MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi massa mendukung Kapolda Sumut bertajuk Kami Bersama Kapoldasu yang digelar di Jalan Pulau Pinang, Medan, Jumat (8/3) kabarnya diprotes pengurus HMI Sumut. Hal itu terjadi lantaran massa aksi mencatut logo HMI tanpa aturan dan mekanisme yang jelas.
Kekecewaan itu datang dari Ketua Badan Koordinasi HMI Sumut Alwi Hasbi Silalahi. Menurutnya, pencatutan logo tersebut tidak mengikuti mekanisme. Menurutnya, tidak ada kader HMI Sumut yang ikut dalam aksi tersebut. Lantas menurut Hasbi, dengan dicatutnya logo tersebut dalam aksi kemarin, dapat membangun persepsi miring terhadap organisai HMI yang tidak terpaut kait dengan kelompok manapun jelang Pemilu 2019 ini.
“Intinya sangat kita sesalkan pencatutan itu. Mungkin, bila memang ada kader pihak yang mengaku kader HMI di sana, belum tentu juga aksi itu mengatasnamakan organisasi, bisa saja perseorangan,” ungkapnya kepada Sumut Pos, Senin (11/3).
Secara organisasi, HMI tak pernah mengeluarkan kebijakan untuk para kader mengikuti unjuk rasa itu. Jika pun ada kader atau pun simpatisan HMI yang ikut, harusnya tidak membawa atribut organisasi. “Karena itu kan kemauan individu kader masing-masing. Bukan kebijakan organisasi,” katanya.
HMI akan mencari tahu siapa saja oknum yang mencatut logo HMI itu. Jika ada kader yang terlibat, HMI akan memprosesnya secara organisatoris. “Kalau misalnya nanti ada kader yang melanggar, kita tidak segan memberikan sanksi tegas, hingga pemecatan,” tegasnya.
Hasbi juga mengomentari tagar #savekapoldasu yang marak belakangan. Kata dia, gerakan itu terlalu berlebihan dan malah melemahkan jabatan Irjen Agus sebagai orang nomor satu di Polda Sumut. “Tidak ada yang perlu diselamatkan dari Kapolda, beliau adalah orang nomor satu di institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang itu sendiri adalah institusi penegak hukum. Pasti beliau mengerti betul aturan-aturan hukum, jangan rendahkan marwah dan kewibawaan jabatan Kapolda dan Institusi Polri dengan melakukan gerakan-gerakan yang sama sekali, tidak ada manfaatnya untuk kerukunan berwarganegara dan kemajuan bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar, HMI, Respiratori Saddam Al Jihad mengatakan agar mengusut pencatutan logo tersebut. Bahkan, bila perlu, agar pelaku pencatutan itu diperkarakan.
“Kita sangat tegas ya soal pencatutan logo itu, apalagi di wilayah Badko Sumut. Soal pencatutan itu harus diusut, dan kalau bisa diperkarakan, karena terkait nama baik organisasi,” ungkapnya
Pencantuman logo HMI, menurutnya sah-sah saja dibuat dalam aksi itu apabila ada persetujuan internal yang sudah disepakati. Menurutnya akan ada sanksi terhadap oknum yang mengatasnamakan kader HMI terkait pencatutan logo itu.“Bisa saja bila ada kader yang membawa nama HMI dalam aksi kemarin tanpa mekanisme yang benar disansksi secara organisasi. Imbauan atau rekomendasi sanksi itu saya serahkan kepada ke Badko Sumut,” ungkapnya.
Terkait arah politik HMI, Saddam menegaskan organisasi yang ia pimpin itu menyatakan sikap netral, tidak mendukung atau menolak ke salahsatu calon. Sikap netral itu, katanya, agar tidak ada penggiringan opini dari salahsatu kelompok yang akan bertarung dalam Pilpres 2019 yang tinggal beberapa bulan ini.
Sebelumnya ratusan massa menggelar aksi #Kamibersamakapoldasu di bundaran titik nol Kota Medan, seputaran Lapangan Merdeka Kota Medan, Jumat (3/8). Aksi itu serentak dilakukan dengan massa Ormas Islam yang berunjuk rasa menuntut netralitas ASN dan Polri di. (dvs/ila)
depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan. “HMI tidak menolak maupun mendukung salahsatu pasangan calon (Paslon). Kalau HMI mendukung ke salahsatu Paslon, kelompok yang tidak didukung akan menggiring isu ini, demikian sebaliknya. Alhasil akan terjadi konflik. Untuk itu dalam pesta demokrasi ini HMI ingin tidak ada konflik dengan tidak mendukung salahsatu Paslon. Secara independensi HMI berada di tengah-tengah. Menjaga ritme demokrasi yang damai, setidaknya untuk arah politik yang lebih damai,” pungkasnya.
Sebelumnya ratusan massa menggelar aksi #Kamibersamakapoldasu di bundaran titik nol Kota Medan, seputaran Lapangan Merdeka Kota Medan, Jumat (3/8). Aksi itu serentak dilakukan dengan massa Ormas Islam yang berunjuk rasa menuntut netralitas ASN dan Polri di depan Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan.
Aksi dukungan kepada Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto itu Diwarnai orasi dari berbagai elemen. Diantaranya juga terdapat dari organisasi mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Aksi tersebut digelar buntut tudingan bahwa Kapolda Sumut tak netral dan cenderung mendukung salahsatu Paslon jelang Pilpres 2019 ini. (dvs/ila)
