26.7 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Skema Kenaikan BBM Masih Dihitung

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masyarakat bisa bernafas lega, soal kabar bakal terjadi kenaikan harga BBM pekan ini. Sepertinya kenaikan harga BBM akibat pengurangan subsidi, belum ditetapkan dalam waktu dekat. Sebab, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM.

Sebelumnya, santar beredar kabar bahwa pemerintah bakal mengumumkan kenaikan harga BBM pekan ini. Pengurangan subsidi mempertimbangkan nilai subsidi dan kompensasi energi yang cukup besar. Yaitu mencapai Rp502 triliun dan bisa meningkat lebih dari Rp550 triliun pada akhir 2022 ini.

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi atau BBM itu. Dia mengatakan, pemerintah akan memperhitungkan rencana kenaikan harga BBM dengan sangat hati-hati.

Dia menjelaskan, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya mempertimbangkan beberapa faktor. Diantaranya adalah tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Beberapa pertimbangan itu penting, supaya tetap bisa menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global. “Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan,” katanya.

Selain itu, masyarakat kurang mampu dipastikan tetap mendapatkan manfaat program kompensasi dari pemerintah. Di tengah rencana kenaikan harga BBM tersebut, Luhut mengatakan pemerintah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar pendistribusiannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum akan menaikkan harga BBM subsidi baik Pertalite maupun solar dalam waktu dekat ini. Meski diakuinya, subsidi BBM sangat besar menjadi beban APBN namun hal itu bukan berarti kenaikannya akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, akan ada sekenario untuk menaikkan harga BBM subsidi dan tidak dilakukan pada kuartal III 2022. Keputusan menaikkan harga BBM subsidi harus melalui rapat lengkap bersama Presiden Jokowi. “Keputusan itu harus memalui rapat dengan Bapak Presiden,” kata Airlangga, Sabtu (20/8).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menegaskan, pemerintah masih dalam tahap pengkajian terkait hal ini. “Ini masih terus dipikirkan, dalam penggodokan. Masih dalam pembahasan apakah jadi naik atau tidak. Namun, bagaimana ini berjalan dengan baik,” tutur Wapres usai menghadiri Haul Akbar ke-23 Tahun Ulama Indonesia Alm Habib Umar bin Hood Alatas, di Depok, Sabtu (20/8).

Wapres mengingatkan, peningkatan harga BBM jenis Pertalite ini juga sebenarnya karena ada peningkatan harga energi global yang terus melaju. Peningkatan harga energi global ini juga kemudian menjadi beban tambahan bagi anggaran negara. Apalagi, pemerintah pada tahun ini sudah memberikan subsidi energi dan kompensasi senilai hingga Rp 502 triliun. Bila nantinya ada peningkatan harga BBM jenis Pertalite, maka menurutnya agar anggaran subsidi tidak cepat menipis dan tetap bisa diberikan kepada masyarakat. “Beban subsidi negara besar sekali, kalau ada kenaikan (harga), ini agar (anggaran) subsidi bisa terus berlanjut,” tandasnya.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, hingga saat ini piihan terbaik untuk menentukan harga BBM masih terus dikaji. “Alternatif-alternarif terbaik harga BBM masih dikaji terus,” kata Iskandar, Minggu (21/8).

Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menuturkan, Pertamina masih menunggu arahan dari pemerintah. Mengingat kewenangan penyesuaian harga BBM subsidi sepenuhnya ada di tangan pemerintah. “Sementara kami masih menunggu arahan dari pemerintah, karena penetapan harga merupakan kewenangan dari regulator,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (21/8).

Meski begitu, sebagai badan usaha yang diamanahkan untuk menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina terus memastikan stok Pertalite dan Solar dalam kondisi aman. Pihaknya juga menjamin seluruh proses distribusi dilakukan dengan maksimal. Sejauh ini, Irto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi masyarakat. Akibatnya, konsumsi BBM pun melonjak.

“Rata-rata konsumsi harian BBM nasional di tahun 2022 ini sudah lebih tinggi dibandingkan konsumsi normal harian sebelum pandemi ditahun 2019. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan, kami akan pastikan stok dalam kondisi aman dan distribusi ke SPBU akan kami maksimalkan,” jelas Irto. Dia melanjutkan, ketahanan stok untuk Pertalite dan Solar sangat aman. Per 19 Agustus stok tercatat ada di atas 19 hari. Proses produksi juga terus dilakukan.

