26.7 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

Kemenag Segera Tetapkan Kuota Haji Tiap Provinsi, Prioritas Jamaah Tunda dan Lansia

SUMUTPOS.CO – Dalam waktu dekat, Kementerian Agama (Kemenag) bakal menetapkan pembagian kuota haji untuk tiap-tiap provinsi. Dalam waktu hampir bersamaan, juga ditetapkan nama-nama calon jemaah haji (CJH) yang berhak lunas atau berangkat tahun ini.

TAHAPAN penyelenggaraan haji 2022 itu disampaikan langsung Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, kemarin (10/1). Dia mengatakan, dari 221 ribu kuota haji 2023, sebanyak 203.320 untuk jamaah haji reguler. “Hasil kesepakatan kuota ini, harus dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang kuota haji di tingkat provinsi,” katanya.

Di dalam KMA itu setiap provinsi mendapatkan kuota haji secara proporsional, sesuai dengan jumlah penduduk muslimnya. Hilman tidak bisa memastikan, apakah pembagian kuota provinsi 2023 sama dengan 2019 lalu. Meskipun kuota 2019 lalu 221 ribu, sama seperti sekarang.

Merujuk ketetapan 2019 lalu, provinsi yang mendapatkan kuota haji terbanyak adalah Jawa Barat dengan jumlah 38.567 orang. Disusul Provinsi Jawa Timur dengan jumlah jemaah 35.034 orang dan Jawa Tengah sebanyak 30.225 orang.

Hilman mengatakan, calon jamaah yang berangkat tahun ini adalah mereka yang lunas tunda di 2020 sampai 2022 lalu. Kemudian ditambah dengan calon jamaah haji yang berada di antrean berikutnya. Jadi dia menerangkan setelah ditetapkan kuota per provinsi, baru ditetapkan nama-nama calon jemaah berhak lunas. Setelah itu baru masuk tahap pelunasan ongkos haji.

Dia juga menyampaikan tahun ini Kemenag bakal menyiapkan petugas haji yang memiliki kemampuan khusus mendampingi dan melayani jemaah lansia. Menurut perhitungannya, tahun ini ada 62 ribu lebih calon jemaah haji masuk kategori lansia. “Saat ini, jamaah dengan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Sebab, ada banyak yang sebelumnya tertunda keberangkatan sehingga mereka berkumpul di tahun ini,” jelas Hilman. “Setidaknya ada 62.879 jemaah yang masuk kalangan lansia,” tambahnya.

Hilman berharap, seiring sudah adanya kepastian kuota dari Arab Saudi, jamaah Indonesia sudah mulai melakukan persiapan dalam menyambut musim haji sehingga memenuhi syarat istithaah. Proses pemeriksaan kesehatan akan dilakukan bekerja sama sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

“Untuk tahun ini tidak lagi ada isu Covid-19. Namun, kami menyarankan jamaah tetap berhati-hati dan mulai menyiapkan diri dengan baik. Kemenag juga akan melihat istithaah jemaah dari segi kesehatan, dan itu tetap akan kita terapkan. Selain menjaga kesehatan dan fisik tetap prima, juga seperti disampaikan Pak Menteri jemaah haji harus mempersiapkan secara baik manasik hajinya,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Kemenag Sumut Drs H Amri Siregar berharap, Sumut bisa mendapatkan 100 persen kuota. ”Apabila itu tercapai, maka Sumut akan memberangkatkan kuota normal dengan jumlah 8.168 jamaah. Di mana kuota normal itu, kita ada 22 kloter di mana 1 kloter digabung dengan Aceh,” jelas Amri, Senin (9/1).

Amri mengatkan, kini telah dimulai perekrutan atau seleksi petugas haji. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota se Sumut agar segera melakukan seleksi. “Untuk petugas itu dari sekarang sudah dimulai rekrut atau seleksi. Maka kita telah lakukan sosialisasi ke kabupaten/kota agar teman-teman di sana segera melakukan seleksi sesuai dengan persyaratan,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang berharap dicabutnya aturan batasan usia, menjadi perhatian khusus dari Kemenag maupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Sejak dini, calon jemaah usia lanjut sudah didampingi untuk memperhatikan kesehatannya,” katanya. Sehingga saat nanti berangkat, kesehatannya semakin baik dan bisa menjalankan ibadah dengan maksimal.

