Harga Sembako Bisa Melonjak 1,5 Kali Lipat
MEDAN- Harga bahan bakar minyak (BBM) hampir dipastikan bakal naik. Secara otomatis, kenaikan harga BBM tersebut akan membebani masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga BBM selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok.
Untuk saat ini, pemerintah merencanakan kenaikan harga premium sebesar Rp1500 hingga Rp2000. Diprediksi, kenaikan harga kebutuhan pokok produk mencapai 1,5 kali lipat dari kenaikan harga BBM. Misal, harga BBM mengalami kenaikan sekitar 35 hingga 40 persen, maka kenaikan harga kebutuhan pokok berkisar 36,5 persen hingga 41,5 persen.
“Dari penelitian yang kita lakukan, kenaikan barang 1,5 persen dari kenaikan persen BBM” ujar pengamat ekonomi dari Unimed, M Ishak kepada wartawan Sumut Pos, Jumat (2/3).
Dia menerangkan, kenaikan akan sangat terasa pada sembako. Karena komoditas ini merupakan kebutuhan yang paling penting, yang pemenuhannya tidak dapat ditawar atau ditunda lagi. Berbeda dengan sektor transportasi, dimana kenaikan harga transportasi bertahap.
Menurutnya, sektor transportasi memiliki banyak pilihan, seperti darat, udara, dan laut. Bila harga tidak sesuai dengan permintaan konsumen, maka dapat dipilih yang sesuai isi kantong.
Misalnya, berpergian dengan menggunakan jalur udara, harga tidak sesuai, maka pilihan dapat menggunakan jalur darat atau laut. Selain itu, tidak setiap hari manusia membutuhkan jasa transpor, kecuali angkot (angkutan kota). “Karena itu, kenaikan akan paling dirasakan oleh faktor lain, seperti jasa transportasi lokal,” tambah Ishak.
Sementara Ketua Organda Sumut Haposan Siallagan mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang tidak bijaksana dan ‘membunuh’ operasional angkutan umum di Sumatera Utara (Sumut).
Selain itu, jika pemerintah pusat tetap memaksakan kenaikan BBM, maka pengusaha angkutan umum di Sumut mengancam akan melakukan mogok besar-besaran. Apalagi, kenaikan harga BBM ini akan berdampak pada naiknya tarif ongkos angkutan sebesar 40 persen sampai 60 persen.
Dikatakan Haposan, jika pemerintah memikirkan angkutan umum, seharusnya pemerintah berupaya mengalihkan ketersediaan bahan bakar beralih ke gas.
Jika langkah itu yang dilakukan, pihaknya mengaku siap walaupun harga BBM dinaikkan. “Pemerintah seharusnya tetap memberikan subisidi bagi angkutan umum. Kalau BBM naik, lebih baik kita istirahat saja, konsentrasi memperbaiki kendaraan di bengkel daripada beroperasi.
Ini tidak mogok namanya. Untuk aksi protes ini, DPP Organda yang langsung mengajukannya secara tertulis ke pusat. Karena ini kebijakan pusat,” jelasnya.(ram/adl)
