Temui Komisi II DPRD Medan, Forum Honorer Minta Cairkan Insentif

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan mendatangi anggota Komisi II DPRD Medan, Rajuddin Sagala di kantor Fraksi PKS DPRD Medan, Jumat (13/9) siang. Kedatangan mereka untuk menyerahkan data jumlah guru Honorer tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Medan sebagai salah satu syarat untuk dilakukannya pencairan insentif tahap II oleh Pemko Medan.

“Kami datang untuk menindaklanjuti pesan dari Pak Rajuddin yang meminta data jumlah guru honorer sekolah negeri tingkat SD dan SMP di Kota Medan. Sebab katanya itu akan jadi acuan pencairan insentif kami,” ucap ketua FHI Medan, Fahrul Lubis kepada Sumut Pos, Jumat (13/9).

Fahrul menjelaskan, pihaknya belum menerima insentif tahap ke 2 dari Pemko Medan. Alasannya, Pemko Medan belum mendapatkan data yang valid terkait jumlah guru honorer tingkat SD dan SMP Negeri se Kota Medan dari Dinas Pendidikan Kota Medan.”Makanya Pak Rajuddin minta kami serahkan data ini. Nantinya data ini akan disesuaikan dengan data dari Disdik agar bisa dicairkan,” ujarnya.

Terkait besaran nilai insentif yang diterima para guru honorer tingkat SD dan SMP di Kota Medan, Fahrul menyebutkan memiliki jumlah yang bervariatif namun telah ditetapkan oleh DPRD Medan.

“Kalau yang masa kerjanya di bawah 4 tahun setiap orangnya dapatnya Rp600 ribu per bulan. Untuk 4 sampai 8 tahun, dapatnya Rp800 ribu per bulan dan yang paling besar itu Rp1 juta untuk yang masa kerjanya sudah di atas 8 tahun,” terangnya.

Untuk itu, Fahrul dan teman-temannya berharap agar Komisi II dapat menepati janjinya untuk memperjuangkan harapan para guru honorer di Kota Medan agar segera dicairkan insentifnya oleh Pemko Medan.

“Tadi data yang kami serahkan ada 1.962 guru honorer tingkat SD dan SMP Negeri di Kota Medan. Jumlah itu adalah jumlah guru honorer yang tergabung di Forum Honorer Indonesia maupun yang tidak. Kami sangat berharap agar insentif kami segera keluar karena gaji kami yang sangat tidak memadai,” tuturnya.

Dijelaskan Fahrul, saat ini gaji atau honor yang mereka terima masih tergolong sangat tidak layak atau sangat jauh di bawah standar UMK. “Honor kami sebagai guru honorer SD dan SMP negeri itu cuma Rp300 ribu perbulan, kami terimanya per 3 bulan, jadi Rp900ribu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Rajuddin Sagala membenarkan kedatangan para guru honorer SD dan SMP Negeri itu. “Iya, tadi mereka datang hanya untuk menyerahkan data, sebentar saja tadi, sebelum shalat Jumat,” ucap Rajuddin kepada Sumut Pos, Jumat (13/9).

Calon Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS itu menyebutkan bahwa ia akan segera membawa data tersebut ke pihak Dinas Pendidikan Kota Medan. Karena sebelumnya, kata Rajuddin, sudah terjadi pencairan untuk tahap pertama tetapi tersendat di pencairan tahap kedua karena tidak validnya data di Disdik Kota Medan.

“Jadi pencairan nya itu kan per enam bulan sekali, satu bulannya itu minimal dapat Rp600 ribu dan maksimal dapat Rp1 juta, tergantung masa bakti. Memang tahap yang pertama dulu sudah cair, tapi tahap yang kedua ini belum. Alasannya, jumlah guru honorer ini kan bertambah terus, sedangkan data terbaru belum didapatkan. Kalau nanti sebagian ada yang dapat dan ada yang tidak kan malah jadi masalah,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Rajuddin, dengan adanya data ini, ia berharap agar pihak Pemko Medan dapat segera mencairkan insentif para guru honorer. “Dengan adanya ini kan Pemko jadi gak punya alasan lagi untuk menahan honor mereka. Makanya sejak awal saya bilang ke mereka segera kasih data yang valid ke saya, nantinya data ini akan di kroscek dulu kebenarannya lalu segera dilakukan pencairan,” tegasnya.

Terakhir, kata Rajuddin, insentif ini memang masih hanya berlaku untuk para guru honorer di sekolah negeri dengan alasan keterbatasan anggaran. Tetapi katanya, kedepannya DPRD Medan akan memperjuangkan agar para guru honorer di sekolah-sekolah swasta juga bisa mendapatkan insentif tersebut.

