MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah pusat dipastikan tetap akan membangun ruas jalan tol Pematangsiantar-Parapat sepanjang sekitar 39 km di Provinsi Sumatera Utara. Bahkan, pengerjaannya terus dikebut untuk mendorong konektivitas antarwilayah, demi menggerakkan perekonomian Provinsi Sumut.
KETUA Tim Koordinasi dan Sekretariat Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumut, Agus Tripriyono, mengatakan, ada empat ruas jalan tol yang akan selesai sampai tahun 2023. “Pak Jokowi menginginkan semua ruas tol Trans Sumatera, termasuk di Sumut, harus sudah selesai dan tidak boleh mangkrak. Kemarin difokuskan pada proyek yang empat ruas ini,” kata Agus kepada wartawan di Medan, Selasa (28/6).
Ia mengungkapkan, keempat ruas jalan tol itu adalah tol Indrapura-Kisaran dan Kuala Tanjung-Indrapura-Tebingtinggi yang ditargetkan selesai pada Desember 2022. Saat ini, untuk ruas tol Kuala Tanjung-Indrapura-Tebingtinggi itu, ada 12 bidang yang masih bermasalah. Ada juga beberapa pekerjaan fisik yang lagi digenjot atau dipercepat. “Kalau sudah siap akhir tahun nanti, ruas tersebut sudah dapat dibuka untuk masyarakat,” kata Agus yang juga Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan itu.
Kemudian, untuk pengerjaan ruas Tebingtinggi-Pematangsiantar, lanjut Agus, ditargetkan selesai pada Maret 2023. Tol Siantar-Parapat yang merupakan bagian dari ruas tol Kuala Tanjung-Tebingtinggi-Parapat itu, terdiri dari seksi Pematangsiantar-Saribudolok (22,3 km) dan Seksi Saribudolok-Parapat (16,7 km). “Itu jalan tol Siantar-Parapat, tetap dibangun, mengingat jalan tol itu mendukung untuk Kawasan Strategis Danau Toba,” ujar Agus.
Saat ini sedang dipacu untuk penyelesaian dari Tebingtinggi hingga pintu eksit di daerah Serbelawan. “Namun dari Serbelawan hingga ke Pematangsiantar, ditargetkan rampung pada Maret 2023,” ungkap Agus.
Lewati 2 Terowongan
Lebih lanjut dikatakan Agus, ada perubahan desain jalan tol tersebut dari rencana awal. Sehingga boleh dikatakan pembangunannya nanti agak rumit. Sebab nantinya jalan tol itu akan melewati 2 terowongan. “Karena itulah desain awal diubah. Kemudian ada beberapa perubahan seperti trase dan lainnya untuk penyempurnaan,” kata Agus.
Menurut Agus Tripriyono yang juga Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset dan SDA Pemprov Sumut itu, perubahan desain kemungkinan rampung Bulan Juni ini.
Lalu kapan dibangun? Agus mengatakan, setelah perubahan desain itu siap, maka akan ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR, BPN dan Pemprov Sumut untuk kebutuhan lahan.
Setelah itu selesai, singkat Agus, barulah kemudian masuk ke tahap pelaksanaan pengerjaan. “Nanti kita tungggulah perkembangan selanjutnya,” ujarnya.
Ditambahkannya, untuk persoalan lahan, dipastikan tidak akan menjadi penghambat. Yang pasti lahan warga yang terkena jalan tol akan diganti rugi sesuai ketentuan yang ada. Agus mengatakan, jalan tol Siantar-Parapat yang merupakan pendukung (feeder) jalan tol Trans Sumatera, akan dibiayai pendanaan yang berasal dari pinjaman luar negeri.
“Oleh Pak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, kita diamanahkan untuk mendorong bisa terbangunnya ruas jalan tol ini. Dan kita berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi karena telah memasukkan pembangunan tol ini sebagai program prioritasnya bersama sejumlah ruas jalan tol lainnya di Sumut,” jelas Agus.
11 Sumur Minyak
Di bagian lain, sebut Agus, ada yang unik di pengerjaan ruas tol Stabat-Brandan. Di sana ditemukan 11 Sumur minyak yang dikelola SKK Migas dan Pertamina. “Nah sumur minyak itu harus ditutup. Masalahnya ada sekitar 2 miliar rupiah biaya penutupannya. Ini sedang dibicarakan dengan mengikuti mekanisme yang ada,” kata Agus.
“Kemarin sudah ada kesepakatan antara pihak Hutama Karya selaku pekerja proyek dengan Pertamina. Karena tidak bisa asal ditutup begitu saja, ada teknisnya,” kata Agus lagi.
Lebih lanjut Agus Tripriyono mengatakan, secara umum pengerjaan jalan tol di Sumut berjalan lancar. Adapun soal lahan meskipun ada warga yang belum bersedia membebaskan lahan, namun tidak menjadi penghambat. “Kita bisa ikuti konsinyasi, artinya fisik bisa dikerjakan,” jelasnya.
Namun berbeda dengan lokasi proyek tol yang lahannya dalam kawasan milik perkebunan. Proses pembebasan lahan lebih mudah dilakukan. (gus/adz)
