DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Massa koalisi bersatu menuju Sumut Bersih melakukan aksi demontrasi di Kantor Bupati Deliserdang menuntut Direktur Rumah Sakit Amri Tambunan dr Hanif Fahri dicopot dari jabatanya Rabu (3/5).
Aksi massa mendapat pengawalan dari petugas Kepolisian Polsek Lubukpakam, Shabara Polresta Deliserdang dan Satpol PP Pemkab Deliserdang.
Dalam orasinya, Khaidir sebagai koordinator aksi mengungkapkan permasalahan yang terjadi di RSU Amri Tambunan. Salah satunya, adanya dugaan malpraktik terhadap pasien melahirkan hingga menyebabkan meninggal dunia. Kasusnya saat ini masih ditangani Polda Sumut dan terkait hal lain.
“Berbagai kasus dugaan korupsi mendera RSUD Deliserdang yang berobah nama menjadi RS Amri Tambunan saat ini. Di antaranya, proyek penggantian pipa air bersih dan smart monitoring air bersih yang bersumber dari APBD tahun 2022 dikerjakan CV Wiliam Artha dengan nilai kontrak Rp900 juta dan masa pelaksanaan pekerjaan 150 hari diduga merugikan negara,” ucap Khaidir.
Khaidir menambahkan, belum lagi kasus dugaan malpraktik hingga kasus jarum suntik patah saat melayani pasien.
“Managemen RSU Amri Tambunan ini sudah banyak menyalahi tapi menjadi aneh kenapa masih dipertahankan orang orang seperti ini oleh Bupati. Kita minta sebagai masyarakat untuk mencopot direktur Rumah Sakit Amri Tambunan dr Hanif Fahri dan Wakil Direktur Asriludin Tambunan. Apa karena masih kerabat Bupati,” tegas Khaidir.
Usai melakukan orasi di depan Kantor Bupati dan karena tidak ada pejabat yang menerima, massa akhirnya membubarkan diri dan mengancam aka kembali melakukan aksi.
Kapolsek Lubukpakam AKP Hendri Yanto Sihotang yang turut melakukan pengamanan aksi demo mengatakan, proses pengawalan aksi berjalan aman dan kondusif.
Sebelumnya, terkait masalah RS Amri Tambunan, Ketua Fraksi Golkar DPRD Deliserdang Mikail TP Purba mengatakan pengelolaan RSU Amri Tambunan saat ini kerap bermasalah. Tak hanya terkait pelayanan tapi pengelolaan manajemen keuangan di rumah sakit itu juga bermasalah.
“Setiap tahunnya RSU Amri Tambunan menerima suntikan dana ratusan miliar dari APBD. Namun kulitas pelayanan rendah. Terutama pelayanan bagi warga miskin, bisa kalah dari rumah sakit swasta. Sementara rumah sakit swasta sebelah yang hanya mengelola BPJS bisa lebih maju dan menjadi primadona layanan rumah sakit untuk masyarakat Deliserdang. Kita minta nanti Anggaran APBD disetop saja,” ujar Politisi Partai Golkar yang juga Anggota DPRD Deliserdang ini.(btr/ila)
