MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi disebut jangan terlena untuk senantiasa menggenjot kinerja jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bisa menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Pemprovsu.
“Kita apresiasi atas penganugerahan tersebut, namun bukan berarti puas di situ saja, melainkan mindset BUMD kita harus terus digenjot oleh Pak Edy supaya menghasilkan daripada hanya menghabiskan uang rakyat,” kata Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Sumut, Hendro Susanto menjawab Sumut Pos, Kamis (16/9).
Bank Sumut, misalnya sebut dia yang asetnya sudah banyak sejatinya bisa memberi PAD signifikan bagi Pemprovsu serta membangkitkan pembangunan Sumut.
“Kami tetap memberikan catatan kepada Bank Sumut, salah satunya soal penghapusan Rp1 triliun lebih kreditur. Ini sebelum dihapuskan mesti dievaluasi dulu. Jangan-jangan fiktif juga itu, sebab Rp.1 T itu uang rakyat Sumut, masa begitu saja dibuang-buang. Jika ada indikasi yang terlibat, laporkan kepada aparat berwajib,” katanya.
PT Perkebunan, menurut Hendro, juga demikian. Kondisinya terus sakit-sakitan meski terus disuntik Penyertaan Modal Daerah (PMD) tiap tahun. “Termasuk di 2021 ini, tapi tetap gagal (hasilkan PAD). Karena itu tadi, mindsetnya menghabiskan bukan menghasilkan. Kami mendapat surat dari 33 eks karyawan mereka, yang sampai hari ini hak-haknya belum dibayarkan sebagai pensiunan. Padahal Rp80 miliar PMD yang kita (F-PKS) setujui untuk mereka itu, berganningnya lantaran ada poin untuk membayarkan hak-hak eks karyawannya,” katanya.
Karenanya, F-PKS minta agar direktur utama PT Perkebunan Sumut untuk mundur dari jabatannya. Kepada Gubsu Edy selaku pemegang saham, agar segera mengevaluasi kinerja dirut dan jajarannya. “Ini bentuk kegagalan juga sebenarnya. Tanggungjawab dong, gentleman dong. Kalau sudah gagal mundur saja, biar kita cari orang lain,” tegas Hendro.
Begitupun PT. Dhirga Surya dan PT. PPSU, menurutnya mesti dievaluasi kinerjanya. Kehadiran mereka mesti memberi manfaat bagi masyarakat Sumut. Jika merugi, saran dia, lebih baik ditutup saja.”Kalau gak sehat, mending tutup aja. Sayang uangnya untuk ke sana, lebih baik diberikan kepada masyarakat untuk penyertaan modal UMKM. Sektor riil lain juga bisa diberdayakan. Hubungkan UKM kita dengan Bank Sumut untuk itu. Nanti mereka yang menilai. Itulah bentuk hadirnya pemprov dan bank daerah memberi bantuan kepada masyarakat,” ujar ketua Komisi A DPRDSU tersebut.
“Sehingga PMD-nya bisa untuk program-program yang lebih pro rakyat, buat rakyat sejahtera. Sebab kalau (BUMD) ini tidak diawasi, habis nanti uang kita ke situ saja. Makan harus digenjot BUMD kita,” sambungnya.
Di samping itu, terkhusus kepada Kabiro Perekonomian Setdaprovsu yang baru, Naslindo Sirait, bisa memberikan taste atau rasa yang berbeda terhadap jajaran BUMD Sumut. “Apalagi dia seorang doktor yang dipilih (pasangan Eramas) sekarang ini, dan kita percaya bahwa beliau adalah sosok yang bisa perbaiki perkembangan BUMD kita,” pungkasnya. (prn/ila)
