MEDAN- Kepala Perpustakaan Nasional RI, Dra. Hj. Sri Sularsih, M.Si mengatakan belum ada komitmen pemerintah kabupaten/kota soal sharing dana perpustakaan khusus perpustakaan desa.
“Khusus perpustakaan desa belum ada komitmen seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota untuk sharing dana perpustakaan,” kata Sri Sularsih kepada wartawan usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional bidang Perpustakaan Tahun 2011 di Medan, Rabu (16/3).
Menurutnya, belum adanya komitmen ini merupakan salah satu hasil dari penelitian di beberapa provinsi sehingga sebenarnya bukan niat baca yang rendah tapi yang dibaca tidak ada.Makanya, rapat koordinasi ini untuk sharing dana jika pusat membantu untuk pengembangan koleksi dan tenaga.
Pemerintah daerah membantu di bidang yang lain seperti mendukung alokasi anggaran sehingga dengan adanya tanggungjawab bersama-sama perpustakaan bisa hidup dan kelangsungannya bisa dijamin.
Sri Sularsih mengaku di Sumatera Utara sebagian besar kabupaten/kota sudah mendukung pengembangan perpustakaan desa. Bahkan di Kalimantan Tengah semua kabupaten/kota mendukung anggaran untuk tenaga dan operasional perpustakaan desa.
Dia menambahkan, sejumlah permasalahan yang dihadapi pengembangan perpustakaan antara lain kurang tersedianya sumber daya manusia (SDM) pengelola perpustakaan.Terlalu seringnya ada mutasi pegawai di Pemerintahan Daerah Provinsi menyebabkan pengelolaan e-library kurang optimal. Masih kurangnya pustakawan pada perpustakaan umum kabupaten/ kota.
Pengelola perpustakaan umum desa/kelurahan pada umumnya masih tenaga suka rela (voluntir) dan belum mendapat honorarium/insentif. Belum teraturnya penerbitan bibliografi daerah dan katalog induk daerah dalam rangka mendukung penyusunan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan penyusunan Katalog Induk Nasional (KIN).
Dia berharap, sesuai dengan tema Rakornas kita kali ini “Sinkronisasi Dan Integrasi Pusat Dan Daerah Dalam Rangka Revitalisasi Perpustakaan di Indonesia” dipandang perlu untuk menyusun dan menyepakati pola sinergitas Pusat dan Daerah dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pembangunan di bidang perpustakaan.
Sri menjelaskan, tahun 2011 merupakan tahun ke-2 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014. Dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang, maka RPJMN tahun 2010-2014 merupakan RPJMN ke-2 dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025.
Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2011, katanya “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkeadilan Didukung Pemantapan Tata Kelola Sinergi Pusat Daerah”. dan pembangunan di bidang perpustakaan menjadi priotas nasional ke-11 Bidang Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi melalui revitalisasi perpustakaan.
Sementara Walikota Medan, Drs Rahudman Harahap, MM mengatakan Pemko Medan saat ini melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan secara kelembagaan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), termasuk di kecamatan, kantor kelurahan guna mendekatkan jangkauan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
Selain itu, mulai jenjang SD sampai dengan SMA/SMK diharapkan tahun 2012 seluruhnya memiliki perpustakaan yang representatif baik kuantitas maupun kualitasnya.
Pemko Medan, lanjutnya juga mendorong agar berbagai kelembagaan masyarakat seperti kelembagaan keagamaan yang mengelola berbagai prasarana dan sarana peribadatan seperti masjid, gereja dan lainnya memiliki perpustakaan yang memadai. (*/ari)
