SUMUTPOS.CO – Merespon kondisi perang antara Palestina dan Israel yang kian panas, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) langsung mengeluarkan travel advisory bagi WNI di dua wilayah tersebut. Kemenlu meminta agar segera meninggalkan wilayah tersebut.
“Menimbang situasi keamanan terakhir dan demi keselamatan para WNI, Pemerintah Indonesia menghimbau agar WNI yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut,”ujar Juru Bicara Kemenlu Lalu Muhammad Iqbal, kemarin (10/10). Lalu, bagi yang sudah merencanakan perjalanan ke kedua wilayah tersebut diimbau untuk membatalkan rencananya hingga pemberitahuan lebih lanjut dari pemerintah.
Di bagian lain, Pemerintah Indonesia juga tengah berupaya mengevakuasi WNI yang berada di sana. Rencana kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi pun telah dibuat. Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait upaya evakuasi ini, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza, Palestina.
“Indonesia sudah melakukan komunikasi dengan Palang Merah Internasional (ICRC) untuk mengupayakan evakuasi WNI yang berada si Jalur Gaza,” ungkapnya.
KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo disiagakan penuh untuk memantau perkembangan situasi di wilayah konflik dan memastikan perlindungan bagi WNI yang terdampak.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun disebutnya telah melakukan komunikasi dengan Menlu Filipina Enrique Manalo, kemarin (10/10). Dalam komunikasi tersebut, Retno meminta bantuan Filipina untuk evakuasi WNI dari wilayah konflik jika diperlukan. “Permintaan Menlu Retno langsung ditanggapi Menlu Enrique dengan menginstruksikan Tim Filipina di lapangan,” katanya.
Sebagai informasi, Filipina memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv. Upaya saling membantu evakuasi warga ini juga kerap dilakukan antara Indonesia dan Filipina. Sebelumnya, Indonesia membantu evakuasi warga Filipina dari Yaman (2015), Kabul (2021), dan Sudan (2023).
“Pemerintah Indonesia melakukan semua upaya yang dapat dilakukan dan melalui berbagai jalur guna memberikan perlindungan kepada WNI,” tegasnya.
Selain itu, lanjut dia, Pemerintah Indonesia juga tengah berupaya mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil.
Terkait hal ini, Menlu Retno terus berkomunikasi dengan sejumlah negara dan organisasi internasional. Pada 9 Oktober lalu, Retno telah membahas hal ini dengan Menlu Brazil yang saat ini menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB.
“Selain dengan Brazil selaku Presiden DK PBB, Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dgn Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengenai perlunya upaya menghentikan kekerasan dan menyepakati koridor kemanusiaan,” jelasnya.
Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Judha Nugraha menambahkan, pihaknya terus berkoordinasi erat dengan KBRI Amman, KBRI Cairo, dan KBRI Beirut untuk memonitor situasi di Palestina. Termasuk, menyiapkan rencana kontingensi. “Evakuasi menjadi salah satu bagian dari rencana kontingensi tersebut,” ujar Judha.
Berdasarkan pemutakhiran data terakhir, saat ini terdapat 45 WNI di Palestina. Dimana, 10 WNI berada di Gaza dan 35 WNI berada di Tepi Barat. Selain 45 WNI tersebut, terdapat 230 WNI yang diketahui tengah melakukan wisata religi di berbagai titik di Israel.
Dipastikan, hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban. ”Pada awal tercatat 13 WNI di Gaza. Tiga diantaranya telah keluar wilayah Gaza ke Mesir dan Indonesia. Jadi saat ini ada 10 di Gaza,” jelasnya.
Judha meminta para WNI di Palestina dan Israel untuk meningkatkan kewaspadaan dan terus menjalin komunikasi dengan Perwakilan RI di sana. Ketika terjadi kondisi darurat, WNI didorong segera hubungi hotline KBRI Amman, KBRI Cairo, dan KBRI Beirut.
Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan sikap terkait konflik di Palestina dan Israel. Sikap ini mewakili Indonesia. Dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Jokowi mendesak agar perang dan tindak kekerasan yang terjadi di daerah konflik segera dihentikan. “Untuk menghindari makin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda karena eskalasi konflik dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang lebih besar,” ucapnya.
Kepala Negara juga mendorong agar akar permasalahan yang menimbulkan konflik Palestina dan Israel segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
“Akar konflik tersebut yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB,” tuturnya.
Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan upaya pemerintah dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Palestina. Menurutnya, instruksi terkait perlindungan para WNI di daerah konflik telah disampaikan kepada jajaran kementerian terkait. “Saya minta Menteri Luar Negeri dan jajaran kementerian terkait segera mengambil tindakan cepat untuk melindungi WNI yang berada di wilayah konflik,” ucap Jokowi.
MER-C Kirim Tim Medis
Di tempat lain dukungan dari sejumlah lembaga kemanusiaan untuk Palestina terus bermunculan. Diantaranya disampaikan oleh Medical Emergency Rescue Committee (MER-C). Head of Presidium MER-C Abdul Murad mengatakan layanan RS Indonesia di Gaza masih berlangsung normal. Hanya saja tingkat kunjungannya semakin tinggi akibat serangan Israel. ’’Dalam kondisi biasa saja sudah ramai kunjungannya,’’ katanya.
Meskipun berjalan dengan normal, dia menyampaikan kebutuhan obat-obatan cukup mendesak. Khususnya obat bius. Untuk saat ini alat-alat kesehatan dan obat-obatan disimpan di basement. Diperkirakan dengan stok yang tersedia saat ini, layanan RS Indonesia di Gaza mampu beroperasi sampai lima bulan ke depan.
Murad mengatakan akan mengirimkan tima yang terdiri dari lima personel ke Gaza. Dua orang personel tenaga medis dan lainnya adalah tenaga teknis. Selain itu juga membawa logistik untuk RS Indonesia di Palestina senilai Rp10 miliar. (mia/lyn/wan/jpg/ila)
