MEDAN, SumutPos.co- Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) Republik Indonesia mendorong optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dan informasi kewilayahan sebagai landasan perumusan kebijakan pembangunan yang lebih sinkron antara pusat dan daerah. Upaya ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Rabu (12/11/2025).
Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polkam, Mayjen TNI Heri Wiranto itu, dihadiri Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota, serta sejumlah pejabat instansi vertikal dan perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Mayjen TNI Heri Wiranto menegaskan pentingnya pemanfaatan data kependudukan secara lintas sektor guna memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara akurat dan terukur.
“Data adalah kunci tata kelola pemerintahan yang efektif. Dengan data yang presisi, program nasional maupun daerah tidak hanya sinkron, tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan. Inilah wujud nyata dari pemerintahan yang responsif dan berbasis bukti,” ujar Heri.
Ia menjelaskan, penggunaan data kependudukan dan informasi kewilayahan yang terintegrasi memungkinkan pemerintah daerah di Sumatera Utara melakukan perencanaan pembangunan yang lebih realistis, termasuk dalam hal penanggulangan kemiskinan, penguatan stabilitas politik, serta peningkatan ketahanan sosial di tingkat lokal.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam pengumpulan, validasi, dan pemanfaatan data yang selama ini kerap menjadi kendala dalam sinkronisasi program lintas instansi. “Kemenko Polkam hadir untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik. Setiap data yang dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan secara optimal demi kepentingan rakyat,” tambah Heri.
Ditegaskannya, data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan pondasi utama kebijakan publik berbasis (evidence based policy). “Tanpa dukungan data yang kredibel, program Pembangunan berpotensi tidak tepat sasaran dan menurunkan efektivitas pelayanan publik,” ujarnya.
Provinsi Sumatera Utara, sebut Heri, menjadi salah satu fokus utama pembahasan, mengingat jumlah penduduknya terbesar keempat di Indonesia, yaitu lebih dari 15.785.839 jiwa. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem data kependudukan yang adaptif dan terintegrasi lintas sektor, di tengah dinamika urbanisasi dan mobilitas penduduk yang tinggi.
Sementara, Staf Ahli Gubsu Dra Manna Wasalwa Lubis MAP menyambut baik inisiatif Kemenko Polkam tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sistem informasi pemerintahan daerah dan menjembatani perbedaan persepsi dalam pelaksanaan program pembangunan lintas kabupaten/kota.
Rapat yang berlangsung sehari penuh itu menghasilkan sejumlah rumusan kerja sama dan rekomendasi teknis untuk memperkuat pengelolaan data kependudukan dan informasi kewilayahan di Sumatera Utara.
Semangat kolaborasi yang tercipta di forum ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan presisi — demi pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan. (adz)
