KARO, SUMUTPOS.CO – Pembangunan rumah hunian tetap (Huntap) Tahap III resmi dimulai, Jumat (18/10). Pembangunan Huntap Tahap III di atas lahan seluas 70 hektare di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, yang diperuntukkan bagi 1.038 kepala keluarga yang direlokasi dari tiga desa dan satu dusun dampak dari erupsi Gunung Sinabung.
Peresmian pembangunan Huntap Tahap III secara simbolis dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo dengan meletakkan batu pertama. Pembangunan Huntap III yang telah dimulai sejak Agustus 2019, dan direncanakan selesai Desember 2019.
Hadir dalam acara peletakkan batu pertama pembangunan Huntap Tahap III, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahyamadi dan Bupati Karo Terkelin Brahmana. Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, Wakil Bupati Karo Cory Seriwaty br Sebayang, Deputi I Kemenko PMK Dody Usodo, Danrem 023/KS Kolonel Inf Tri Saktiyono, Dandim 0205/TK Letkol Inf Taufik Rizal Batubara, Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis, dan Kalak BPBD Karo Martin Sitepu.
Bupati karo Terkelin Brahmana mengucapkan selamat datang kepada Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo yang hadir dalam acara peletakkan batu pertama pembangunan Huntap Tahap III.
Terkelin menjelaskan, Huntap Tahap III akan dihuni oleh warga dari tiga desa dan satu dusun.
“Yaitu Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Mardingding, dan Dusun Lau Kawar , sebanyak 1.038 kepala keluarga di lahan area penggunaan lain (APL) Siosar seluas 70 hektar. Sedangkan untuk kebutuhan lahan usaha tani juga di kawasan Hutan Produksi Siosar yang ditempuh melalui mekanisme tukar menukar kawasan hutan (TMKH) seluas 480,11 hektar,” kata Terkelin.
Bupati menyatakan, anggaran pembangunan Huntap Tahap III menelan biaya Rp161,7 miliar. Dengan rincian pembuatan site plan Rp433.950.000, pematangan lahan relokasi Rp7.870.000, perumahan dan infrastruktur dasar pemukiman Rp117. 489.743. 033. Sistem penyediaan air minum (SPAM) Rp 10.815. 164.896, lahan usaha tani dan pendampingan Rp19.951.712.000.
Kepala BNPB Doni Monardo menegaskan kehadirannya untuk memastikan pembangunan Huntap Tahap III berjalan dengan baik. “Saya datang kemari ingin memastikan apa saja yang sudah berjalan dengan baik, dan apa yang kurang, perlu diperhatikan oleh pemerintah,” tegas Doni.
“Tadi saya mendapat penjelasan dari panitia tentang upaya upaya memperhatikan kearifan lokal dalam pembangunan. Saya memberikan apresiasi, hal ini tentu menjadi prioritas kita bersama,” tegasnya. Pembangunan hunian di lokasi relokasi Siosar ini, kata Doni, diharapkan masyarakat akan menjadi lebih aman dan baik tinggal dihunian yang lebih baru dari hunian sebelumnya.
“Untuk itu, jagalah alam sekitar Siosar ini. Jangan pernah lagi ada kita dengar pembalakan hutan, penebangan kayu, dan pembakaran kayu, dengan sesuka hati dengan mengabaikan faktor keselamatan masyarakat sekitar sehingga dapat menimbulkan bencana alam,” imbuh Doni Dikatakannya, Semua ini bukan semata menjadi program pemerintah, tetapi sudah menjadi kewajiban kehidupan dalam pembangunan masyarakat terdampak bencana secara global.Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengingatkan warga yang nantinya akan menghuni untuk menjaga alam sekitar.
“Masyarakat sekitar jaga dan lestarikan alam kita karena kita sudah diberikan surga kecil oleh Tuhan. Jadikan tempat yang dibangun pemerintah ini menjadi tempat tinggal yang nyaman dan tenang. Sebab ini semua sudah keinginan pemerintah dalam rangka membantu rakyatnya ketika bencana datang,” kata Edy.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo dalam siaran persnya, menyebutkan Huntap III di Siosar dibangun bagi masyarakat yang tidak dapat lagi menetap di rumah mereka yang berada di dalam kawasan rawan bencana Gunung Sinabung. Total pembangunan rumah yang telah dibangun mencapai ribuan, Huntap Tahap I 370 unit, Huntap Tahap II 1.655 unit, dan lanjutannya 156.
Sejak erupsi Gunung Sinabung terjadi pada2010 telah mengakibatkan total kerugian dan kerusakan senilaiRp 1,80 triliun. Rincian kerugian dan kerusakan mencakup sektor lintas Rp 18,4 triliun, ekonomi Rp1,14 triliun, perumahan Rp 505,9 miliar, infrastruktur Rp83,9 miliar dan sosial Rp53,4 miliar. (deo/han)
