Desak Musdalub karena Status Inkracht Syamsul
MEDAN- Keputusan DPP Partai Golkar memecat 12 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut dari struktur kepengurusan DPD Partai Golkar periode 2010-2015 disinyalir semakin mempertajam konflik antar-kader di tubuh partai berlambang beringin itu.
Hardi Mulyono yang dicopot jabatannya sebagai Sekjen DPD Partai Golkar Sumut menunjukkan perlawanan sengit dan terbuka atas keputusan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar yang dianggap berlawanan dengan aturan partai.
Sebanyak 12 pengurus yang merupakan kubu setia Gubsu non-aktif Syamsul Arifin ini tengah menyiapkan gugatan hukum bilamana surat keputusan pemecatan pengurus lama diterbitkan oleh DPP Partai Golkar dalam waktu dekat.
Hardy Mulyono, mantan Sekjen DPD Golkar Sumut yang digantikan posisinya oleh Muhammad Hanafi Harahap, menuding Plt Ketua Golkar Sumut Andi Achmad Dara alias Aday sebagai biang keladi dibalik perpecahan Golkar Sumut. Langkah Aday memasukkan 12 nama pengurus baru di DPD Partai Golkar Sumut dianggap sebagai ketidakmampuan politisi asal Sumatera Selatan itu dalam menjalankan roda organisasi sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar. Hardy juga menilai Aday adalah orang titipan DPP yang tak paham sama sekali peta perpolitikan di Sumut.
“Aday mirip politisi ‘kemarin sore’ yang tak punya pengetahuan organisasi. Kalau tahu organisasi dia kan harus berjalan sesuai AD/ART. Banyak nama yang dimasukkan kepengurusan partai yang berasal dari non-kader. Malah sebagian nama ada yang tak punya Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Golkar, tapi ditunjuk sebagai pengurus,” kecam Hardi.
Ketua Fraksi DPRD Partai Golkar Sumut ini melihat masalah pencopotan dirinya, termasuk penggantian pengurus lainnya, adalah buah ketidakpedulian DPP Partai Golkar terhadap dinamika di DPD Golkar Sumut. Dia juga menilai pemecatan dirinya cacat demi hukum karena dilakukan di mekanisme rapat pleno dan bukan mekanisme Musdalub sesuai diamanatkan AD/ART.
“Saat dipilih di Musda tempo hari, saya kan satu paket bersama dengan Syamsul Arifin. Info terbaru status hukum pak Syamsul sudah inkracht ya, jadi harus ada Musdalub untuk memilih pimpinan yang baru,” tegasnya.
Hardi mengaku tengah mencari tahu kepentingan DPP Partai Golkar mempertahankan Aday sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Sumut.
Hardi menduga Aday punya kepentingan pribadi menjelang Pilgubsu. ‘’Dia memanfaatkan kader-kader partai yang berambisi menjadi anggota dewan di Pemilu mendatang,” tukas Hardi. Kendati tak menjabat pengurus lagi, dia mengaku belum menerima surat pemecatan sebagai sekretaris DPD maupun pemecatan sebagai kader partai. Hanya saja bila sudah mengantonginya, Hardi berjanji akan menggugat keputusan itu hingga ke pengadilan. “Kami sudah koordinasi dengan tim kuasa hukum. Dalam waktu dekat gugatan sudah kami layangkan,” tegas Hardi Mulyono.
Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut yang baru menjabat, Hanafi Harahap, mengatakan alasan pemecatan ke 12 kader dari kepengurusan DPD Golkar Sumut sebatas program revitalisasi dan penyegaran. Revitalisasi itu berdasarkan hasil Rapimnas yang dibentuk dengan Juklak Nomor 14 tahun 2011 yang menjelaskan perlunya upaya penyegaran kepengurusan partai Golkar di Seluruh Indonesia.
“Kami ditunjuk sebagai sekretaris ini bentuk karena kami sebagai kader Partai Golkar. Nah, kalau pun kawan-kawan direvitalisasi dari kepengurusan, mereka tetap kader, hanya reposisi tempat. Mereka tetap anggota dewan karena mereka dipilih sesuai Undang-undang,” tegas Hanafi Harahap, kemarin.
Ketua DPD Golkar Kota Tanjung Balai, Rolel Harahap, menyatakan mendukung putusan DPP Partai Golkar. “Masalah DPP mengatakan apabila status hukum Syamsul Arifin sudah inkracht, maka akan digelar Musdalub. Kami mendukung DPP Partai Golkar kapan itu dilakukan. Kami suppor apapun kebijakan DPP Partai Golkar yang baik,” ujarnya seusai pelantikan Depidar II WKI Sumut di Hotel Danau Toba Medan, kemarin.
Rolel membantah anggapan DPP Partai Golkar bertindak tidak berlaku konsisten. “Justru DPP Partai Golkar konsisten menjalan revitalisasi sesuai dengan AD/ART partai. Kami kader di daerah sebatas menunggu apa yang diinstruksikan DPP ke depannya, apakah perlu digelar Musdalub atau tidak. Intinya kami patuh apapun bentuk keputusannya,” tegas Wakil Walikota Tanjung Balai ini. (rud)
