MEDAN- Penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) 2012 senilai Rp1,5 triliun, akan segera disalurkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada Provinsi Sumatera Utara melalui kas daerah yang selanjutnya akan diberikan kepada siswa SD dan SMK di 33 kabupaten/kota.
Untuk itu, kepala sekolah diminta agar segera mengirimkan laporan rekeningnya melalui Disdiksu untuk memperlancar penyaluran dana BOS yang diharapkan bisa terealisasi pada awal Januari 2012. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumut Drs Syaiful Syafri MM saat dikonfirmasi, kemarin (12/12).
“Kita tak mengharapkan alasan keterlambatan penyaluran dana BOS itu dikarenakan data yang kurang lengkap dan akurat,” ujarnya.
Untuk itulah kata Syaiful, kepada dewan guru dan kepala sekolah SD dan SMP, Pemprovsu akan terus melayani guru terutama menyangkut hak-hak guru seperti menerima tunjangan profesi, pelayanan sertifikasi dan lainnya.
Dalam hal ini, Syaiful menegaskan, agar Pemprovsu jangan disalahkan jika terjadi keterlambatan karena terdapat keslahan data yang dikirimkan pihak sekolah ke Disdiksu.
Begitu juga kepada siswa juga akan senantiasa mendapatkan perhatian tersendiri terutama dalam pelayanan penyaluran bantuan seperti dana BOS, Bantuan Operasional Manajemen Murid (BOMM), Bantuan Khusus Murid Miskin (BKMM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan bantuan lainnya.
“Kita berharap dana BOS yang nantinya jangan disalahgunakan dalam proses peyalurannya, yang dapat mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah harus melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumut sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana sesuai dengan pemanfaatannya,” ungkap Syaiful.
Masih Menurut Syaiful, kualitas pendidikan tak akan berubah bila tidak ada peningkatan guru dan siswa. Oleh karenanya, yang terpenting dan utama dalam meningkatkan kualitas siswa dan guru adalah dengan memberikan perhatian serius.
“Dalam hal ini, kita juga mengharapkan dukungan penuh dari bupati dan wali kota se Sumut untuk ikut memantau penyaluran dana BOS di sekolah yang ada di kabupaten/kota masing-masing, dalam upaya menghindari terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan di lapangan,” harapnya.(uma)
