MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto membuka secara resmi rapat kerja daerah (Rakerda) I DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Le Polonia Hotel, Sabtu (8/2/2020).
Sebelum memberikan sambutannya, Hasto terlebih dahulu menyebut satu persatu petinggi PDIP, mulai dari Ketua DPD PDIP Sumut Japorman Saragih, Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto, anggota DPR RI Junimart Girsang, dan Sofyan Tan. Namun saat menyebut nama Akhyar Nasution, Hasto hanya memanggil Akhyar sebagai Wali Kota Medan.
“Ir Akhyar Nasution, Wali Kota Medan. Kita nyebut Plt-nya pelan-pelan saja. Saya sebut plt dalam batin, yang kita keluarkan Wali Kota Medan,” ungkap Hasto sembari mendapat applause dan diamini oleh peserta rakerda PDI Perjuangan.
Menurut Hasto, sesuai dengan perintah kongres kelima, PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi. Rakerda ini dilaksanakan senafas dengan rakernas pertama untuk solid bergerak, menyatu dengan kekuatan rakyat.
Dalam rakerda ini, partai juga akan melakukan langkah persiapan untuk menghadapi pilkada serentak di 23 kabupaten/kota di Sumut dan secara nasional sudah menetapkan 60 persen.
Menurut Hasto, pilkada ini sebagai momentum untuk memperkuat mekanisme partai dalam menyiapkan pemimpin untuk rakyat dan membangun harapan dan masa depan serta menyelesaikan persoalan dan sekaligus mengintegrasikan dengan kepemimpinan Jokowi – Ma’ruf Amin.
Kepada awak media, Hasto mengakui, untuk Kota Medan ada sejumlah nama yang telah mendaftarkan diri ke PDI Perjuangan untuk mencalonkan sebagai wali kota.
“Dari internal PDI Perjuangan, ada Pak Akhyar yang sekarang jadi Plt wali kota, ada Mas Bobby yang juga mendaftar dan ada juga tokoh-tokoh lain. Tentu saja partai bersikap objektif, partai mendengarkan suara rakyat dan dalam waktu dekat kami akan segera mengumumkan calon tersebut. Tahap pertama itu ada 45 calon yang sudah siap kami umumkan dan nanti akan mengikuti sekolah partai,” ucapnya.
Kota Medan, sambung Hasto, adalah ibu kota Sumatera Utara, sehingga wajah Kota Medan dari tata kota, dari taman-taman yang dibangun, dari kebersihannya, terus menjadi ikon Sumatera Utara ini. “Kita lihat masyarakat Sumut ini open mind, terbuka, mengejar ilmu pengetahuan, maka kami mencari pemimpin yang betul-betul mampu dan mempunyai komitmen menjadikan Medan ini representasi ikon Sumatera Utara. Termasuk mengejar berbagai potensi smart province, green province, untuk bisa mengalahkan kota-kota besar di negara tetangga,” ungkapnya.
Akan tetapi, saat disinggung kriteria pemimpin yang dimaksud Hasto ada disosok siapa, Hasto hanya menjawab akan diputuskan.
“Nanti kita umumkan, karena itu kewenangan Ibu Ketua Umum. Tugas kami menyiapkan peta politik, tetapi demokrasi yang dibangun PDI Perjuangan, ketika keputusan diambil, kader dan anggota wajib menaati itu,” ujarnya.
Lagi-lagi Hasto menjawab diplomatis, ketika disinggung soal ucapannya yang menyebut nama Akhyar Nasution sebagai Walikota Medan tanpa penyebutan kata plt adalah sebagai sinyal akan diusung Akhyar oleh PDI Perjuangan.
“Plt kan saya sebut, tapi dalam hati kan boleh,” kilah Hasto.
Selain itu, Hasto juga mengakui, partai dalam perspektif ideal, mendorong anggota dan kader partai untuk menduduki jabatan strategis.
“Tapi ini bukan pemilunya PDI P, tapi pemilunya rakyat, rakyat sebagai hakim tertinggi, karena itu kami mendengarkan suara rakyat ini,” ucapnya.
Soal elektabilitas antara Akhyar dan Bobby, Hasto menyebutkan, survei yang dilakukan adalah hanya untuk konsumsi internal.
Selain itu, Hasto tak menutup kemungkinan akan terbukanya peluang incumbent di Kota Medan untuk menjadi calon yang diusung oleh PDI P.
“Kalau dari hasil survei tentu saja, incumbent kan punya posisi politik untuk tampil di ruang-ruang publik. Tetapi partai mengambil keputusan atas dasar bagaimana komitmen terhadap masa depan, bagaimana komitmen membumikan pancasila dan kepemimpinannya, sehingga survei itu hanya menjadi salah satu alat,” ungkapnya.
Mengenai dukungan 21 PAC PDI P di Kota Medan yang mendukung Akhyar untuk menjadi calon Walikota Medan, Hasto mengaku suara tersebut akan didengarkan dan menjadi masukan.
“Tentu kami dengarkan, tetapi setelah kami dengarkan maka Ketua Umum yang memutuskan, siapapun yang akan diputuskan oleh Ketua Umum, maka wajib bagi kita untuk mengikuti rekomendasi itu,” tandasnya.
Di tempat yang sama, Akhyar Nasution ketika dimintai tanggapannya soal sinyal-sinyal akan restunya PDI P terhadap pencalonannya, Akhyar belum mau berkomentar.
“Saya rasa enggak usah komentar dulu lah ya. Hehehe,” singkatnya. (adz)