Sementara untuk proses distribusi dan kondisi stok di SPBU juga akan terus dimonitor secara real time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC). Sehingga SPBU yang stoknya sudah ada pada batas minimal dapat segera disuplai kembali. “Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kami mengimbau masyarakat agar tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.

Meski begitu, pemerintah mengimbau agar masyarakat khususnya golongan mampu bisa lebih bijaksana. Menteri ESDM Arifin Tasrif memintakepada masyarakat yang mampu untuk tidak lagi membeli BBM Bersubsidi yang memang bukan peruntukannya.

“Pemerintah terus berupaya agar masyarakat tidak kekurangan bahan bakar. BBM bersubsidi seperti pertalite itu hakikatnya untuk membantu masyarakat yang daya belinya itu belum cukup, nah jangan sampai yang sudah cukup tetapi membeli pertalite,” jelas Arifin.

Hal itu bertujuan agar subsidi BBM bisa tepat sasaran dan berkeadilan. Untuk itu, masyarakat juga harus disiplin menggunakan BBM sesuai dengan hak dan peruntukkannya. Dia menyebut, di tengah tingginya harga minyak, pemerintah berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Namun, Arifin menyebut, saat ini sedang disiapkan beberapa opsi agar BBM bersubsidi yang memang peruntukkan untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah dapat tepat sasaran. “Saat ini sedang dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kita akan pilih mana yang terbaik. Karena subsidi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi,” kata mantan dubes RI untuk Jepang itu. Seperti diketahui, BBM bersubsidi merupakan BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN, memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota, harganya ditetapkan pemerintah, dan diperuntukan untuk konsumen pengguna tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. (dee/wan/bil/jpg)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Masyarakat bisa bernafas lega, soal kabar bakal terjadi kenaikan harga BBM pekan ini. Sepertinya kenaikan harga BBM akibat pengurangan subsidi, belum ditetapkan dalam waktu dekat. Sebab, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tengah menyusun skema penyesuaian harga BBM.

Sebelumnya, santar beredar kabar bahwa pemerintah bakal mengumumkan kenaikan harga BBM pekan ini. Pengurangan subsidi mempertimbangkan nilai subsidi dan kompensasi energi yang cukup besar. Yaitu mencapai Rp502 triliun dan bisa meningkat lebih dari Rp550 triliun pada akhir 2022 ini.

Luhut mengatakan, pemerintah saat ini tengah menyusun skema penyesuaian harga untuk mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi atau BBM itu. Dia mengatakan, pemerintah akan memperhitungkan rencana kenaikan harga BBM dengan sangat hati-hati.

Dia menjelaskan, perubahan kebijakan subsidi dan kompensasi energi nantinya mempertimbangkan beberapa faktor. Diantaranya adalah tingkat inflasi, kondisi fiskal, dan juga pemulihan ekonomi. Beberapa pertimbangan itu penting, supaya tetap bisa menjaga stabilitas negara di tengah ketidakpastian global. “Anggaran subsidi dan kompensasi energi nantinya dapat dialihkan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan,” katanya.

Selain itu, masyarakat kurang mampu dipastikan tetap mendapatkan manfaat program kompensasi dari pemerintah. Di tengah rencana kenaikan harga BBM tersebut, Luhut mengatakan pemerintah memastikan pasokan Pertamina untuk Pertalite dan Solar tetap lancar pendistribusiannya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah belum akan menaikkan harga BBM subsidi baik Pertalite maupun solar dalam waktu dekat ini. Meski diakuinya, subsidi BBM sangat besar menjadi beban APBN namun hal itu bukan berarti kenaikannya akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Menurutnya, akan ada sekenario untuk menaikkan harga BBM subsidi dan tidak dilakukan pada kuartal III 2022. Keputusan menaikkan harga BBM subsidi harus melalui rapat lengkap bersama Presiden Jokowi. “Keputusan itu harus memalui rapat dengan Bapak Presiden,” kata Airlangga, Sabtu (20/8).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menegaskan, pemerintah masih dalam tahap pengkajian terkait hal ini. “Ini masih terus dipikirkan, dalam penggodokan. Masih dalam pembahasan apakah jadi naik atau tidak. Namun, bagaimana ini berjalan dengan baik,” tutur Wapres usai menghadiri Haul Akbar ke-23 Tahun Ulama Indonesia Alm Habib Umar bin Hood Alatas, di Depok, Sabtu (20/8).

