MEDAN -Anggota DPD RI DR H Rahmat Shah dari daerah pemilihan Sumatera Utara meminta masyarakat Sumatera Utara agar terus menuntut kinerja anggota DPD RI yang lebih optimal. Hal ini harus dilakukan demi kebaikan dan kemajuan daerah dan masyarakat Sumatera Utara.
Masyarakat harus aktif mengejar peran masing-masing anggota DPD RI. Ini karena anggota DPD RI mempunyai legitimasi yang cukup kuat. Selain masing-masing anggota DPD RI tidak menjadi perwakilan salah satu partai politik, anggota DPD RI juga tidak dipilih berdasarkan daerah pemilihan tertentu, melainkan dipilih oleh seluruh masyarakat di seluruh kabupaten/kota yang ada tiap-tiap provinsi.
Hal tersebut dikatakan anggota DPD RI Rahmat Shah saat mengadakan pertemuan tatap muka dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) plus dan beberapa perwakilan masyarakat yang berlangsung di Aula Pertemuan Pemerintah Kota Sibolga, Senin, (14/11). Kunjungan kerja ini sendiri merupakan bagian dari agenda reses anggota DPD RI ke daerah asal mereka.
Lebih lanjut Rahmat menjelaskan, sebagai perwakilan daerah dan perwakilan masyarakat di daerah, para anggota DPD RI berkewajiban menerima segala aspirasi dan harapan masyarakat daerah, baik saat mereka berada di daerah maupun ketika sedang bertugas di Jakarta. “Kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada seluruh komponen masyarakat Sumatera Utara yang mengunjungi kami di Jakarta. Kita memiliki ruang pertemuan khusus dan jamuan makan pada saatnya,” ujar Rahmat. Hanya saja, menurut Rahmat, belum semua elemen masyarakat memanfaatkan keberadaan anggota DPD RI.
Rahmat berharap agar para pemangku kepentingan senantiasa melakukan tugas mereka secara professional dan transparan dan dengan mengenyampingkan kepentingan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam setiap kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Penunjukan para pejabat yang berkepentingan hendakanya didasarkan pada asas professionalism, bukan karena faktor persaudaraan ataupun faktor kekerabatan.
Namun, lanjutnya, tidak tertutup kemungkinan ada pihak keluarga maupun kerabat yang diangkat menjadi pejabat publik, selama yang bersangkutan memenuhi asas professionalisme yang dituntut. Bila pemilihan para pejabat tidak berdasarkan kaidah professionalisme maka nantinya akan sulit dibedakan antara pejabat dengan penjahat.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat menyoroti beberapa kebijaksanaan pemerintah pusat yang dinilai tidak sinkron dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada di daerah. Menurut Rahmat, inilah pola mengurus yang tidak diperlukan dan tidak mengurus yang diperlukan. Karenanya Rahmat menghimbau semua pihak yang diberi amanah untuk mengurus rakyat agar tetap meneruskan hal-hal baik yang telah dilakukan selama ini, memperbaiki yang kurang baik dan membuang yang kurang baik.
Pada pertemuan tersebut, Wali Kota Sibolga Drs HM Syafri Hutauruk yang didampingi Wakil Wali Kota Sibolga Marudut Situmorang, AP, MSP, menyampaikan beberapa masukan yang merupakan aspirasi masyarakat kota Sibolga yang diantaranya hal-hal yang menyangkut permasalahan infrastruktur jalan, pelabuhan dan termasuk pengembangan rumah sakit umum serta fasilitas pemadaman kebakaran. (*/ila)
