JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengusulkan, supaya adanya penambahan pimpinan MPR dari 5 menjadi 10 orang. Hal ini dikatakannya, setelah belum adanya titik temu untuk pengisian jabatan Ketua MPR. Posisi tersebut saat ini menjadi perebutan 6 partai politik.
“Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang. Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang,” ungkap Saleh, Senin (12/8).
Saleh juga mengatakan, 10 orang usulan pimpinan MPR itu, di antaranya satu dari unsur DPD. Sementara 9 lainnya mewakili fraksi-fraksi. Siapa yang menjadi ketua itu, bisa dimusyawarahkan oleh para ketua umum partai politik. “Dengan demikian, tidak ada yang perlu diperebutkan dan diributkan. Tinggal menambah jumlah pimpinan saja,” katanya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR ini, juga tidak setuju apabila posisi Ketua MPR menggunakan mekanisme voting atau pemilihan berdasarkan suara terbanyak. Baginya penentuan Ketua MPR mekanismenya yang cocok adalah dengan musyawarah dan mufakat. “Musyawarah-mufakat adalah perwujudan demokrasi Pancasila. Itu yang perlu diaktulisasikan lagi saat ini. Dengan begitu, rekonsiliasi kebangsaan yang diinginkan semua pihak bisa terealisasi,” jelas Saleh.
Selain itu, PDIP yang mengusulkan supaya pemilihan Ketua MPR adalah partai yang mendukung penghidupan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), menurutnya sangat bijak. Sebab, MPR harus dijadikan sebagai lembaga politik kebangsaan. Semua fraksi dan kelompok menyatu. Di MPR mestinya tidak ada koalisi dan oposisi, tapi justru yang perlu ditekankan adalah NKRI.
Menurut Saleh, MPR itu beda dengan DPR dan DPD. DPR lebih ditekankan pada fungsi politik yang tersusun dalam komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan.
Terkait dengan amandemen terbatas UUD 1945 dan agenda menghidupkan kembali GBHN, semua fraksi dan kelompok DPD yang ada di MPR saat ini sudah menyetujuinya. Karena itu, arah yang disebutkan sudah sama. Bahkan, poin penting yang perlu diamandemen sudah dikaji selama satu periode ini. “Sebelum mengakhiri periode ini, MPR nanti akan menyampaikan usulan rekomendasi. Rekomendasi itu juga terkait dengan aspek-aspek yang terkait dengan amandemen. Sekarang malah sudah pada tahap finalisasi sebelum nanti diputuskan di paripurna,” pungkas Saleh.
Sekadar informasi, 6 partai mengincar jatah kursi Ketua MPR. Misalnya saja Partai Golkar sudah menyodorkan nama-nama calonnya, seperti Aziz Syamsuddin dan Zainudin Amali.
PKB lewat ketua umumnya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Selanjutnya adalah PDIP punya kader yang bakal diusung, seperti Ahmad Basarah, Yasonna H Laoly, Andreas Hugo Pareira, dan Trimedya Pandjaitan.
Di Partai Gerindra bakal diajukan nama Ahmad Muzani. Untuk Partai Nasdem ada nama Lestari Moerdijat. Dan terakhir PPP, akan mencalonkan Arsul Sani yang menjabat sebagai sekretaris jenderal menjadi Ketua MPR. (jpc/saz)
