SUMUTPOS.CO – Pemerintah benar-benar serius ingin mewujudkan rencana percepatan dalam mengurus birokrasi. Salah satu cara yang bakal ditempuh, memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan menggantinya dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
KEPALA Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama mengatakan, ke depannya pemerintah akan lebih banyak menggunakan teknologi digital dalam memberikan pelayanan kepada publik. Atas dasar itu jumlah PNS akan dirampingkan dan dikurangi secara bertahap.
“Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap,” kata Satya seperti dikutip dari detikcom, Minggu (28/11).
Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi yang saat ini sudah mulai banyak dilakukan seperti saat pembuatan SIM dan Paspor.
“Banyak sekali saat ini pelayanan publik yang tidak membutuhkan tatap muka, tapi menggunakan aplikasi. Publik yang meminta layanan dapat mengunggah dokumen
digital sebagai syarat administratif, dan jika memenuhi syarat maka dokumen yang diminta dapat diunduh setelah diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait,” jelasnya.
Terkait kapan waktu PNS digantikan robot, konsep ini akan terus dimatangkan dan butuh perencanaan yang lebih komprehensif. Untuk itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat. “Kalau digitalisasi pelayanan sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, namun karena pandemi ini terjadi percepatan digitalisasi pelayanan oleh kementerian atau lembaga,” jelasnya.
Rencana PNS digantikan robot, pertama kali diungkap oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada akhir 2019. Saat itu dia meminta maaf kepada pejabat eselon III dan IV jika harus terpangkas karena akan digantikan dengan AI.
“Maaf kalau di sini ada eselon III dan IV, kita akan pangkas mulai tahun depan agar terjadi kecepatan dalam setiap memutuskan perubahan dunia yang begitu cepat, pelan-pelan saja,” kata Jokowi saat jadi pembicara kunci di acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2019 di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, 28 November 2019 lalu.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk menggantikan PNS dengan robot. “Saya sudah perintahkan juga ke Men-PAN diganti dengan AI. Kalau diganti artificial intelligence, birokrasi kita lebih cepat. Saya yakin itu,” tuturnya.
Bisa Hilangkan Pungli
Wacana pemerintah untuk mengganti PNS dengan tenaga robot, ternyata bisa memberikan keuntungan bagi masyarakat dan juga negara. Setidaknya, tindakan merugikan yang selama ini dilakukan oleh beberapa oknum PNS bisa hilang.
Salah satunya adalah tindakan pungutan liar atau pungli. Sudah menjadi rahasia umum praktek pungli banyak sekali terjadi terutama dilakukan oleh PNS yang bekerja di pelayanan publik. Dengan perubahan tenaga kerja pelayanan publik dengan robot maka tindakan yang merugikan masyarakat tersebut tidak akan ada lagi di Indonesia.
“70 persen pekerjaan yang interaktif dengan rakyat seperti di kelurahan, kecamatan, kantor wali kota/bupati harusnya bisa diganti teknologi. Ini akan membuat rakyat lebih puas, karena bisa sekaligus berantas pungli, dan korupsi,” ujar Akademisi dan Praktisi dari Universitas Indonesia, Rhenald Kasali.
Adapun tindakan pungli yang terjadi ini terutama dalam pengurusan surat-surat dan perpanjangan izin. Sehingga pelayanan inilah yang dinilai harus digantikan dengan robot. “Apa saja yang digantikan robot, misalnya seperti customer contact, surveilance terhadap lalulintas/pembuangan sampah, pengurusan/perpanjangan ijin-izin, surat tanah,” kata dia.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah juga berpendapat yang sama, bahwa kegiatan pungli bisa dihilangkan jika kegiatan PNS yang berhubungan dengan publik diganti dengan robot. Namun hanya untuk beberapa sektor tertentu.
“Menurut saya bisa saja. Tapi memang tidak semuanya bisa diganti. Karena masyarakat kita masih banyak ogah dilayani dengan teknologi dan lebih puas ngobrol langsung dengan petugas pelayan publik,” ujarnya.
Menurutnya, beberapa sektor PNS yang bisa diganti, bahkan akan lebih menguntungkan masyarakat dan juga pemerintah. Misalnya PNS pengurusan KTP dan yang berada di Samsat. Untuk pemerintah ini akan menguntungkan karena beban negara turun dari pengurangan PNS dan masyarakat terutama dalam pembuatan KTP dan samsat bisa terbebas dari praktek pungli yang masih sering terjadi. “Bagian layanan yang bisa diganti misalnya pembuatan KTP, itu bisa diganti. Pelayanan Samsat bisa diganti juga. Jadi bisa menghilangkan pungutan liat yang masih sering ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan, ini tak akan bisa dilakukan pemerintah dalam waktu dekat. Selain karena biaya yang besar, kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam membuat robot masih kurang mumpuni. “Jadi ini pasti dalam jangka waktu panjang. Jangka pendek dan menengah akan sulit,” pungkasnya. (dtf/cnbc)
