Oleh:Rimson Chandra Napitupulu
Reformasi birokrasi yang bertujuan memberantas korupsi di dalam lembaga pemerintah kurang memuaskan. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, sebagai salah satu pelopor pelaksanaan reformasi birokrasi di negara itu telah kembali diguncang skandal korupsi yang diduga dilakukan oleh salah satu pejabatnya.
Jaksa di Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut Dhana Widyatmika, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang telah transfer ke Kantor Pajak Jakarta, sebagai tersangka dalam penyelidikan korupsi. Ia diduga mengumpulkan lebih dari Rp100 miliar (11 juta dollar AS).
Istri Dhana yang juga seorang pegawai pajak disebut-sebut memiliki sedikitnya Rp60 miliar di rekeningnya. Jaksa mulai menyelidiki pasangan ini setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan transaksi mencurigakan terkait dengan rekening Dhana itu. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum dan HAM) telah memberlakukan larangan perjalanan ke luar negeri terhadap Dhana sampai 21 Agustus tahun ini.
Kasus korupsi menduga Dhana Widyatmika, yang telah dijuluki Gayus berikutnya mengacu pada mantan pegawai pajak, Gayus Tambunan yang telah dihukum karena kasus korupsi menyampaikan pesan kepada kita bahwa reformasi birokrasi di Indonesia belum tentu dihapus korupsi tertanam dalam pita merah.
Hal ini menggoda untuk mengatakan bahwa apa yang sedang terjadi hanyalah setengah hati reformasi, yang telah dan masih memproduksi gaya baru korupsi dilakukan oleh kaum muda. Gayus dan Dhana keduanya PNS muda, berumur di bawah 50 tahun.
Pengendalian internal yang efektif belum berjalan optimal karena ketidakseimbangan antara pemantauan pelanggaran dan pertunjukan penguatan karyawan.
Banyak yang percaya kinerja birokrat lebih baik adalah hasil dari reformasi birokrasi. Namun, berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi telah cenderung gagal untuk mencatat dengan serius transaksi yang mencurigakan dan rekening bank gendut milik pejabat pajak.
Direktorat Jenderal pajak dan kantor pajak telah mengandalkan terlalu banyak pada laporan kekayaan pejabat mereka yang dilakukan sekali-setahun, dan telah gagal melakukan pengawasan rutin pejabatnya.
Kecenderungan itu terdengar “sloganistic” sejak wacana reformasi birokrasi kantor pajak hanya muncul kembali setiap korupsi waktu menyerang institusi. Sebagai soal fakta, korupsi skandal akan menurun dalam suatu lembaga selama itu memiliki orang kuat berkomitmen untuk memberantas korupsi dari dalam badan tersebut.
Namun, angka-angka berkomitmen dapat memiliki pengaruh yang kecil atau tidak ada dalam perang melawan korupsi tanpa penegakan sanksi tegas terhadap manajer tingkat senior juga. Menyapu reformasi birokrasi tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan.
Apapun alasan yang dikemukakan oleh Dhana, orang akan menemukan mereka sulit dipercaya. Mengapa ia bekerja di sebuah kantor pemerintah jika seperti yang ia klaim. Ia adalah seorang pengusaha sukses? Bagaimana bisa ia memiliki begitu banyak uang sementara dia bukan seorang pejabat pemerintah tingkat tinggi? Ini adalah bunuh diri profesional untuk berusaha menjadi pemain solo dalam penyalahgunaan keuangan dan eksploitasi.
Tidak ada pelanggaran orang dan penyalahgunaan nya atau kekuatannya seorang diri.
Dengan Dhana bersikeras bahwa kekayaannya berasal dari perusahaan sendiri, ia benar-benar mencoba untuk mainan dengan penalaran melingkar. Memang benar bahwa ia dinyatakan bersalah memiliki dua KTP untuk pekerjaan yang berbeda: pegawai negeri dan pengusaha.
Temuan ini hanya memperkuat gagasan bahwa klarifikasi nya tidak lebih dari absurditas dangkal dan mekanisme pertahanan.
Sangat mungkin bahwa Dhana terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Bisnis sampingannya terdiri dari showroom dan minimarket, misalnya yang diduga menerima uang ilegal dalam upaya untuk menghindari kecurigaan dan deteksi.
Sambil menghindari kecurigaan mengacu pada kebutuhan untuk menghapus semua jejak yang mungkin mengindikasikan aktivitas kriminal uang dan kotor, menghindari deteksi mengacu pada kebutuhan untuk melindungi uang dari usaha untuk menyita itu. Dua alasan yang akhirnya terungkap, berkat kecocokan data sempurna antara Kejaksaan dan PPATK.
Memperkuat sistem whistle-blowing (menghembus peluit), khususnya di Direktorat Jenderal Pajak atau kantor pajak, adalah semakin diperlukan sebagai pendekatan bottom-up untuk memerangi korupsi. Selanjutnya, advokasi untuk sistem whistle-blowing memainkan peran penting dalam menghilangkan hak dari pelaku korupsi. Meskipun langkah-langkah kecil, seperti kotak pengaduan dan layanan pesan singkat (SMS), saluran whistle-blowing perlu dijamin dan dijamin sebagai bagian dari maintaning kode etik.
Direktorat Jenderal pajak dan kantor pajak dapat melibatkan atau bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengatur layanan online untuk mendorong whistle-blower (penghembus peluit) untuk maju. Sistem online ini ditujukan bagi whistle-blower yang tidak ingin identitasnya terungkap. Tentu saja, siapa saja yang menggunakan layanan ini harus memiliki informasi yang memadai untuk mendukung tuduhan mereka tentang korupsi di kantor-kantor pajak.
Menurut berbagai penelitian dan pengukuran yang dilakukan oleh KPK, jelas bahwa kode etik, sebagai instrumen terhadap korupsi, belum merupakan objek utama perhatian pada kebanyakan lembaga pemerintah. Kesadaran kepala departemen atau lembaga pemerintah untuk membentuk satu kode etik untuk mencegah korupsi masih sangat rendah. Pelaksanaan kode etik pegawai negeri akan membantu meningkatkan integritas anggota individu dan membantu mereka dalam menjaga integritas lembaga mereka. Ketika personil negara bekerja sesuai dengan etika, semua potensi korupsi dapat diminimalkan. (*)
Penulis adalah Mahasiswa Pendidikan Bahasa Asing, Unimed
