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menunjukkan nota kesepakatan KUA-PPAS R-APBD 2019 yang baru ditandatangani di gedung dewan, Rabu (7/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga hari melakukan pembahasan secara marathon dan alot, akhirnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut sepakat menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Sumut 2019 sebesar Rp15,2 triliun. Kenaikan anggaran sebesar Rp1,9 triliun dari Rp13,8 triliun pada APBD 2018 itu akan difokuskan di sektor riil terutama pertanian, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
KESEPAKATAN KUA-PPAS RAPBD Sumut 2019 ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani langsung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman di ruang sidang paripurna DPRD Sumut, Rabu (7/11) sore. Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan, serangkaian rapat panjang pembahasan APBD Sumut 2019 yang dipimpin Ketua TAPD R Sabrina, mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Oleh sebab itu, target pendapatan dari sektor pertanian atau agraria ingin dipacu Pemprovsu tahun mendatang.
“Pertumbuhan ekonomi Sumut ini yang harus kita kejar. Kami sudah rapat panjang membahas ini. Karena dampaknya pada demo rakyat (buruh) minta naik upah,” katanyan
kepada wartawan usai penandatanganan KUA-PPAS.
Dengan peningkatan di sektor riil tersebut, Edy mengaku Banggar DPRD Sumut tentu harus detil menghitungnya. Dan segala pertanyaan dari Banggar itulah yang dijawab satu per satu oleh ketua TAPD. “Tapi sebelum ini kita sudah bahas panjang di pemprov,” sebutnya.
Ditanya mengenai porsi belanja daerah dalam APBD 2019, mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB itu mengatakan, pihaknya tetap akan mendorong pada sektor riil. Terkhusus lima sektor atau bidang sesuai visi misi dirinya bersama Wagubsu Musa Rajekshah. “Yaitu agraris di Sumut yang harus kita kembalikan. Lalu infrastruktur, tenaga kerja, pendidikan, dan sektor kesehatan,” pungkasnya.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS SEPAKAT: Gubsu Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman menunjukkan nota kesepakatan KUA-PPAS R-APBD 2019 yang baru ditandatangani di gedung dewan, Rabu (7/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tiga hari melakukan pembahasan secara marathon dan alot, akhirnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut sepakat menandatangani Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan APBD Sumut 2019 sebesar Rp15,2 triliun. Kenaikan anggaran sebesar Rp1,9 triliun dari Rp13,8 triliun pada APBD 2018 itu akan difokuskan di sektor riil terutama pertanian, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
KESEPAKATAN KUA-PPAS RAPBD Sumut 2019 ini dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani langsung Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman di ruang sidang paripurna DPRD Sumut, Rabu (7/11) sore. Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan, serangkaian rapat panjang pembahasan APBD Sumut 2019 yang dipimpin Ketua TAPD R Sabrina, mengarah pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Oleh sebab itu, target pendapatan dari sektor pertanian atau agraria ingin dipacu Pemprovsu tahun mendatang.
“Pertumbuhan ekonomi Sumut ini yang harus kita kejar. Kami sudah rapat panjang membahas ini. Karena dampaknya pada demo rakyat (buruh) minta naik upah,” katanyan
kepada wartawan usai penandatanganan KUA-PPAS.
Dengan peningkatan di sektor riil tersebut, Edy mengaku Banggar DPRD Sumut tentu harus detil menghitungnya. Dan segala pertanyaan dari Banggar itulah yang dijawab satu per satu oleh ketua TAPD. “Tapi sebelum ini kita sudah bahas panjang di pemprov,” sebutnya.
Ditanya mengenai porsi belanja daerah dalam APBD 2019, mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB itu mengatakan, pihaknya tetap akan mendorong pada sektor riil. Terkhusus lima sektor atau bidang sesuai visi misi dirinya bersama Wagubsu Musa Rajekshah. “Yaitu agraris di Sumut yang harus kita kembalikan. Lalu infrastruktur, tenaga kerja, pendidikan, dan sektor kesehatan,” pungkasnya.
