MEDAN, SUMUTPOS.CO – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini berstatus siaga penyebaran virus corona atau Covid-19. Untuk itu, Pemprov Sumut melakukan beberapa langkah cepat mengantisipasi penyebaran Covid-19, mulai dari pembentukan satuan tugas (Satgas), menyediakan anggaran darurat, hingga menambah fasilitas rumah sakit rujukan.
GUBERNUR Sumut, Edy Rahmayadi menyampaikan hal itu ketika memimpin rapat penanggulangan wabah Covid-19 di Rung Rapat Lantai 8 Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (16/3). Hadir di antaranya Wagubsu Musa Rajekshah, Sekdaprovsu R Sabrina, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, kepala OPD Pemprovsu, perwakilan rumah sakit pemerintah/swasta, TNI/Polri dan pejabat terkait lainnya.
Gubsu menegaskan, hingga saat ini berdasarkan keterangan tim medis belum ada yang positif Covid-19. Namun ada tiga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dirawat di ruang isolasi RS Adam Malik. “Paling lambat besok sore (hari ini) hasil laboratorium bisa diketahui, apakah mereka positif atau negatifn
Namun untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akan dibentuk satuan gugus tugas yang akan segera dibentuk dengan diketuai Kepala BPBD Sumut yang bekerja sama dengan TNI dan Polri,” ujar Edy.
Karena telah ada tiga orang pasien berstatus PDP, Gubsu pun mengatakan, saat ini Sumut memberlakukan status Siaga Covid-19. Penetapan status ini menurutnya tidak boleh sembarangan, namun ada beberapa kondisi yang menjadi pertimbangan. “Kita harus pelajari terlebih dulu apakah sudah menggangu kesehatan, pendidikan, keamanan, ekonomi dan hukum yang ada di Sumut,” katanya.
Selain membentuk Satgas, Pemprov Sumut juga berupaya menyediakan anggaran darurat dari BPBD Sumut berkisar Rp18 miliar. Bila masih kurang, akan diupayakan dari PAPBD Sumut. “Kita akan siapkan dana tak terduga dari BPBD Sumut yang bersisa Rp18 miliar dari total Rp30 miliar yang dianggarkan, dimana Rp12 miliarnya sudah dialokasikan untuk korban bencana longsor dan banjir bandang Labura, Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal waktu yang lalu. Bila itu kurang akan kita anggarkan di PAPBD, karena nyawa orang adalah penting dari apapun. Saya tidak akan menghitung-hitung dana yang akan habis untuk menyelamatkan rakyat,” tambah Edy.
Pemprov Sumut juga akan menambah rumah sakit rujukan dan meningkatkan ketersediaan ruang isolasi. Untuk itu ia akan mengumpulkan para direksi rumah sakit swasta yang ada di daerah ini agar ikut andil membantu mengatasi masalah ini. “Saat ini hanya lima rumah sakit yang layak menjadi rujukan, yakni RSUP H Adam Malik yang ditopang oleh RS Haji, RS USU, RS Bhayangkara dan RSUD Lubuk Pakam, ruang isolasi dengan suhu negatif kita pun terbatas. Untuk itu nanti saya akan mengumpulkan seluruh direksi RS swasta untuk meminta bantuannya. Bersama-sama kita tangani ini. Kita lakukan langkah-langkah pencegahan, segala sesuatunya kita persiapkan, berapa pun dana yang kita miliki harus dikerahkan, untuk keselamatan warga Saya,” terang dia.
Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 Gubsu telah menginstruksikan agar menunda pelaksanaan beberapa kegiatan di keramaian, seperti Sumut Fair dan kegiatan keramaian lainya, karena kondisinya bisa membahayakan.
Tak hanya itu, selama 14 hari ke depan, pariwisata di Provinsi Sumut pun akan ditutup sementara. “Tempat wisata kita tutup sementara untuk mengantisipasi penyebaran virus corona,” kata Edy.
