LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Lima rumah warga roboh dan terbawa arus akibat tanggul aliran Sungai Wampu di Dusun II, Desa Suka Pulung, Kecamatan Sirapit, jebol. Informasi yang diperoleh dari Camat Sirapit Endamia dan Kepala Desa (Kades) Suka Pulung, Jamal mengungkapkan, tanggul dan rumah warga yang terbawa arus Sungai Wampu itu sudah terjadi sejak tahun 2016. Rumah yang menjadi korban itu masing-masing milik Sugito(50), Supeno(70), Lasmi(60, Heriyanto(40), dan Suwanto(46).
“Tapi kejadian ini bertahap. Untuk rumah Lisma tinggal separuh dan tidak lagi ditempati, sementara empat rumah lagi sudah hilang,” ungkap Jamal, Selasa (27/11),
Dijelaskan Jamal, jarak tanggul dan rumah warga sebelumnya sekitar 30 meter dari pinggir sungai. Namun, seiring waktu berjalan tanggul roboh akibat abrasi, begitu juga dengan rumah masyarakat.
“Seiring berjalannya waktu, tanggul dan rumah warga akhirnya menjadi sungai. Longsor memang kerap terjadi, tidak hanya karena luapan air, tetapi saat hujan turun dengan deras tanah itu juga bisa longsor,” kata Jamal.
Untuk bantuan korban longsor, Jamal mengaku masih bingung. Sebab, rumah warga yang amblas tidak ada tempat lagi untuk dibangun. Karena lahan sendiri perlahan mural terus digerus air sungai.
“Tapak rumahnya hanya itu. Makanya kalau tanggul diperbaiki, ada harapan juga bisa memperbaiki rumah warga,” cetusnya sembari mengatakan, Lasmi saat ini tinggal bersama anaknya di dusun yang sama.
Terkait kerusakan tanggul, Jamal mengakui sudah pernah mengusulkan perbaikan ke Pemkab Langkat. Namun tanggung jawab terhadap tanggul itu berada pada tingkat satu atau provinsi. “Karena bukan tanggung jawab Pemkab, maka kami membuat surat ke provinsi pada tahun 2017.
Tapi sampai sekarang belum juga ada realiasi,” ungkapnya dan mengakui, 4 dari 5 rumah yang terbawa arus merupakan rumah bantuan pemerintah. Jamal berharap, agar pihak terkait dapat segera membangun bronjong. Sehingga rumah masyarakat yang rusak akibat abrol bisa segera diperbaiki. “Kalau tidak cepat dibangun, 6 unit rumah dan puluhan hektar sawah terancam hanyut,” sebut Jamal.
Sementara itu, Kepala UPT Sumber Daya Air (SDA) Kota Binjai, Sugiarto, saat ditemui di ruang kerjanya mengakui sudah menerima laporan dari pihak Kades. Namun, kata Sugiarto, pihaknya tidak mampu menampung anggaran bronjong pada APBD provinsi.
“Nanti kita ajukan ke Balai Wilayah Sungai Sumatera 2. Karena anggaran APBD tidak cukup untuk membangun bronjong di sana. Kalau tidak ada halangan tahun 2019 bronjong akan dibangun menggunakan APBN. Kalau kita lihat dari kondisinya, anggaran untuk membangun bronjong itu sekitar Rp20 miliar,” ungkapnya. (bam/han)