TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pj Wali Kota Tebingtinggi Muhammad Dimiyathi mengatakan siap menyukseskan program pemerintah pusat dengan mengutamakan belanja pengadaan barang buatan produk dalam negeri. Hal ini diungkapkan Muhammad Dimiyathi diruang kerja Kantor Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.
“Pemko Tebingtinggi siap menyukseskan program pemerintah pusat dengan mengutamakan belanja pengadaan barang buatan produk dalam negeri,” terang Dimiyathi, Kamis (23/6).
Ditambahkan Dimiyathi, seluruh OPD dan Kepala Kantor yang ada di jajaran Pemko Tebingtinggi terutama dalam pengadaan barang didinasnya, harus mengedepankan barang dan produk dalam negeri, mengapa hal ini, karena ada intruksi dari Presiden untuk hal tersebut.
“Otomotis produk dalam negeri akan menjadi laku. Tentunya hal ini akan mendongkrak roda perekonomian didalam negeri, karena barangnya dibuat didalam negeri dan di beli oleh masyarakat indonesia sendiri,” bilang Dimiyathi.
Diungkapkan Dimiyathi, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terus mengawal realisasi komitmen pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk belanja produk dalam negeri.
“Presiden juga menjelaskan bahwa masih ada pihak-pihak, baik dari pemerintah pusat atau daerah, yang masih memilih produk impor dibandingkan produk dalam negeri. Presiden pun meminta APIP dan BPKP untuk mengawal serius permasalahan tersebut,” ungkap Dimiyathi.
Presiden juga mengaku senang atas meningkatnya jumlah pemerintah daerah yang memiliki e-Katalog untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa. Presiden pun menginstruksikan BPKP agar terus mengawal secara konsisten kepatuhan kementerian/lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri.
Beliau minta kepada BPKP menyinergikan upaya ini, kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan, dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri.
Sedangkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh saat itu menyampaikan terjadi peningkatan komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah (KLD), dan BUMN menjadi Rp722,88 triliun per 13 Juni 2022.
Dari jumlah komitmen tersebut, Kepala BPKP menyampaikan bahwa realisasinya telah mencapai Rp 180,72 triliun atau sebesar 45,18 persen dari target Rp 400 triliun. (ian/han)