Kata dia, pemantauan telah dilakukan oleh petugas di bandara udara dan pelabuhan yang ada. Pemantauan ini dilakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 memalui masuknya orang asing ke Sumut. Selain WNA, seluruh WNI pun akan dicek temperatur suhu tubuhnya. Gubsu juga menegaskan belum akan menerapkan kebijakan ASN bekerja dari rumah. Sebab hal ini menyangkut pelayanan publik dan kondisi di Sumut yang masih negatif Covid-19 sejauh ini. “Tak elok juga jika pegawai bekerja bersarung-sarung di rumah. Apalagi di kantor pemerintahan, kondisinya masih terkontrol. Setiap orang yang masuk dapat dicek suhu tubuhnya. Kecuali di tempat-tempat keramaian tidak dapat dikontrol suasananya,” katanya.
Dalam upaya pencegahan dan antisipasi penyebaran virus ini, Edy kembali menekankan bahwa bahan pangan dan seluruh ketersediaannya masih cukup selama 14 hari ke depan. Namun, selama 14 hari ke depan ia meminta jangan ada distributor bahan pangan yang mencoba untuk menimbun. Sebab, apabila ini terjadi akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. “Bahan pokok kita mencukupi. Bukan berati kita seenaknya,” katanya seraya mengaku akan melakukan pengecekan kesehatan pasca ratas bersama Menhub Budi Karya yang sudah dinyatakan positif corona.
Masih di tempat yang sama, Kepala BPBD Sumut Riadil Akhir Lubis menyampaikan, nantinya Satgas Covid-19 akan memiliki empat jenis posko. “Posko utama itu nanti akan berada di kantor saya, karena akan menjalankan tugas manajemen, karena ini termasuk wabah penyakit nonbencana alam. Lalu akan ada posko pendukung, dimana setiap rumah sakit yang ditunjuk ada juga posko lapangan yang akan dibangun di setiap kabupaten/kota yang ada di Sumut yang nantinya langsung memberikan laporan kepada tim gugus tugas provinsi dan posko media center di Dinas Kesehatan Sumut. Kita juga akan siapkan beberapa ruang isolasi di pelabuhan dan juga bandar udara,” katanya.
ASN Bekerja seperti Biasa
Pemko Medan juga telah menetapkan status siaga darurat Covid-19 di Kota Medan. Penetapan itu dilakukan berdasarkan hasil rapat yang dilakukan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution bersama seluruh pimpinan OPD, Forkopimda Kota Medan dan pihak-pihak terkait di Balai Kota Medan, Senin (16/3).
Namun status siaga darurat yang diputuskan dalam rapat itu tidak membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemko Medan harus bekerja dari rumah seperti surat edaran Kemenpan RB Nomor 19/2020 yang memperbolehkan ASN bekerja dari rumah. Sebab, sejauh ini belum ada ditemukan kasus warga positing terjangkit corona di Kota Medan, sehingga masih memungkinkan para ASN untuk tetap bekerja di kantor dan tetap memberikan layanan kepada masyarakat.
Akhyar menegaskan, hari ini ASN di Pemko Medan akan tetap bekerja seperti biasanya, tak ada yang berubah, dan tidak ada ASN yang sudah mulai bekerja dari rumah. Begitu juga dengan siswa sekolah, aktivitas belajar dan mengajar di setiap sekolah masih tetap berjalan sebagaimana mestinya. “ASN masih seperti biasa, anak sekolah masih seperti biasa. Kita menunggu perkembangan,” ujarnya.
Akhyar juga mengimbau beberapa hal penting kepada masyarakat. “Jangan ada yang menimbun barang ataupun membeli atau belanja secara berlebihan, itu akan mengganggu. Lalu kita imbau untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh agar tidak terserang warna virus ini,” imbaunya.
Akhyar juga mengatakan, Pemko Medan akan membuat surat edaran kepada masyarakat melalui tiap-tiap kelurahan hingga kepada seluruh stakeholder agar mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada.
Pemko Medan juga akan membentuk gugus tugas sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Virus Corona yang akan terbentuk dalam waktu 2 hari kedepan.
Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga menilai, sudah selayaknya Pemko Medan melakukan pengurangan atau penumpukan jumlah ASN yang bekerja setiap harinya di Balai Kota maupun di seluruh OPD Pemko Medan kalaupun belum mengambil langkah untuk ‘merumahkan’ para ASN. Apalagi katanya, saat ini sudah ada surat edaran berupa keputusan dari Kemenpan RB bahwa ASN dan PNS di tingkat pusat maupun daerah akan bekerja dari rumah.
