Gatot: Saya Berkomentar untuk Tidak Berkomentar

Terkait Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprovsu

MEDAN-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho akhirnya buka suara terkait kabar yang beredar belakangan ini. Lucunya, suara yang dikeluarkan Gatot sekadar mengulang apa yang telah diucapkan.
Beberapa waktu belakangan ini Gatot memang terus diberitakan terkait kinerja beberapa bawahannya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang diduga korupsi dan soal serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Pun, soal mutasi yang dilakukan Gatot. Yang terbaru, pencabutan dukungan sembilan partai dari sebelas partai pengusung Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno).

Nah, terkait penilaian miring oleh sembilan partai pengusung – yang sehari sebelumnya secara terbuka mengatakan kalau Gatot seperti kacang lupa kulitnya – mantan Ketua DPW PKS  itu mengatakan selalu ingat terhadap semua partai pengusung. “Saya berkomentar, untuk tidak berkomentar. Barangkali dari Ibu Sekjen Mendagri juga sudah berkomentar. Oya, kami eling (ingat, Red) terus. Jadi artinya, apa yang disampaikan Ibu Sekjen mengenai koalisi Syampurno pada waktu itu, komentar saya adalah seperti apa yang telah dikatakan oleh Ibu Sekjen,” jelas Gatot saat dikonfirmasi Sumut Pos sebelum dia memasuki ruang Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun.

Soal penilaian ‘miring’ terhadap Gatot disuarakan juga oleh Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut, Ahmad Hosen Hutagalung. Dikatakannya kepada Sumut Pos di sela-sela Paripurna DPRD Sumut, Selasa (8/11), Gatot memang tidak mampu mensinkronkan kepemimpinannya dengan partai-partai pengusung Syampurno. “Dari Pelaksana Gubsu itu, supaya sinkron dengan pimpinan partai pengusung. Syampurno ini belum berakhir. Karena prinsipnya, bukan hanya sampai pelantikkan saja, melainkan hingga akhir pemerintahan Syampurno,” tegasnya.
Dikatakannya, seharusnya Plt Gubsu harus melibatkan kesembilan partai pengusung Syampurno. “Harusnya dilibatkan sembilan partai pendukung ini agar dapat kita membesarkan Sumatera Utara,” bebernya.

Hosen juga sempat membandingkan antara Syamsul Arifin dengan Gatot. Dikatakannya, Syamsul lebih baik dalam sisi membangun komunikasi politik dengan legislatif. “Secara personal bagus. Secara kelembagaan dan kepartaian ini yang perlu disempurnakan oleh Plt Gubsu,” ungkapnya.

Soal Paripurna DPRD Sumut kemarin, dikabarkan ada delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprovsu, serapan anggarannya masih di bawah rata-rata dari total serapan belanja APBD Sumut 2011 sebesar 59,36 persen.

Hal itu dikemukakan Kepala Bagian (Kabag) Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprov Sumut Ilyas kepada wartawan. “Serapan belanja APBD 2011 saat ini 59,36 persen dari pagu Rp4,6 triliun,” terang Ilyas.

Sementara untuk serapan terbesar ada di Dinas Pehubungan (Dishub) yaitu 97,47 persen dari total anggaran Rp47 miliar. Namun besarnya serapan tersebut diperkirakan karena diperuntukkan untuk anggaran belanja pegawai. Sedangkan anggaran program selama 2011 sedikit.

Ilyas menjelaskan serapan yang diperoleh saat ini belum bisa dibilang rendah. Sebab tren serapan anggaran di tiga tahun terakhir hanya meningkat tajam di akhir tahun yaitu pada November sampai Desember.

Dia mengungkapkan untuk periode akhir November, serapan belanja APBD 2009 57,96 persen dan di APBD 2010 sebesar 61,22 persen. Berarti, pada 2011 ini dalam posisi yang sama yaitu akhir November diperkirakan masih bisa melebihi serapan dua tahun sebelumnya. “Tren anggarannya memang melonjak 30 persen di November ke Desember selama 3 tahun terakhir,” katanya.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad Taufan Damanik mengatakan Plt Gubsu wajib melakukan evaluasi segera. Baik mengevaluasi program yang selama ini dinilai rendah serapannya dan evaluasi terhadap kinerja dinas terkait.

