MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta untuk pengawasan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) di Sumut dilakukan secara ketat Sehingga dapat melindungi masyarakat atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan diiming-imingi bekerja ke luar negeri.
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Edy saat menerima kunjungan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang baru Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur, Selasa (14/6). “Saya berharap dapat terjalin kolaborasi program keimigrasian dengan Pemprov Sumut,” sebut mantan Pangkostrad itu.
Gubernur Edy menjelaskan bahwa Sumut merupakan salah satu pintu masuk dan keluar TKI Ilegal melalui jalur tikus di laut, di antaranya melalui Tanjung Balai, Asahan, Rantau Parapat dan lainnya. Dengan singkronisasi program ini, mantan Ketua Umum PSSI itu, mengungkapkan menilai dapat menyelesaikan persoalan PMI Ilegal yang selama ini terjadi di Sumut.
“Kalau ada program kementerian saya minta untuk kita singkronkan dengan Pemprov Sumut, terutama dengan masalah imigrasi ilegal yang masuk dan keluar dari Sumut,” ucap mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto mengatakan, kunjungan ini merupakan silaturahmi dan perkenalan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
Dikatakannya, Imigrasi Kelas 1 Medan sebagai salah satu eselon 1 utusan dari Kementerian Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian dengan baik memberikan pelayanan terbaik di wilayah Sumut
“Tentunya kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendukung program kebijakan kepala daerah. Kami akan mendukung segala kebijakan Pemda dalam hal pelayanan keimigrasian ini,” ucap Johanes.(gus/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi meminta untuk pengawasan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) di Sumut dilakukan secara ketat Sehingga dapat melindungi masyarakat atas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan diiming-imingi bekerja ke luar negeri.
Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Edy saat menerima kunjungan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan yang baru Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur, Selasa (14/6). “Saya berharap dapat terjalin kolaborasi program keimigrasian dengan Pemprov Sumut,” sebut mantan Pangkostrad itu.
Gubernur Edy menjelaskan bahwa Sumut merupakan salah satu pintu masuk dan keluar TKI Ilegal melalui jalur tikus di laut, di antaranya melalui Tanjung Balai, Asahan, Rantau Parapat dan lainnya. Dengan singkronisasi program ini, mantan Ketua Umum PSSI itu, mengungkapkan menilai dapat menyelesaikan persoalan PMI Ilegal yang selama ini terjadi di Sumut.
“Kalau ada program kementerian saya minta untuk kita singkronkan dengan Pemprov Sumut, terutama dengan masalah imigrasi ilegal yang masuk dan keluar dari Sumut,” ucap mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Johanes Fanny Satria Cahya Aprianto mengatakan, kunjungan ini merupakan silaturahmi dan perkenalan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.
Dikatakannya, Imigrasi Kelas 1 Medan sebagai salah satu eselon 1 utusan dari Kementerian Imigrasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian dengan baik memberikan pelayanan terbaik di wilayah Sumut
“Tentunya kita akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk mendukung program kebijakan kepala daerah. Kami akan mendukung segala kebijakan Pemda dalam hal pelayanan keimigrasian ini,” ucap Johanes.(gus/ila)
