MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pembangunan jalan tol atau jembatan layang pada jalur Medan-Berastagi memasuki babak baru. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjanji, akan segera meninjau lapangan dan membuat kajian.
Komitmen tersebut terungkap, setelah Komisi D DPRD Sumut bersama Forum Masyarakat Nasional (Formanas) dan lima bupati yakni Bupati Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deliserdang dan Tapanuli Tengah, kembali berkunjung ke Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (6/9).
Wakil Ketua DPRD Sumut, Ruben Tarigan yang memimpin rombongan tim Komisi D mengatakan, kunjungan ke Kementerian PUPR sudah kesekiankalinya untuk menuntut pembangunan jalan tol atau dua titik jembatan layang di jalur Medan-Berastagi. Pihaknya pun bersyukur, ada hasil atau komitmen dari Kementerian PUPR atas desakan masyarakat terkait usulan pembangunan dimaksud.
“Iya, tentu kita bersyukur atas respon positif pemerintah pusat tersebut, dan DPRD Sumut akan terus mengawal usulan pembangunan jalan tol atau jalan layang untuk jalur Medan-Berastagi,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (8/9).
Politisi PDI Perjuangan ini mengemukakan, diperlukan rencana jangka pendek, menegah dan panjang dalam meminimalisir kemacetan pada jalur Medan-Berastagi. Sebagai rencana jangka pendek dan menengah, kata dia, tentu menjadi domain dari pemerintah provinsi dan pemda terkait.
“Rencana jangka menengah dan panjang adalah urusan pemerintah pusat. Sedangkan rencana jangka pendek menengah dibutuhkan koordinasi kabupaten dan pemerintah provinsi. Gubernur harus segera berkordinasi dengan bupati kabupaten terdampak, terutama juga dengan gubernur Aceh untuk mecari solusi jangka pendek dan menengah,” tegasnya.
Ia menambahkan, dibutuhkan pula dukungan masyarakat sekaitan rencana pembangunan infrastruktur tersebut nantinya. “Kita berharap kerja sama masyarakat untuk memberi dukungan dan partisipasi di dalam penyelesaian pelepasan tanah yang dilalui ruas jalan kemudian,” pungkasnya.
Diketahui, adapun dalam pertemuan di Kementerian PUPR Jumat kemarin, Korlap Formanas Julianus Sembiring mengingatkan kementerian tersebut segera menyahuti aspirasi masyarakat karena yang datang berasal dari enam kabupaten (Karo, Dairi, Deliserdang, Simalungun, Dairi dan Pakpak Bharat) dengan menggunakan dana pribadi. “Besar harapan masyarakat, jangan sia-siakan kedatangan rombongan ini,” katanya.
Jika tidak ada juga realisasinya, kata dia, Formanas bersama Komisi D, Bupati Karo Terkelin Brahmana dan kepala daerah lainnya siap tampil terdepan bersama seluruh elemen masyarakat di enam kabupaten untuk memperjuangkan pembangunan jalan tol atau jembatan layang ini. Bahkan pihaknya siap menantang siapapun yang coba menghalangi pembangunan jalan tol maupun jembatan layang tersebut. “Dengar keluhan kami pak. Kami bukan mengancam, tapi sudah siap berhadapan dengan siapapun demi memperjuangkan suara rakyat,” imbuh dia dalam pertemuan tersebut.
Sementara perwakilan transportasi bus angkutan umum Medan-Berastagi-Aceh, Petrus Sembiring mengancam akan melakukan mogok massal dengan memarkirkan seluruh armadanya di tengah jalan jika pembangunan jalan tol atau jembatan layang tidak segera diprioritaskan.
Di tengah alotnya rapat, perwakilan Bupati Deliserdang, Dairi, Pakpak Bharat, Tapteng dan Bupati Karo Terkelin Brahmana dengan tegas menyatakan kekompakan guna mendukung pembangunan jalan tol atau jembatan layang agar tidak berdampak bagi masyarakat lainnya baik sisi ekonomi, sisi waktu dan sisi perjalanan.