Evaluasi kinerja tentu menurutnya mengarah pada mutasi pegawai. Hal itu diperlukan untuk mengembalikan kewibawaan Plt Gubsu di mata pegawai dan kepala dinasnya. Sebab selama ini Plt Gubsu terlihat kurang dihormati dan tidak dipatuhi oleh bawahannya. Banyak persoalan yang sudah diingatkan berkali-kali namun tetap masih tidak ada perkembangan perbaikan kinerja. “Contoh kecil saja soal kebersihan walaupun sudah diingatkan sejak awal tapi tetap saja Gatot marah-marah karena tidak ada pegawainya yang patuh. Begitu juga mungkin soal program dan kinerja tentu masih banyak yang kurang peduli,” tegasnya.

Taufan menilai pegawai di lingkungan Pemprov Sumut masih belum menganggap Plt Gubsu sebagai pimpinan mereka. Karena dianggap kewenangannya belum 100%. Sehingga tidak akan mungkin digeser atau dimutasi begitu saja.
Karena itu menurutnya sebelum dilakukan mutasi, Gatot wajib melakukan pendekatan lobi politik ke seluruh parpol dan DPRD Sumut. Agar kebijakannya tidak lagi mendapat tentangan dan menyita waktunya untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut.

“Kalau DPRD Sumut sudah bersinergi tentu Mendagri juga tidak punya celah untuk meributi apa yang dilakukan Gatot. Karena itu penting baginya (Plt Gubsu) untuk melakukan pendekatan politik,” kata Taufan.(ari)

Delapan Dinas Serapan Terendah (per 7 November 2011)

Data: Rapat Paripurna DPRD Sumut

Terkait Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprovsu

MEDAN-Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho akhirnya buka suara terkait kabar yang beredar belakangan ini. Lucunya, suara yang dikeluarkan Gatot sekadar mengulang apa yang telah diucapkan.
Beberapa waktu belakangan ini Gatot memang terus diberitakan terkait kinerja beberapa bawahannya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) yang diduga korupsi dan soal serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).  Pun, soal mutasi yang dilakukan Gatot. Yang terbaru, pencabutan dukungan sembilan partai dari sebelas partai pengusung Syamsul Arifin-Gatot Pujo Nugroho (Syampurno).

Nah, terkait penilaian miring oleh sembilan partai pengusung – yang sehari sebelumnya secara terbuka mengatakan kalau Gatot seperti kacang lupa kulitnya – mantan Ketua DPW PKS  itu mengatakan selalu ingat terhadap semua partai pengusung. “Saya berkomentar, untuk tidak berkomentar. Barangkali dari Ibu Sekjen Mendagri juga sudah berkomentar. Oya, kami eling (ingat, Red) terus. Jadi artinya, apa yang disampaikan Ibu Sekjen mengenai koalisi Syampurno pada waktu itu, komentar saya adalah seperti apa yang telah dikatakan oleh Ibu Sekjen,” jelas Gatot saat dikonfirmasi Sumut Pos sebelum dia memasuki ruang Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun.

Soal penilaian ‘miring’ terhadap Gatot disuarakan juga oleh Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Sumut, Ahmad Hosen Hutagalung. Dikatakannya kepada Sumut Pos di sela-sela Paripurna DPRD Sumut, Selasa (8/11), Gatot memang tidak mampu mensinkronkan kepemimpinannya dengan partai-partai pengusung Syampurno. “Dari Pelaksana Gubsu itu, supaya sinkron dengan pimpinan partai pengusung. Syampurno ini belum berakhir. Karena prinsipnya, bukan hanya sampai pelantikkan saja, melainkan hingga akhir pemerintahan Syampurno,” tegasnya.
Dikatakannya, seharusnya Plt Gubsu harus melibatkan kesembilan partai pengusung Syampurno. “Harusnya dilibatkan sembilan partai pendukung ini agar dapat kita membesarkan Sumatera Utara,” bebernya.