“Selain itu juga kami sudah targetkan agar di tahun 2021 nanti, semua guru honorer di Kota Medan bisa mendapatkan upah sesuai UMK. Ini mimpi besar kita kalau memang Kota Medan ingin menjadikan Pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan mendatangi anggota Komisi II DPRD Medan, Rajuddin Sagala di kantor Fraksi PKS DPRD Medan, Jumat (13/9) siang. Kedatangan mereka untuk menyerahkan data jumlah guru Honorer tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Medan sebagai salah satu syarat untuk dilakukannya pencairan insentif tahap II oleh Pemko Medan.

“Kami datang untuk menindaklanjuti pesan dari Pak Rajuddin yang meminta data jumlah guru honorer sekolah negeri tingkat SD dan SMP di Kota Medan. Sebab katanya itu akan jadi acuan pencairan insentif kami,” ucap ketua FHI Medan, Fahrul Lubis kepada Sumut Pos, Jumat (13/9).

Fahrul menjelaskan, pihaknya belum menerima insentif tahap ke 2 dari Pemko Medan. Alasannya, Pemko Medan belum mendapatkan data yang valid terkait jumlah guru honorer tingkat SD dan SMP Negeri se Kota Medan dari Dinas Pendidikan Kota Medan.”Makanya Pak Rajuddin minta kami serahkan data ini. Nantinya data ini akan disesuaikan dengan data dari Disdik agar bisa dicairkan,” ujarnya.

Terkait besaran nilai insentif yang diterima para guru honorer tingkat SD dan SMP di Kota Medan, Fahrul menyebutkan memiliki jumlah yang bervariatif namun telah ditetapkan oleh DPRD Medan.

“Kalau yang masa kerjanya di bawah 4 tahun setiap orangnya dapatnya Rp600 ribu per bulan. Untuk 4 sampai 8 tahun, dapatnya Rp800 ribu per bulan dan yang paling besar itu Rp1 juta untuk yang masa kerjanya sudah di atas 8 tahun,” terangnya.

Untuk itu, Fahrul dan teman-temannya berharap agar Komisi II dapat menepati janjinya untuk memperjuangkan harapan para guru honorer di Kota Medan agar segera dicairkan insentifnya oleh Pemko Medan.

“Tadi data yang kami serahkan ada 1.962 guru honorer tingkat SD dan SMP Negeri di Kota Medan. Jumlah itu adalah jumlah guru honorer yang tergabung di Forum Honorer Indonesia maupun yang tidak. Kami sangat berharap agar insentif kami segera keluar karena gaji kami yang sangat tidak memadai,” tuturnya.

Dijelaskan Fahrul, saat ini gaji atau honor yang mereka terima masih tergolong sangat tidak layak atau sangat jauh di bawah standar UMK. “Honor kami sebagai guru honorer SD dan SMP negeri itu cuma Rp300 ribu perbulan, kami terimanya per 3 bulan, jadi Rp900ribu,” pungkasnya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Rajuddin Sagala membenarkan kedatangan para guru honorer SD dan SMP Negeri itu. “Iya, tadi mereka datang hanya untuk menyerahkan data, sebentar saja tadi, sebelum shalat Jumat,” ucap Rajuddin kepada Sumut Pos, Jumat (13/9).

Calon Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS itu menyebutkan bahwa ia akan segera membawa data tersebut ke pihak Dinas Pendidikan Kota Medan. Karena sebelumnya, kata Rajuddin, sudah terjadi pencairan untuk tahap pertama tetapi tersendat di pencairan tahap kedua karena tidak validnya data di Disdik Kota Medan.

“Jadi pencairan nya itu kan per enam bulan sekali, satu bulannya itu minimal dapat Rp600 ribu dan maksimal dapat Rp1 juta, tergantung masa bakti. Memang tahap yang pertama dulu sudah cair, tapi tahap yang kedua ini belum. Alasannya, jumlah guru honorer ini kan bertambah terus, sedangkan data terbaru belum didapatkan. Kalau nanti sebagian ada yang dapat dan ada yang tidak kan malah jadi masalah,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Rajuddin, dengan adanya data ini, ia berharap agar pihak Pemko Medan dapat segera mencairkan insentif para guru honorer. “Dengan adanya ini kan Pemko jadi gak punya alasan lagi untuk menahan honor mereka. Makanya sejak awal saya bilang ke mereka segera kasih data yang valid ke saya, nantinya data ini akan di kroscek dulu kebenarannya lalu segera dilakukan pencairan,” tegasnya.

Terakhir, kata Rajuddin, insentif ini memang masih hanya berlaku untuk para guru honorer di sekolah negeri dengan alasan keterbatasan anggaran. Tetapi katanya, kedepannya DPRD Medan akan memperjuangkan agar para guru honorer di sekolah-sekolah swasta juga bisa mendapatkan insentif tersebut.

“Selain itu juga kami sudah targetkan agar di tahun 2021 nanti, semua guru honorer di Kota Medan bisa mendapatkan upah sesuai UMK. Ini mimpi besar kita kalau memang Kota Medan ingin menjadikan Pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan,” pungkasnya. (map/ila)