DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi menyampaikan rekomendasi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2019. Rekomendasi disampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD, Jumat (5/6).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Sabam Sibarani didampingi Wakil Ketua, Halvensius Tondang serta Wan September Situmorang. Hadir Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Wakil Bupati (Wabup), Jimmy Andrea Lukita Sihombing serta Sekretaris Daerah (Sekda), Leonardus Sihotang. Unsur Forkopimda dan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Saat pembukaan sidang, Ketua DPRD, Sabam Sibarani menyampaikan, materi persidangan penyampaian rekomendasi DPRD atas LKPj Bupati tahun anggaran 2019. Sabam menyebut, sebelum penyampaian rekomendasi ini, dewan sudah membentuk panitia khusus (pansus). Dan DPRD telah melakukan rapat intetnal mendengar laporan pansus, ucapnya.
Selanjutnya, pimpinan sidang Sabam Sibarani mempersilahkan Sekretaris Pansus, Juangga Silaban dari frakai Nasional Demokrat (Nasdem) membacakan rekomendasi pansus.
Juangga menyampaikan rekomendasi pansus antara lain, dewan mengakui banyak keberhasilan sudah dicapai diera kepemimpinan Eddy-Jimmy tetapi banyak juga kelemahan kebijakan pemerintah daerah yang harus dievaluasi kedepan untuk perbaika, katanya.
Pertama, dewan menyoroti kebijakan di dinas sosial, di mana banyak masalah terkait bantuan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa. Misalnya untuk bantuan pemerintah pusat seperti penerima bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan nontunai (BPNT) yang kita temukan tidak tepat sasaran.
“Untuk itu, dewan merekomendasikan kepada bupati agar tahun 2020 ini mengevaluasi supaya tepat sasaran dengan memvalidasi ulang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk penerima PKH, BPNT, Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) sehingga tidak ada data ganda atau yang sudah meninggal tetap ada datanya seperti yang terjadi pada data pemerima bantuan sosial tunai (BST) dari Kementerian Sosial penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),” beberanya.
Dewan juga menyoroti dinas kesehatan, di mana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi pada tahun 2019 lalu telah membangun 18 Puskesma Pembantu (Pustu) dan menghabiskan anggaran sebesar Rp2,5 miliar, tetapi tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB).
Dinkes juga belum menata penempatan tenaga medis dan belum mewajibkan tenaga medis menempati Pustu serta persedian obat di Pustu belum sesuai kebutuhan.
Adanya tenaga medis di Pustu Dusun Lumban Julu Desa Parbuluan 2 kecamatan Parbuluan sudah mengabdi 4 tahun tetapi tidak pernah menerima honor.
Masyarakat banyak belum memiliki kartu BPJS yang ditanggung pemerintah. Dewan juga merekomendasikan kepada bupati agar terus melakukan perbaikan pelayanan di RSUD Sidikalang dengan menambah anggaran serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) disana.
Pelayanan di RSUD Sidikalang masih lambat. Melalui perbaikan fasilitas serta SDM mumpuni, diharapkan RSUD Sidikalang bisa naik kelas menjadi tipe B sehingga menjadi rumah sakit rujukan bagi kabupaten tetangga.
Untuk Dinas PUTR, pansus merekomendasikan kepada bupati terkait pembangunan fisik seperti jalan tidak tepat sasaran. Ada kegiatan pengadaan alat berat tahin 2019. Sementara yang tercatat di KUA-PPAS APBD hanya pemeliharaan dan perawatan bukan pengadaan. Ada rekanan belum membayar tuntutan ganti rugi (TGR) sesuai temuan BPK tahun anggaran 2018.
Panitia Khusus (Pansus) juga merekomendasikan kepada bupati untuk memaksimalkan BUMD seperti PDAM Tirta Nciho serta PD Pasar yang diharapkan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Dimana selama ini kedua BUMD itu masih merugi dan pelayanan masih buruk. Pansus juga merekomendasikan agar merombak total management kedua BUMD dimaksud, ucap Juangga. Terkait penanganan Covid-19, diminta kepada bupati agar memperhatikan masyarakat yang terdampak tetapi tidak mendapat bantuan pemerintah.
Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu, menyampaikan apresiasi kepada pansus serta semua anggota DPRD telah melakukan persidangan maraton sehingga bisa menyampaikan rekomendasi ini.
Eddy meminta kepada sekretaris daerah (sekda) serta semua organisasi perangkat daerah (OPD) agar menindaklanjuti serta melaksanakan rekomendasi dimaksud.
“Rekomendasi DPRD ini menjadi pertimbangan dan evaluasi pemerintah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan,” pungkasnya.(rud/azw)