Hosen juga sempat membandingkan antara Syamsul Arifin dengan Gatot. Dikatakannya, Syamsul lebih baik dalam sisi membangun komunikasi politik dengan legislatif. “Secara personal bagus. Secara kelembagaan dan kepartaian ini yang perlu disempurnakan oleh Plt Gubsu,” ungkapnya.

Soal Paripurna DPRD Sumut kemarin, dikabarkan ada delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemprovsu, serapan anggarannya masih di bawah rata-rata dari total serapan belanja APBD Sumut 2011 sebesar 59,36 persen.

Hal itu dikemukakan Kepala Bagian (Kabag) Perbendaharaan Biro Keuangan Pemprov Sumut Ilyas kepada wartawan. “Serapan belanja APBD 2011 saat ini 59,36 persen dari pagu Rp4,6 triliun,” terang Ilyas.

Sementara untuk serapan terbesar ada di Dinas Pehubungan (Dishub) yaitu 97,47 persen dari total anggaran Rp47 miliar. Namun besarnya serapan tersebut diperkirakan karena diperuntukkan untuk anggaran belanja pegawai. Sedangkan anggaran program selama 2011 sedikit.

Ilyas menjelaskan serapan yang diperoleh saat ini belum bisa dibilang rendah. Sebab tren serapan anggaran di tiga tahun terakhir hanya meningkat tajam di akhir tahun yaitu pada November sampai Desember.

Dia mengungkapkan untuk periode akhir November, serapan belanja APBD 2009 57,96 persen dan di APBD 2010 sebesar 61,22 persen. Berarti, pada 2011 ini dalam posisi yang sama yaitu akhir November diperkirakan masih bisa melebihi serapan dua tahun sebelumnya. “Tren anggarannya memang melonjak 30 persen di November ke Desember selama 3 tahun terakhir,” katanya.

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Ahmad Taufan Damanik mengatakan Plt Gubsu wajib melakukan evaluasi segera. Baik mengevaluasi program yang selama ini dinilai rendah serapannya dan evaluasi terhadap kinerja dinas terkait.

Evaluasi kinerja tentu menurutnya mengarah pada mutasi pegawai. Hal itu diperlukan untuk mengembalikan kewibawaan Plt Gubsu di mata pegawai dan kepala dinasnya. Sebab selama ini Plt Gubsu terlihat kurang dihormati dan tidak dipatuhi oleh bawahannya. Banyak persoalan yang sudah diingatkan berkali-kali namun tetap masih tidak ada perkembangan perbaikan kinerja. “Contoh kecil saja soal kebersihan walaupun sudah diingatkan sejak awal tapi tetap saja Gatot marah-marah karena tidak ada pegawainya yang patuh. Begitu juga mungkin soal program dan kinerja tentu masih banyak yang kurang peduli,” tegasnya.

Taufan menilai pegawai di lingkungan Pemprov Sumut masih belum menganggap Plt Gubsu sebagai pimpinan mereka. Karena dianggap kewenangannya belum 100%. Sehingga tidak akan mungkin digeser atau dimutasi begitu saja.
Karena itu menurutnya sebelum dilakukan mutasi, Gatot wajib melakukan pendekatan lobi politik ke seluruh parpol dan DPRD Sumut. Agar kebijakannya tidak lagi mendapat tentangan dan menyita waktunya untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut.

“Kalau DPRD Sumut sudah bersinergi tentu Mendagri juga tidak punya celah untuk meributi apa yang dilakukan Gatot. Karena itu penting baginya (Plt Gubsu) untuk melakukan pendekatan politik,” kata Taufan.(ari)

Delapan Dinas Serapan Terendah (per 7 November 2011)

Data: Rapat Paripurna DPRD Sumut