BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa yang tergabung dalam PC IPNU Batubara berunjukrasa di gedung DPRD. Mereka menuntut janji Bupati Zahir terkait kesejahteraan para nelayan yang tidak mendapat perhatian, Senin (8/8).
Aksi unjukrasa yang dilakukan PC IPNU, diawali di Polres Batubara, Polairud Batubara hingga DPRD Batubara. Di depan gedung wakil rakyat tersebut, PC IPNU juga meminta seluruh tatanan DPRD agar segera menindaklanjuti persoalan kelangkaan minyak dan gas bumi khususnya di Kecamatan Tanjung Tiram. “Hal ini lantaran adanya keterbatasan atau kelangkaan minyak sehingga berakibat merugikan masyarakat nelayan,” ujar Budi Muhammad selaku koordinator aksi.
Selain itu, lanjut Budi, mereka juga meminta kepada Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Batubara, Jose D.C. Fernandes, S.I.K untuk segera menangkap dan jadikan tersangka serta penjarakan oknum (mafia) minyak yang tidak bertanggungjawab.
Menurut Budi, mereka menduga adanya eksplorasi dan eksploitasi minyak oleh oknum (mafia) serta melebihi batas izin atau dan ada atau tanpa adanya kontrak kerjasama demi kepentingan pribadi atau kelompok serta merugikan masyarakat kecil serta dinilai melanggar Undang-undang yang berlaku.
“Kami berharap kepada Kepala Unit Polairud Batubara agar segera memberhentikan kegiatan pukat tarik (seines nets) dan pukat hela (trawl) serta dibumihanguskan atau ditiadakan. Kami menduga hal ini dinilai memiliki dampak yang krusial, mengancam kepunahan biota, mengancam kehancuran habitat, membahayakan keselamatan pengguna, serta merugikan nelayan tradisional,” pungkasnya.
Tak berselang lama, lima perwakilan PC. IPNU yang berunjukrasa berhasil mendapatkan mediasi oleh aparat kepolisian Batubara dan Satpol-PP untuk bertemu Komisi II DPRD Batubara.
Ketua Komisi II DPRD Batubara, Mukhsin menanggapi atas segala isu yang disampaikan oleh PC IPNU. “Tentunya akan kami pelajari dulu. Kasih waktu dalam seminggu, dan kami akan turun untuk melakukan sidak ke lapangan,”katanya menenangkan massa. (aci/han)