Seperti diketahui, tahun ini Arab Saudi tidak membatasi usia maksimal jemaah haji. Jadi usia berapapun boleh berhaji. Berbeda dengan tahun lalu, saudi membatasi maksimal usia jamaah haji 65 tahun.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr Tawfiq Al-Rabiah memberikan kabar baik kepada jamaah haji, bahwa jumlah jamaah akan kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Dr Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah menjelaskan, jumlah jamaah musim haji 1444 Hijriah akan kembali seperti sebelum pandemi tanpa syarat atau batasan usia. Dia juga mengumumkan pada upacara pembukaan Konferensi dan Pameran Layanan Haji dan Umrah “Expo Haji” tentang pengurangan biaya asuransi. Biaya komprehensif Umrah adalah 88 riyal, dan biaya asuransi jamaah adalah 29 riyal.

Dia mengungkapkan, total investasi Kerajaan dalam infrastruktur untuk perluasan Masjidil Haram di Mekkah dengan biaya lebih dari (200) miliar riyal, merupakan proyek konstruksi terbesar dalam sejarah. Dia juga menjelaskan kelanjutan pekerjaan perluasan Masjid Nabawi dan pengembangan tempat-tempat suci.

Pemerintah Saudi, menurut dia, juga mengerjakan proyek terbesar untuk mengembangkan Masjid Quba, selain mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar internasional terbaik.

“Kami bekerja dengan mitra kami dalam transportasi dan logistik sistem serta mitra mereka untuk meningkatkan kapasitas kursi, termasuk pendirian bandara terbesar di Kerajaan untuk melayani para tamu Rahman (Allah SWT), yaitu Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, yang biayanya melebihi lebih dari (40) miliar riyal, pembangunan kereta Haramain, yang menghubungkan Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, dengan biaya lebih dari (64) miliar riyal, yang sangat besar berkontribusi untuk mengurangi waktu perjalanan menjadi dua jam, setelah perjalanan biasanya memakan waktu lebih dari 6 jam,” papar dia.

Dia mencontohkan keinginan Kementerian Haji dan Umrah untuk terus mengembangkan layanan yang diberikan kepada para tamu Rahman dan meningkatkan pengalaman mereka sepanjang perjalanan.

Karena itu kementerian menurunkan nilai premi asuransi komprehensif untuk jamaah umrah dari 235 riyal untuk pelaku umrah menjadi 88 riyal, dengan tingkat pengurangan 63%, serta mengurangi asuransi untuk jamaah dari 109 riyal menjadi 29 serta SAR pada tingkat 73%. Itu dilakukan karena keinginan Kerajaan meningkatkan kualitas layanan dan memfasilitasi akses ke jamaah, dan untuk memfasilitasi kedatangan jamaah haji dan umrah ke Makkah dan Madinah.

“Mulai dari dunia saat ini, semua misi haji dapat dikontrak dengan perusahaan berlisensi mana pun di dalam Kerajaan, seperti beberapa dekade yang lalu. Kontrak dengan beberapa perusahaan untuk misi haji, bukan hanya satu perusahaan.” Menteri Haji dan Umrah mengungkapkan kabar gembira kembalinya jumlah jamaah haji seperti sebelum pandemi, tanpa batasan usia, dan dimulainya pekerjaan penyiapan lebih dari 20 pameran dan lebih dari 100 situs sejarah, untuk mendokumentasikan biografi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terhormat, untuk memperkaya perjalanan jamaah haji dan umrah. Al-Rabeeah menunjuk beberapa fasilitas yang diberikan kepada jamaah karena pemegang visa Umrah sekarang dapat bepergian di seluruh Kerajaan.

Selain itu, pemegang visa lainnya diizinkan melakukan Umrah. Pemerintah juga memperpanjang periode visa Umrah dari 30 hari hingga 90 hari, serta meluncurkan platform Nusk dan mengizinkan penerbitan visa dalam waktu kurang dari 24 jam secara elektronik. Dia menjelaskan, Konferensi dan Pameran Haji adalah agenda terbesar dari jenisnya di Kerajaan, dan menyatukan semua pemangku kepentingan di dalam dan di luar Kerajaan untuk memfasilitasi perjalanan para tamu Allah SWT. (wan/jpg/bbs/adz)

SUMUTPOS.CO – Dalam waktu dekat, Kementerian Agama (Kemenag) bakal menetapkan pembagian kuota haji untuk tiap-tiap provinsi. Dalam waktu hampir bersamaan, juga ditetapkan nama-nama calon jemaah haji (CJH) yang berhak lunas atau berangkat tahun ini.

