MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Kota Medan, Robi Barus meminta Inspektorat Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk tidak menutup mata terhadap aksi-aksi pungutan liar (pungli) yang masih marak di Kota Medan.
Hal itu ditegaskan Robi Barus dalam rapat Pansus LKPj Wali Kota Medan Tahun 2020 di ruang Badan Anggatan (Banggar) gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, Senin (12/4).
“Inspektorat tahu gak banyak Pungli di Medan ini? atau pura-pura gak tahu. Masih banyak sekarang ini. Gak perlu saya tunjuk hidung satu-satu lah,” tegas Robi Barus.
Menurut Robi Barus, bila Inspektorat bekerja dengan baik, maka otomatis setiap OPD lainnya juga akan menjadi lebih baik. Robi Barus pun meminta kepada Inspektorat Kota Medan, untuk tidak ‘bermain mata’ dengan OPD-OPD yang ada di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan.
“Kalau tidak, nanti kita ya begini-begini saja pak. Tapi mungkin itu yang kemarin ya. Saya harap sekarang gak lagi ya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Pansus LKPj, Haris Kelana Damanik mengatakan, di tengah pandemi Covid-19, aksi pungli di Kota Medan justru kian marak terjadi.”Selama pandemi Covid-19 ini, virus ekonomi juga banyak. Aksi Punglinya malah semakin banyak, terutama di perusahaan- perusahaan. Kami minta, Inspektorat bisa mengatasi aksi pungli ini,” kata politisi Partai Gerindra ini.
Sementara, anggota Pansus LKPj DPRD Kota Medan lainnya, Wong Chun Sen, mengatakan dengan membasmi pungli, maka PAD Kota Medan dipastikan akan meningkat secara signifikan.”Inspektorat harus mengawasi pungli ini, karena bisa menaikkan PAD. Ada istilah, kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit atau sebaliknya, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Ini kan membuat image buruk bagi Kota Medan,” paparnya.
Menanggapi hal itu, Plt Inspektorat Setdako Medan, Renward Parapat mengaku pihaknya akan terus berupaya dalam meminimalisir aksi pungli di Kota Medan. “Masalah ini akan menjadi fokus kami ke depan. Dalam setiap pertemuan, kami juga selalu mengingatkan OPD-OPD terkait pungli tersebut,” paparnya.
Terkait masalah lainnya, Wakil Ketua Pansus LKPj Syaiful Ramadhan, mengingatkan Inspektorat Kota Medan untuk benar-benar menjalankan fungsi nya dengan baik dan mengingat banyak diantaranya persoalan aparatur Pemko Medan yang tidak menjalankan fungsinya dengan baik, seperti pelayanan Puskesmas di Medan Johor, Medan Polonia dan Maimun. “Perlu saya ingatkan, pelayanan Puskesmas di beberapa tempat sangat buruk. Dokter tidak ada, Kepala Puskesmasnya juga tidak ada. Ini hasil laporan dari masyarakat, “ ungkapnya.
Dengan buruknya pelayanan di Puskesmas pada Dapil 5, yakni Medan Johor, Medan Polonia dan Medan Maimun, warga kerap mengalami kesulitan dalam mendapatkan surat rujukan.
“Mereka yang di Puskesmas harusnya hadir, kalau mereka tidak ada, bagaimana mereka bisa memberikan pelayanan seperti surat rujukan ke rumah sakit,” ucapnya.
Politisi Muda PKS Kota Medan ini juga mengungkapkan, Puskesmas seharusnya menjadi ujung tombak dalam pelayanan di masyarakat. “Puskesmas harus menjadi rujukan. Dengan persoalan yang ada, kita minta Inspektorat dapat memberi perhatian dan menindak aparatur yang tidak taat dengan aturan,” pungkasnya. (map/ila)