“Kalau sudah ada keputusan dari kementerian seperti itu, ya sudah, jalankan saja. Logikanya, kalau ASN saja bekerja dari rumah, apa iya anak-anak sekolah tidak ikut ‘dirumahkan’? Apa mungkin orangtua bisa tenang di rumah sedangkan anak-anaknya tetap berada di luar rumah dan berkumpul dengan orang banyak di lingkungan sekolahnya? Saya pikir pemko harus realistis dalam hal ini,” tandasnya.
Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah juga mendesak Pemko Medan segera menindaklanjuti imbauan Presiden RI sesuai petunjuk WHO agar segera meliburkan kegiatan sekolah dan even-even yang membuat adanya interaksi di antara orang ramai. “Misalnya seperti Gubsu yang menunda Sumut Fair, itu bagus sekali. Kita memang sudah harus mengambil langkah tegas dalam pencegahan, bukan lagi sekarang wacana saja,” tegas Afif.
Binjai Semprot Kantor Instansi
Kemarin, Wali Kota Binjai HM Idaham juga memimpin rapat koordinasi soal virus Corona di Balai Kota Binjai, Senin (16/3). Rapat tersebut dihadiri Ketua DPRD H Noor Sri Syah Alam Putra, perwakilan Kapolres, Dandim Langkat Letkol Bachtiar Susanto, Kajari Andri Ridwan hingga Sekretaris Daerah M Mahfullah Daulay dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
“Hasil keputusan rapat, Binjai dinyatakan siaga darurat nonbencana alam,” kata Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra ketika dikonfirmasi usai rapat, Senin (16/3).
“Jadi mulai besok, kita akan melakukan pembersihan dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke instansi pemerintah, rumah ibadah, sekolah dan fasilitas pelayanan umum,” sambung Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai ini.
Dia menepis jika disebut para eksekutif maupun legislatif diliburkan. “Diistirahatkan sementara, selama sepekan,” tambah dia.
Dia menambahkan, langkah selanjutnya Pemko Binjai yakni menyiapkan vaksinasi, obat-obatan dan Posko Corona. “Bilamana ada nanti terpapar masyarakat yang terinfeksi Covid 19 sebagai pencegahan dini dan antisipasi. Kota Binjai sampai saat ini masih clean and clear,” ujar dia.
Sementara, Kabag Humas Setda Kota Binjai, Abdullah Rainy menjelaskan, para ASN di lingkungan pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja, kata dia, volume kegiatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak dikurangi. “Dalam arti, kegiatan-kegiatan yang tidak begitu penting, tidak perlu diadakan. Contohnya apel Senin tadi pagi ditiadakan,” kata dia.
“Soal absensi, saya pikir tidak ada masalah karena ASN bekerja sebagaimana biasa. Hanya mengurangi kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan orang banyak, itupun sifatnya sementara,” tambah mantan Camat Binjai Barat ini.
Pemkab DS Ditunda Kegiatan
Bupati Deliserdang Ashari Tambunan bersama Wakil Bupati Deliserdang M.Ali Yusuf Siregar juga menggelar rapat koordinasi membahas langkah-langkah penanganan penyebaran virus corona di Lantai II Kantor Bupati Deliserdang Senin (16/3). Dalam rapat itu, Bupati Deliserdang Ashari Tambunan meng intruksikan beberapa kegiatan Pemkab Deliserdang ditunda untuk sementara. “Kita tunda sementara kegiatan Pemkab Deliserdang. Sampai kapan? Kita masih melihat situasi dan kondisi ini,” kata Ashari usai rapat.
Kebijakan yang dikeluarkan, mulai penundaan pelantikan 700 orang anggota BPD dan menghentikan atau penutupan untuk sementara tempat lokasi wisata berupa kolam renang milik Pemkab Deliserdang.
Hasil rapat itu juga menetapkan, belum perlu mengambil langkah menghentikan aktivitas belajar mengajar di sekolah. “Tadi sudah kita kaji dan kita sepakati bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah masih tetap dilaksanakan sebagaimana biasanya. Belum perlulah dilakukan penghentian kegiatan belajar atau belajar dari rumah,”ujarnya. (prn/map/ted/btr)
