Kesenjangan mutu pendidikan di perkotaan dan di pedesaan menjadi salah satu faktor mengapa ujian nasional (UN) tidak bisa dijadikan sebagai ukuran dalam kelulusan siswa.
Karenanya, pihak sekolah diharapkan dapat mencari tolok ukur yang lain dalam menentukan kelulusan seorang siswa.
Hal ini disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Jinner Sidauruk SH MH kepada wartawan Sumut Pos Jhonson P Siahaan, beberapa hari lalu. Berikut petikan wawancaranya.
Apakah Anda setuju dilaksanakannya UN?
Saya selaku pengajar, sangat tidak setuju dilaksanakannya UN, apalagi hasil UN itu dijadikan dasar penilaian kelulusan siswa. Ini jelas tidak bisa. Karena, soal yang diujikan dalam UN berasal dari pusat, sementara mutu pendidikan di perkotaan dan pedesaan atau di daerah tentunya jauh berbeda, karena pendidikan di daerah memiliki keterbatasan dalam berbagai hal. Jadi, ini tidak bisa disamaratakan.
Lalu, bagaimana dengan nilai standar kelulusan UN 5,5?
Sah-sah saja kalau nilai kelulusan UAN itu 5,5. Tapi, jangan disamakan semua nilai kelulusan UN itu anara siswa di perkotaan dengan siswa yang ada di pedesaan, karena di daerah itu masih ada yang mutu dan kualitas pendidikannya sangat rendah.
Jadi, jika UN tidak dijadikan dasar penilaian kelulusan siswa, lalu apa saja yang bisa dijadikan dasar penilaian?
Seperti yang saya katakan tadi, UN belum bisa sepenuhnya dijadikan sebagai tolok ukur kelulusan siswa. Masih banyak yang bisa dijadikan sebagai tolok ukur, di antaranya nilai ujian sekolah, ujian setiap bulannya, nilai tugas dan kerajinan siswa itu sendiri.
Bicara soal mutu pendidikan, menurut Anda, apa saja yang harus dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan?
Cukup banyak yang harus dilakukan. Pihak sekolah paling tidak harus melengkapi sarana dan prasana yang ada di sekolah itu sendiri. Tidak hanya itu, mutu guru juga perlu ditingkatkan lagi. Dan yang paling perlu, gaji guru perlu juga dinaikkan sehingga para guru dapat mengajar dengan serius dan tenang.(*)
