MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumatera Utara telah memberangkatkan tim untuk melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP) ke sekolah-sekolah dan juga lembaga permasyarakatan (lapas)n
Kadisdukcapil Sumut Ismael Parenus Sinaga mengatakan, tim yang dibentuk tersebut melibatkan petugas dari Disdukcapil kabupaten/kota. Adapun salah satu tujuan tim itu diturunkan guna mengejar perekaman e-KTP masyarakat, terutama pemilih pemula di sekolah-sekolah maupun lapas.
“Kegiatan ini merupakan bagian untuk menyikapi perintah pak gubernur dan juga pemerintah pusat, bahwa sampai akhir Desember 2018 seluruh masyarakat wajib mempunyai KTP elektronik,” katanya kepada wartawan, Kamis (27/12).
Kata Ismael, tim sudah mulai diberangkatkan pada pagi hari itu untuk melakukan penjemputan data ataupun merekam langsung e-KTP bagi mereka yang belum memiliki identitas diri. Dirinya meminta agar seluruh kabupaten/kota dapat melaksanakan kegiatan ini semaksimal mungkin, sehingga kedepan tidak ada lagi masyarakat yang belum punya e-KTP.
“Untuk tempat yang akan dikunjungi pada pagi hingga siang hari ini, yaitu sekolah-sekolah menengah atas atau menengah kejuruan hingga lapas. Adapun sasarannya adalah pemilih pemula, karyawan swasta dan pegawai pemerintahan sampai para narapidana di lapas,” ungkap dia.
Mengenai ketersediaan blanko, sambungnya, pemerintah pusat akan mencukupi dan menyuplai bila terjadi kekurangan selama proses kegiatan ini berlangsung. “Pemerintah pusat selalu mendukung, berapapun yang kurang akan dibagikan ke daerah-daerah,” ujarnya.
Tim yang diberangkatkan yakni petugas dari Disdukcapil Kota Medan, dan disaksikan oleh lembaga negara, antara lain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Hal ini juga sesuai arahan serentak dari Kemendagri, bahwa sejak jam 9 pagi tim perekaman sudah diberangkatkan secara simbolis,” katanya.
Ia sebelumnya mengungkapkan, hingga saat ini masih ada 1 juta penduduk di Provinsi Sumut yang belum melakukan perekaman e-KTP.”Satu juta itu tersebar di 33 kabupaten/kota. Paling banyak ada di Medan, Deliserdang dan Nias Selatan,” ujarnya.
Menurutnya ada beberapa kendala mengapa masyarakat enggan melakukan perekaman, salah satunya kendala faktor geografis. Dimana dominan terjadi pada daerah-daerah pedalaman. Agar seluruh masyarakat di Sumut dapat melakukan perekaman, Ismael merencanakan kegiatan satu bulan penuh GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi).
“Karena ini satu bulan penuh maka perlu diorganisir. Rencananya kalau tidak Februari, Maret akan dilakukan GISA. Kita berharap gerakan ini bisa memicu masyarakat untuk bisa memiliki dokumen kependudukan,” pungkasnya. (prn/ila)