“Perpres No 49/2016 tentang KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan Perpres 62/2011 tentang Mebidangro sudah dikeluarkan presiden. Kedua Perpres itu mendukung Karo masuk didalamnya, baik KSPN maupun Mebidangro,” ujar Terkelin.
Bupati Karo ini mencontohkan, jalan tol Binjai sudah dibuat bagian dari Mebidangro dan rencana gubernur Sumut akan membangun jalan tol lingkar Kota Medan dan kawasan Deliserdang sudah tercover didalam, tapi Karo sampai sekarang belum ada. “Semua pihak harus melihat secara objektif. Dan dari sudut Perpres sudah wajar Karo dibangun jalan tol atau sejenisnya,” katanya.
Mendapat ‘tekanan’ dari berbagai sisi, Direktur Pengembangan Jaringan Jalan Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra berjanji segera turun ke lokasi meninjau pemanfaatan lahan di dua titik rencana jembatan layang pada awal Januari 2020 sekaligus membuat kajiannya.
“Tahap awal kita harus mengatasi kemacetan dengan mengganggarkan pembangunan sistem Cantilever (tiang beton) sebesar Rp80 miliar sembari membuat program besarnya. Jika sudah ada kajiannya, maka tinggal pembebasan lahan saja. Untuk menyiasati tempat-tempat rawan kecelakaan, perlu dibebaskan lahan sehingga tidak termakan waktu lama jika ada kecelakaan,” katanya.
Dikatakannya terkait lokasi di dua rencana pembangunan jembatan layang, baik di kawasan PDAM Tirtanadi dan Penatapan Bandarbaru, sudah menjadi catatan Kementerian PUPR. Untuk sementara dianggarkan biaya sebesar Rp80 miliar walaupun diyakini tidak akan mengatasi kemacetan.
Sementara Kasubdit Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR Roy menegaskan, saat ini pihaknya sedang melakukan tahapan penyusunan kajian terkait dengan rencana jaringan, kelayakan ekonomi dan finansial. “Kami melihat dari kajian ekonomi cukup bagus.
Tinggal melihat kelayakan finansial. Kita akan perhitungkan berapa biaya yang harus dikeluarkan dan berapa potensi kendaraan yang masuk dan tarif yang harus dikeluarkan. Itu yang sedang kami susun. Diharapkan peran serta pihak swasta ikut berinvestasi dalam hal pembangunan jalan tol maupun jembatan layang ini,” sebutnya.
Ketua Komisi D DPRD Sutrisno Pangaribuan menyampaikan apresiasi atas responsif Kementerian PUPR atas tuntutan masyarakat di enam kabupaten yang terdampak kemacetan di jalur Medan-Berastagi sehingga disanggupi untuk segera melakukan survei dan studi kelayakan di dua titik rawan macet yakni diPDAM Tirtanadi dan Penatapan Bandarbaru.
Selain ke Kementerian PUPR, rombongan juga kembali meminta dukungan dari Komisi V DPR RI. Mereka diterima Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis didampingi Anthon Sihombing. Dalam pertemuan itu, Ruben menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi.
“Kami meminta Komisi V DPR RI memfasilitasi aspirasi ini. Dalan arti kata, Pak Fary jangan nanti tidak ada penyelesaian. Kami lagi yang didemo, karena Formanas dekat dengan kami di Medan. Sedangkan Komisi V DPR RI jauh, masih sulit mereka ke sini faktor ongkos dan lain-lain,” kata Ruben.
Merespons hal itu, Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis menegaskan, pihaknya akan mendorong, mendukung dan memprioritaskan jalan Medan-Berastagi. “Setelah audiensi yang kedua ini, maka kami secara internal ke depan, masalah ini akan saya bawa di dalam rapat internal sebagai agenda prioritas. Iya, ini prioritas Komisi V DPR RI tentunya,” ungkap Fary. (prn/deo)