Wapres mengingatkan, peningkatan harga BBM jenis Pertalite ini juga sebenarnya karena ada peningkatan harga energi global yang terus melaju. Peningkatan harga energi global ini juga kemudian menjadi beban tambahan bagi anggaran negara. Apalagi, pemerintah pada tahun ini sudah memberikan subsidi energi dan kompensasi senilai hingga Rp 502 triliun. Bila nantinya ada peningkatan harga BBM jenis Pertalite, maka menurutnya agar anggaran subsidi tidak cepat menipis dan tetap bisa diberikan kepada masyarakat. “Beban subsidi negara besar sekali, kalau ada kenaikan (harga), ini agar (anggaran) subsidi bisa terus berlanjut,” tandasnya.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, hingga saat ini piihan terbaik untuk menentukan harga BBM masih terus dikaji. “Alternatif-alternarif terbaik harga BBM masih dikaji terus,” kata Iskandar, Minggu (21/8).

Terpisah, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menuturkan, Pertamina masih menunggu arahan dari pemerintah. Mengingat kewenangan penyesuaian harga BBM subsidi sepenuhnya ada di tangan pemerintah. “Sementara kami masih menunggu arahan dari pemerintah, karena penetapan harga merupakan kewenangan dari regulator,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (21/8).

Meski begitu, sebagai badan usaha yang diamanahkan untuk menyalurkan BBM bersubsidi, Pertamina terus memastikan stok Pertalite dan Solar dalam kondisi aman. Pihaknya juga menjamin seluruh proses distribusi dilakukan dengan maksimal. Sejauh ini, Irto menjelaskan, pertumbuhan ekonomi dan kegiatan ekonomi masyarakat berdampak pada meningkatnya kebutuhan energi masyarakat. Akibatnya, konsumsi BBM pun melonjak.

“Rata-rata konsumsi harian BBM nasional di tahun 2022 ini sudah lebih tinggi dibandingkan konsumsi normal harian sebelum pandemi ditahun 2019. Untuk mengantisipasi tingginya permintaan, kami akan pastikan stok dalam kondisi aman dan distribusi ke SPBU akan kami maksimalkan,” jelas Irto. Dia melanjutkan, ketahanan stok untuk Pertalite dan Solar sangat aman. Per 19 Agustus stok tercatat ada di atas 19 hari. Proses produksi juga terus dilakukan.

Sementara untuk proses distribusi dan kondisi stok di SPBU juga akan terus dimonitor secara real time melalui Pertamina Integrated Command Centre (PICC). Sehingga SPBU yang stoknya sudah ada pada batas minimal dapat segera disuplai kembali. “Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Kami mengimbau masyarakat agar tetap membeli BBM sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.

Meski begitu, pemerintah mengimbau agar masyarakat khususnya golongan mampu bisa lebih bijaksana. Menteri ESDM Arifin Tasrif memintakepada masyarakat yang mampu untuk tidak lagi membeli BBM Bersubsidi yang memang bukan peruntukannya.

“Pemerintah terus berupaya agar masyarakat tidak kekurangan bahan bakar. BBM bersubsidi seperti pertalite itu hakikatnya untuk membantu masyarakat yang daya belinya itu belum cukup, nah jangan sampai yang sudah cukup tetapi membeli pertalite,” jelas Arifin.

Hal itu bertujuan agar subsidi BBM bisa tepat sasaran dan berkeadilan. Untuk itu, masyarakat juga harus disiplin menggunakan BBM sesuai dengan hak dan peruntukkannya. Dia menyebut, di tengah tingginya harga minyak, pemerintah berkomitmen untuk tetap mengupayakan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Namun, Arifin menyebut, saat ini sedang disiapkan beberapa opsi agar BBM bersubsidi yang memang peruntukkan untuk masyarakat berdaya beli menengah ke bawah dapat tepat sasaran. “Saat ini sedang dikaji banyak opsi secara keseluruhan, nanti kita akan pilih mana yang terbaik. Karena subsidi ini kompensasinya sudah berat sekali, sementara harga minyak masih cukup tinggi,” kata mantan dubes RI untuk Jepang itu. Seperti diketahui, BBM bersubsidi merupakan BBM yang diberikan subsidi oleh pemerintah menggunakan dana APBN, memiliki jumlah yang terbatas sesuai dengan kuota, harganya ditetapkan pemerintah, dan diperuntukan untuk konsumen pengguna tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite. (dee/wan/bil/jpg)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/