SUMUTPOS.CO – PRESIDEN Joko Widodo menegaskan, Pemilu serentak untuk pemilihan presiden dan anggota legislatif tetap dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
“Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan pemilu dan pilkada itu sudah ditetapkan. Saya kira sudah jelas dan semua perlu tahu pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu (10/4).
Pemilu serentak yang dimaksud adalah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota. “Ini perlu dijelaskan, jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penundaan pemilu, atau spekulasi perpanjangan jabatan presiden dan yang berhubungan dengan tiga periode,” tambah Jokowi.
Presiden menegaskan kesepakatan pemerintah bahwa pemilu serentak dilaksanakan pada 14 Februari 2024 dan pilkada untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan pada 27 November 2024. “Dan dijelaskan sekalian, tahapan pemilu sudah dimulai nanti di pertengahan Juni 2022, karena memang ketentuan UU-nya 20 bulan sebelum pemungutan suara,” tegas Presiden.
Presiden Jokowi menyebut bahwa memang wajar menjelang pesta demokrasi, kontestasi politik menghangat. “Menjelang kontestasi politik biasanya suhu menghangat, itu biasa tapi jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh kepentingan politik yang tidak bermanfaat,” tambah Presiden.
Presiden pun meminta agar dilakukan edukasi politik yang masif kepada masyarakat dan kepada para kontestan. “Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu-isu politik SARA. Kita memiliki pengalaman yang tidak baik dalam pemilu-pemilu sebelumnya, kita harapkan tidak terjadi di Pemilu 2024,” ungkapnya.
Rapat terbatas tersebut dihadiri oleh antara lain Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Selanjutnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, dan Kepala BIN Budi Gunawan.
Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jhonny G Plate mengatakan, apabila masih ada masyarakat yang belum yakin sikap Presiden Jokowi dalam menyikapi isu penundaan Pemilu, dapat dikomunikasikan. Bahkan, Jhonny bersedia menyambung komunikasi antara mahasiswa dengan Pemerintah.
“Saya kira saya juga setiap saat selalu bersedia untuk menjembatani agar itu bisa dikomunikasikan dan dibicarakan,” kata Jhonny di Jakarta, Minggu (10/4).
Jhonny mengungkapkan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga terbuka dalam merespons keresahan masyarakat. “Menkopolhukam juga selalu terbuka kesempatannya untuk selalu bisa berkomunikasi dan berdialog. Demonstrasi dan lain sebagainya sekali lagi itu adalah hal yang lumrah dan biasa di suatu negara demokrasi seperti Indonesia dan di situasi saat ini pula kita juga perlu mempertimbangkan,” ucap Jhonny.
Menurut Jhonnya, dalam menyikapi setiap permasalahan lebih menyarankan aspek dialog dibanding demonstrasi. Menurutnya, Presiden Jokowi selalu merespons setiap permintaan mahasiswa. Karena di mana-mana di dunia termasuk di Indonesia demonstrasi mahasiswa adalah salah satu kanal aspirasi masyarakat yang kita jaga bersama-sama.
“Tapi juga kita harus berhati-hati jangan sampai di luar harapan-harapan yang baik itu ada selipan dan titipan harapan-harapan lain, sehingga tidak membuat demonstrasi yang bertujuan baik hasil akhirnya kita tdk harapkan bersama,” tegas Jhonny.
Sebagaimana diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin 11 April 2022 besok. Aksi itu untuk menuntut sikap tegas dan bukti nyata Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak masa jabatan tiga periode.
Meskipun, baru-baru ini Presiden Jokowi juga melarang para menterinya berbicara mengenai penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. (jpc)
