Dugaan Pungli Ramadhan Fair, Wali Kota Diminta Turun Tangan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin diminta turun tangan mengatasi dugaan pungutan liar (pungli) di Ramadhan Fair. Selain itu, tim saber pungli juga di-minta melakukan penyelidikan. Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menanggapi dugaan pungli tersebut.

“Jika hari ini masih ada pungli jelas sangat keterlaluan. Dugaan pungli itu mencoreng program Wali Kota Medan. Tindakan tersebut membuat jelas mencoreng wajah wali kota,” tegas Abyadi.

Diutarakan Abyadi, dugaan pungli ini harus segera disikapi dan jangan sampai berlarut-larut. Sebab, jika dibiarkan tanpa ada tindakan maka membuat program wali kota rusak. “Harus segera dipanggil oknum yang diduga melakukan pungli, jangan dibiar-biarkan,” cetusnya.

Saat ini, lanjut dia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang memperbaiki pelayanan publik yang bersih dari pungli. “Orang-orang seperti ini yang harus dibersihkan dari birokrasi, jangan sampai menularkan virus bahkan sampai berakar,” katanya.

Kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ia mengimbau agar melaporkan ke Ombudsman Sumut. Dengan begitu, pihaknya bisa menindaklanjuti atau menelusuri lebih jauh untuk mengungkap praktik kotor tersebut. “Silahkan laporkan kepada kami dan kami siap menindaklanjuti dengan meminta keterangan pihak-pihak yang diduga terlibat,” pungkasnya.

Sementara, Kadis Kebudayaan Medan, OK Zulfi belum berhasil diminta konfirmasinya terkait tudingan dugaan pungli di Ramadhan Fair tersebut. Ketika dihubungi via seluler, nomor ponselnya memblok panggilan masuk. Sedangkan pesan whatsapp yang dikirimkan kepadanya tak kunjung dijawab.

Diberitakan sebelumnya, penyelenggaraan Ramadhan Fair yang digelar Dinas Kebudayaan (Disbud) Medan pada tahun ini menuai polemik. Stand dan lapak yang berjumlah sekitar 200 lebih tersebut, diduga berbayar atau dipungut biaya. Tak tanggung-tanggung, tarif yang dipasang untuk mendapatkan stand dan lapak itu dikabarkan harus merogoh kocek hingga Rp3 juta pada bagian luar. Sedangkan bagian dalam, disebut-sebut lebih dari Rp3 juta.

Dugaan pungli jual beli stand Ramadhan Fair tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Barisan Mahasiswa Kota Medan, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Medan, Senin (27/5). (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin diminta turun tangan mengatasi dugaan pungutan liar (pungli) di Ramadhan Fair. Selain itu, tim saber pungli juga di-minta melakukan penyelidikan. Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar menanggapi dugaan pungli tersebut.

“Jika hari ini masih ada pungli jelas sangat keterlaluan. Dugaan pungli itu mencoreng program Wali Kota Medan. Tindakan tersebut membuat jelas mencoreng wajah wali kota,” tegas Abyadi.

Diutarakan Abyadi, dugaan pungli ini harus segera disikapi dan jangan sampai berlarut-larut. Sebab, jika dibiarkan tanpa ada tindakan maka membuat program wali kota rusak. “Harus segera dipanggil oknum yang diduga melakukan pungli, jangan dibiar-biarkan,” cetusnya.

Saat ini, lanjut dia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sedang memperbaiki pelayanan publik yang bersih dari pungli. “Orang-orang seperti ini yang harus dibersihkan dari birokrasi, jangan sampai menularkan virus bahkan sampai berakar,” katanya.

Kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan, ia mengimbau agar melaporkan ke Ombudsman Sumut. Dengan begitu, pihaknya bisa menindaklanjuti atau menelusuri lebih jauh untuk mengungkap praktik kotor tersebut. “Silahkan laporkan kepada kami dan kami siap menindaklanjuti dengan meminta keterangan pihak-pihak yang diduga terlibat,” pungkasnya.

Sementara, Kadis Kebudayaan Medan, OK Zulfi belum berhasil diminta konfirmasinya terkait tudingan dugaan pungli di Ramadhan Fair tersebut. Ketika dihubungi via seluler, nomor ponselnya memblok panggilan masuk. Sedangkan pesan whatsapp yang dikirimkan kepadanya tak kunjung dijawab.

Diberitakan sebelumnya, penyelenggaraan Ramadhan Fair yang digelar Dinas Kebudayaan (Disbud) Medan pada tahun ini menuai polemik. Stand dan lapak yang berjumlah sekitar 200 lebih tersebut, diduga berbayar atau dipungut biaya. Tak tanggung-tanggung, tarif yang dipasang untuk mendapatkan stand dan lapak itu dikabarkan harus merogoh kocek hingga Rp3 juta pada bagian luar. Sedangkan bagian dalam, disebut-sebut lebih dari Rp3 juta.

Dugaan pungli jual beli stand Ramadhan Fair tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Barisan Mahasiswa Kota Medan, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Medan, Senin (27/5). (ris/ila)