JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Jaringan teroris saat ini ditengarai mulai menyasar anak muda. Hal ini terbukti dari dua aksi terakhir yang diketahui pelakunya rata-rata merupakan kelahiran 1995 atau berada di usia 20-an tahun. Karena itu, Polri mengantisipasi dan mulai berhati-hati dengan gelombang baru aksi terorisme yang menyasar kelompok usia tersebut.
“Ini jelas sekali ini perlu kita antisipasi karena kelompok-kelompok teror sekarang telah menyasar anak muda di negeri ini,” kata Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Pol Rusdi Hartono, saat menjadi salah satu pemateri dalam Webinarn
yang digelar Public Virtue dengan tema Bom di Makasar dan Penembakan di Mabes Polri, Persepektif Toleransi dan Demokrasi, Minggu (4/4).
Rusdi memaparkan, pelaku penembakan yang terjadi 31 Maret lalu di Mabes Polri misalnya, dilakukan oleh seorang perempuan kelahiran 1995 berinisial ZA.
Sasaran terhadap anak muda ini kata dia, tentu menggunakan cara-cara yang saat ini tengah booming di kalangan mereka; menggunakan medium internet atau media sosial. “Ketika kita bicara bahwa ZA melakukan sendiri, dimungkinkan apa yang didapat dan dipahami oleh ZA bersumber dari internet,” kata Rusdi.
Paham-paham yang kemudian menjadi keyakinan ZA ini bersumber dari media sosial. Apalagi diketahui, 21 jam sebelum melancarkan aksinya, ZA juga telah mengunggah bendera ISIS dan kata-kata perjuangan di media sosial miliknya.
Rusdi pun mengungkap, apa yang perlu dicermati saat ini terkait penularan paham radikalisme adalah bagaimana dengan bijak menggunakan media internet. Apalagi hampir semua masyarakat Indonesia adalah pengguna aktif internet.
Rusdi memaparkan, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 73,3 persen dari total populasi yang ada. Dengan kata lain, sekitar 202 juta masyarakat Indonesia tercatat sebagai pengguna internet aktif.
“Artinya adalah begitu cepatnya dan juga begitu banyaknya data yang beredar di kepala rakyat Indonesia. Begitu banyaknya ini tentunya membutuhkan masyarakat yang harus bisa memilih dan memilah konten mana itu yang benar, konten mana yang menyesatkan,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Rusdi juga mengingatkan, penanggulangan terorisme memang tak bisa dilakukan sendiri oleh aparat kepolisian. Perlu ada persatuan dengan masyarakat dan segenap kelompok moderat. Sebab jika tak ada persatuan, maka akan sangat mudah disusupi oleh kelompok dengan ideologi radikal ini.
“Ini perlu sekali karena permasalahan terorisme bukan masalah yang enteng tetapi masalah yang komplek,” katanya.
Pilih-pilih Konten
Untuk itu, Rusdi Hartono mengimbau masyarakat untuk pandai memilah konten di internet. Pengguna internet di Indonesia saat ini sangat besar, mencapai 73,3 persen dari populasi. Jumlah ini setara dengan 202 juta penduduk. Jika masyarakat tak selektif terhadap informasi, dikhawatirkan akan terjerumus pada konten-konten yang menyesatkan.
“Begitu banyaknya ini tentunya membutuhkan masyarakat yang harus bisa memilih dan memilah konten-konten mana itu yang benar, konten-konten mana yang menyesatkan,” ujar Rusdi.
Untuk mewujudkan hal itu, yang menjadi tantangan adalah menciptakan ekosistem internet yang dipenuhi informasi resmi dan terpercaya. Terkait hal ini, pemerintah melalui Polri membentuk polisi virtual yang bertujuan untuk mengedukasi dan mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi korban maupun pelaku kejahatan informasi.
Meski demikian, kata Rusdi, muncul tantangan baru terkait hal itu, lantaran tak semua pihak setuju dengan keberadaan polisi virtual. “Itu tantangan bagaimana ketika polisi ingin mengedukasi, melindungi, melayani masyarakat ternyata ada pihak-pihak tertentu juga yang berusaha menghalangi aktivitas kepolisian tersebut,” kata dia. (cnn/kps)
