BINJAI, SUMUTPOS.CO – Awalnya ngotot tidak akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Honorer Kategori 2 Kota Binjai belakangan berubah pikiran. Berdasarkan rapat internal yang mereka gelar, Senin (11/2), Honorer K2 Binjai memastikan akan mengikuti seleksi PPPK “Hasil rapat kami, rekan-rekan tenaga guru tidak keberatan mengikuti seleksi PPPK Kota Binjai. Sudah kesepakatan dan mufakat bersama dalam rapat,” ujar Koordinator Honorer K2 Kota Binjai, Adnin Al Irsyada, Selasa (12/2).
Hanya saja, Adnin tidak dapat mengikuti seleksi PPPK tersebut. Pasalnya, tahap pertama pembukaan penerimaan PPPK kali ini hanya untuk tenaga pendidikan, kesehatan, dan penyuluh pertanian. Sedangkan dirinya honorer tenaga teknis yang sudah mengabdi belasan tahun sebagai operator di SMPN 2 Binjai. “Tenaga teknis belum ada,” katanya.
Saat ini, ada 69 orang Honorer K2 di Kota Binjai. Sebelumnya 73 orang. Empat orang di antaranya telah dinyatakan lulus sebagai Calon Aparatur Sipil Negara tahun 2018 lalu. Tiga orang dari formasi honorer dan seorang lagi masuk dari formasi umum.
“Kalau tidak salah, honorer guru sekitar 20-an lagi yang berstatus K2. Sedangkan tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian, saya kurang tahu, karena enggak ada datanya,” ujar dia.
Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Kota Binjai, Hendra Januar, belum dapat membeberkan jumlah tenaga PPPK yang bakal diterima oleh Pemko Binjai. “Kami belum dapat. Belum bisa dibuka dari SSCN. Info dari kawan-kawan, memang sudah ada yang bisa dibuka dan belum. Kami (Pemko Binjai) belum dapat,” ujar Hendra ketika dikonfirmasi melalui telepon selularnya.
Disoal adanya penolakan Honorer K2 Kota Binjai yang enggak ikut PPPK, Hendra enggan berkomentar. Menurut dia, PPPK ini merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.
Pemko Binjai diminta oleh pemerintah pusat sebagai perpanjangan tangan di daerah untuk menerima pemberkasan seleksi PPPK. “Pemberkasan sudah kita siapkan. Kami enggak bisa paksakan mereka untuk ikut. Pribadi masing-masing. Kalau memang dia enggak mau daftar, kami tak bisa komentarlah,” ujar di.
Ia menegaskan, yang mendaftar harus berstatus Honorer K2. Waktu Rakornas, ada nomor ujian waktu dulu (Honorer K2). Nomor kartu ujiannya dulu, itu dimasukkan. Jadi khusus K2,” tandasnya.
Desak Pusat Buka Rekrutmen P3K
Sementara itu, DPRD Sumut mendesak pemerintah pusat agar mempercepat pendaftaran penerimaan tenaga honorer menjadi PPPK. Pusat diharapkan mampu bekerjasama dengan baik antara pemprov dan pemda.
“Rakyat masih banyak membutuhkan lapangan pekerjaan. Karena itu, program ini harus cepat dilakukan, jangan diperlambat,” kata anggota Komisi A DPRD Sumut, Nezar Djoeli kepada Sumut Pos, Selasa (12/2).
Dalam konteks ini, menurutnya, daerah hanya menunggu arahan pemerintah pusat agar pelaksanaan rekrutmen bisa segera dimulai.
Bila ada persoalan keterbatasan anggaran, politisi Partai NasDem ini menilai, daerah seharusnya dapat mengajukan penggunaan APBN. DPRD siap memberi rekomendasi kepada Kemendagri perihal kebutuhan anggaran untuk gaji P3K ini. “Pada prinsipnya kebutuhan P3K ini dapat diakomodir menjadi dana anggaran belanja negara,” sebutnya.
Pihaknya menganggap rekrutmen P3K ini sangat baik untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga honorer. “Untuk itu segeralah dibuka dan diberi tahu berapa banyak (posisi) yang dibutuhkan,” katanya, seraya meminta kepada Gubsu Edy Rahmayadi agar segera membuka pendaftaran kepada para honorer.
“Kami minta kepada Gubsu untuk menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, sehingga perubahan dapat dirasakan,” ucapnya.
Belum Terima
Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Arsyad Lubis, mengatakan hingga saat ini pihaknya belum terima surat edaran resmi dari pusat untuk rekrutmen P3K dari guru honorer K-2. “Sampai sekarang belum ada pengumuman resmi secara tertulis kepada kami, apakah guru-guru honor kita akan diangkat menjadi P3K,” katanya kemarin.
Menurutnya, saat ini status tenaga pengajar SMA/SMK sederajat sudah mencukupi kebutuhan untuk diangkat menjadi P3K. “Data-data guru honorer kita sebenarnya ada dan sudah resmi. Sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K, karena sudah S1,” ucapnya.
Diharapkan seluruh guru honorer dapat menjadi P3K. Saat ini, pihaknya masih menjemput database tenaga pengajar yang sebelumnya berada di kabupaten/kota. “Sudah kami surati. Jadi ada dulu datanya di kita, sembari menunggu juknis pusat dan kapan waktu (penerimaan P3K). Data honorer K-2 kita tinggal 176 orang lagi, data itu masih di kabupaten/kota. Dan saya kebetulan mau ke Jakarta mengikuti rembuk nasional. Nanti saya akan coba pertanyakan soal ini,” pungkasnya.
Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, pihaknya sudah mengajukan rekrutmen PPPK ini. Namun masih dipelajari lebih lanjut soal kuota dan posisi yang dibutuhkan. “Sudah mengajukan, sedang kita bentuk, kita lihat dan pelajari dulu,” katanya singkat. (ted/prn)