TAHAPAN penyelenggaraan haji 2022 itu disampaikan langsung Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief, kemarin (10/1). Dia mengatakan, dari 221 ribu kuota haji 2023, sebanyak 203.320 untuk jamaah haji reguler. “Hasil kesepakatan kuota ini, harus dituangkan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) tentang kuota haji di tingkat provinsi,” katanya.

Di dalam KMA itu setiap provinsi mendapatkan kuota haji secara proporsional, sesuai dengan jumlah penduduk muslimnya. Hilman tidak bisa memastikan, apakah pembagian kuota provinsi 2023 sama dengan 2019 lalu. Meskipun kuota 2019 lalu 221 ribu, sama seperti sekarang.

Merujuk ketetapan 2019 lalu, provinsi yang mendapatkan kuota haji terbanyak adalah Jawa Barat dengan jumlah 38.567 orang. Disusul Provinsi Jawa Timur dengan jumlah jemaah 35.034 orang dan Jawa Tengah sebanyak 30.225 orang.

Hilman mengatakan, calon jamaah yang berangkat tahun ini adalah mereka yang lunas tunda di 2020 sampai 2022 lalu. Kemudian ditambah dengan calon jamaah haji yang berada di antrean berikutnya. Jadi dia menerangkan setelah ditetapkan kuota per provinsi, baru ditetapkan nama-nama calon jemaah berhak lunas. Setelah itu baru masuk tahap pelunasan ongkos haji.

Dia juga menyampaikan tahun ini Kemenag bakal menyiapkan petugas haji yang memiliki kemampuan khusus mendampingi dan melayani jemaah lansia. Menurut perhitungannya, tahun ini ada 62 ribu lebih calon jemaah haji masuk kategori lansia. “Saat ini, jamaah dengan usia di atas 65 tahun jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Sebab, ada banyak yang sebelumnya tertunda keberangkatan sehingga mereka berkumpul di tahun ini,” jelas Hilman. “Setidaknya ada 62.879 jemaah yang masuk kalangan lansia,” tambahnya.

Hilman berharap, seiring sudah adanya kepastian kuota dari Arab Saudi, jamaah Indonesia sudah mulai melakukan persiapan dalam menyambut musim haji sehingga memenuhi syarat istithaah. Proses pemeriksaan kesehatan akan dilakukan bekerja sama sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

“Untuk tahun ini tidak lagi ada isu Covid-19. Namun, kami menyarankan jamaah tetap berhati-hati dan mulai menyiapkan diri dengan baik. Kemenag juga akan melihat istithaah jemaah dari segi kesehatan, dan itu tetap akan kita terapkan. Selain menjaga kesehatan dan fisik tetap prima, juga seperti disampaikan Pak Menteri jemaah haji harus mempersiapkan secara baik manasik hajinya,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Kemenag Sumut Drs H Amri Siregar berharap, Sumut bisa mendapatkan 100 persen kuota. ”Apabila itu tercapai, maka Sumut akan memberangkatkan kuota normal dengan jumlah 8.168 jamaah. Di mana kuota normal itu, kita ada 22 kloter di mana 1 kloter digabung dengan Aceh,” jelas Amri, Senin (9/1).

Amri mengatkan, kini telah dimulai perekrutan atau seleksi petugas haji. Pihaknya juga telah melakukan sosialisasi ke kabupaten/kota se Sumut agar segera melakukan seleksi. “Untuk petugas itu dari sekarang sudah dimulai rekrut atau seleksi. Maka kita telah lakukan sosialisasi ke kabupaten/kota agar teman-teman di sana segera melakukan seleksi sesuai dengan persyaratan,” ucapnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang berharap dicabutnya aturan batasan usia, menjadi perhatian khusus dari Kemenag maupun Kementerian Kesehatan (Kemenkes). “Sejak dini, calon jemaah usia lanjut sudah didampingi untuk memperhatikan kesehatannya,” katanya. Sehingga saat nanti berangkat, kesehatannya semakin baik dan bisa menjalankan ibadah dengan maksimal.

Seperti diketahui, tahun ini Arab Saudi tidak membatasi usia maksimal jemaah haji. Jadi usia berapapun boleh berhaji. Berbeda dengan tahun lalu, saudi membatasi maksimal usia jamaah haji 65 tahun.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Dr Tawfiq Al-Rabiah memberikan kabar baik kepada jamaah haji, bahwa jumlah jamaah akan kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Dr Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah menjelaskan, jumlah jamaah musim haji 1444 Hijriah akan kembali seperti sebelum pandemi tanpa syarat atau batasan usia. Dia juga mengumumkan pada upacara pembukaan Konferensi dan Pameran Layanan Haji dan Umrah “Expo Haji” tentang pengurangan biaya asuransi. Biaya komprehensif Umrah adalah 88 riyal, dan biaya asuransi jamaah adalah 29 riyal.

Dia mengungkapkan, total investasi Kerajaan dalam infrastruktur untuk perluasan Masjidil Haram di Mekkah dengan biaya lebih dari (200) miliar riyal, merupakan proyek konstruksi terbesar dalam sejarah. Dia juga menjelaskan kelanjutan pekerjaan perluasan Masjid Nabawi dan pengembangan tempat-tempat suci.

Pemerintah Saudi, menurut dia, juga mengerjakan proyek terbesar untuk mengembangkan Masjid Quba, selain mengembangkan sarana dan prasarana sesuai dengan standar internasional terbaik.

“Kami bekerja dengan mitra kami dalam transportasi dan logistik sistem serta mitra mereka untuk meningkatkan kapasitas kursi, termasuk pendirian bandara terbesar di Kerajaan untuk melayani para tamu Rahman (Allah SWT), yaitu Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, yang biayanya melebihi lebih dari (40) miliar riyal, pembangunan kereta Haramain, yang menghubungkan Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, dengan biaya lebih dari (64) miliar riyal, yang sangat besar berkontribusi untuk mengurangi waktu perjalanan menjadi dua jam, setelah perjalanan biasanya memakan waktu lebih dari 6 jam,” papar dia.

Dia mencontohkan keinginan Kementerian Haji dan Umrah untuk terus mengembangkan layanan yang diberikan kepada para tamu Rahman dan meningkatkan pengalaman mereka sepanjang perjalanan.

Karena itu kementerian menurunkan nilai premi asuransi komprehensif untuk jamaah umrah dari 235 riyal untuk pelaku umrah menjadi 88 riyal, dengan tingkat pengurangan 63%, serta mengurangi asuransi untuk jamaah dari 109 riyal menjadi 29 serta SAR pada tingkat 73%. Itu dilakukan karena keinginan Kerajaan meningkatkan kualitas layanan dan memfasilitasi akses ke jamaah, dan untuk memfasilitasi kedatangan jamaah haji dan umrah ke Makkah dan Madinah.

“Mulai dari dunia saat ini, semua misi haji dapat dikontrak dengan perusahaan berlisensi mana pun di dalam Kerajaan, seperti beberapa dekade yang lalu. Kontrak dengan beberapa perusahaan untuk misi haji, bukan hanya satu perusahaan.” Menteri Haji dan Umrah mengungkapkan kabar gembira kembalinya jumlah jamaah haji seperti sebelum pandemi, tanpa batasan usia, dan dimulainya pekerjaan penyiapan lebih dari 20 pameran dan lebih dari 100 situs sejarah, untuk mendokumentasikan biografi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terhormat, untuk memperkaya perjalanan jamaah haji dan umrah. Al-Rabeeah menunjuk beberapa fasilitas yang diberikan kepada jamaah karena pemegang visa Umrah sekarang dapat bepergian di seluruh Kerajaan.

Selain itu, pemegang visa lainnya diizinkan melakukan Umrah. Pemerintah juga memperpanjang periode visa Umrah dari 30 hari hingga 90 hari, serta meluncurkan platform Nusk dan mengizinkan penerbitan visa dalam waktu kurang dari 24 jam secara elektronik. Dia menjelaskan, Konferensi dan Pameran Haji adalah agenda terbesar dari jenisnya di Kerajaan, dan menyatukan semua pemangku kepentingan di dalam dan di luar Kerajaan untuk memfasilitasi perjalanan para tamu Allah SWT. (wan/jpg/bbs/adz)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/