MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyaknya masyarakat kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, mengusik perhatian Pemko Medan. Karenanya mulai tahun depan, Pemko Medan akan meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) Medan Mandiri. Anggarannya akan ditanggung secara penuh oleh APBD Kota Medan.
“Diharapkan, PKH Medan Mandiri ini dapat mengakomodir warga kurang mampu di Kota Medan yang selama ini tidak mendapatkan bantuan PKH dari Pemerintah Pusat ataupun Kementerian Sosial (Kemensos),” kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Zulkarnaen SKM saat menggelar Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Asrama, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Baru, Medan Timur, Sabtu (20/12).
Zulkarnaen meyakini, PKH Medan Mandiri akan menjadi jawaban dari banyaknya keluhan masyarakat yang tidak kunjung mendapatkan PKH dari pemerintah pusat. “PKH Medan Mandiri ini akan menjadi solusi dari keterbatasan kuota yang terjadi selama ini,” ujar Zulkarnaen pada kegiatan yang turut dihadiri perwakilan sejumlah OPD di lingkungan Pemko Medan tersebut.
Zulkarnaen memastikan, masyarakat Kota Medan yang benar-benar tidak mampu akan mendapatkan PKH Medan Mandiri dengan cara yang jauh lebih mudah dan cepat. “Jadi, nanti tidak ada lagi pendataan yang dilakukan oleh kepling, tidak ada Muskel (Musyawarah Kelurahan).
Kita akan memangkas sistem birokrasi, jadi nanti tidak ada istilah Desil 1, Desil 2, Desil 3. Cukup warga tersebut mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan. Setelah itu serahkan ke masing-masing wakil rakyat, kami (Anggota DPRD Medan) yang akan menyerahkannya langsung ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti,” ujarnya disambut tepuk tangan meriah dari masyarakat yang hadir.
Sebelumnya, sejumlah warga mengeluhkan tidak kunjung mendapatkan PKH. Padahal, warga-warga tersebut benar-benar tidak mampu secara finansial dan sangat layak mendapatkan bantuan.
Sementara itu, sejumlah warga lainnya juga mengeluhkan berbagai persoalan. Diantaranya jalan gang yang tidak pernah di aspal, hingga buruknya kondisi jalan dari simpang Tanjung Mulia ke Kayu Putih. “Disitu jalan rusak, tetapi yang lewat truk-truk besar. Bising pak, kami takut truknya terbalik dan mencelakai orang,” kata Juniati.
Selanjutnya, salah seorang warga lainnya, Tari, menanyakan program bantuan pendidikan dari Pemko Medan mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP.
Menjawab hal itu, Zulkarnaen menegaskan bahwa DPRD Medan telah menganggarkan bantuan siswa miskin untuk siswa tidak mampu. “Saya minta mulai hari ini tolong di data siswa tidak mampu di Kota Medan, bantuan pendidikan itu harus benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, perwakilan Dinas SDABMBK Kota Medan yang hadir pada kesempatan itu mengatakan, bahwa Jalan Kayu Putih dan Alumunium Raya sejatinya sudah sering direhab. “Tetapi memang kondisinya banyak truk lewat. Itu sebenarnya harus dibeton, tetapi karena aktivitas lalulintas disana padat, jadi sulit untuk menbetonnya karena tingginya arus lalulintas disana. Tetapi kalau memang arus lalulintas bisa dialihkan, maka akan kita lakukan pembetonan,” tutupnya.
Pelayanan Puskesmas Buruk
Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan untuk terus membenahi pelayanannya di tingkat puskesmas. Pasalnya hingga saat ini, masih sangat banyak warga Kota Medan yang mengeluhkan buruknya pelayanan di puskesmas. Padahal, puskesmas merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H. Zulkarnaen S.K.M saat menggelar kegiatan Reses IV Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Jalan Pimpinan, Kelurahan Sei Kera Hilir I, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Minggu (21/12).
“Pemko Medan menganggarkan APBD hingga ratusan miliar setiap tahunnya untuk masalah kesehatan, tetapi masih banyak warga yang mengeluh tidak dilayani dengan baik di puskesmas. Saya minta kedepan, ini harus dibenahi secara serius oleh Dinas Kesehatan,” tegas Zulkarnaen menjawab salah satu warga yang mengeluh tentang buruknya pelayanan di puskesmas.
Dikatakan Zulkarnaen, masalah kesehatan merupakan salah satu fokus penting Pemko Medan di bawah kepemimpinan Rico Waas dan Zakiyuddin Harahap. “Karena itulah ada yang namanya program UHC Premium. Kota Medan sudah UHC, jangan lagi ada puskesmas yang tidak melayani masyarakat dengan baik,” ujar Zulkarnaen pada kegiatan yang turut dihadiri Camat Medan Perjuangan, Lurah Sei Kera Hilir I, perwakilan Dinas Kesehatan Medan, Dinas SDABMBK Medan, Dinas Sosial Medan, Dinas Perhubungan Medan, Dinas PKPCKTR Medan, dan BPBD Kota Medan itu.
Sebelumnya, salah seorang warga mengeluhkan pelayanan di Puskesmas Sentosa Baru. Warga menyebutkan, petugas di puskesmas tersebut tidak bersikap ramah, bahkan terkesan ketus kepada masyarakat yang datang untuk berobat.
“Kita datang berobat ke puskesmas, pelayanannya nggak ramah pak. Ngomongnya ketus-ketus pak, kayak malas orang itu melayani kiya masyarakat ini. Terakhir kita yang berobat ke puskesmas malah sakit hati,” keluh salah seorang warga.
Menjawab keluhan warga yang penegasan yang disampaikan Zulkarnaen, Kepala Puskesmas Sentosa Baru, dr Hari Putra Dermawan, memohon maaf atas kesalahan yang dilakukan stafnya. Dr Hari Putra berjanji, dirinya akan segera membenahi para SDM di Puskesmas Sentosa Baru.
“Saya minta maaf apabila ada pelayanan kami yang tidak berkenan. Sebenarnya saya sudah sering memberikan arahan kepada anggota saya di puskesmas agar melayani masyarakat dengan baik, tetapi mungkin masih ada satu atau dua orang yang belum menjalankannya. Ini akan jadi bahan evaluasi,” jawabnya.
Kedepan, sambung dr Hari Putra, dirinya meminta masyarakat untuk melapor secara langsung kepada dirinya apabila mendapatkan pelayanan yang ketus ataupun kasar di Puskesmas Sentosa Baru. “Kedepan kalau ada anggota saya yang tidak memberikan pelayanan yang baik, langsung saja naik ke lantai 2, jumpai saya langsung. Nanti akan langsung saya tegur, akan saya tindak lanjuti,” tegas Dr Hari Putra yang disambut aplaus dari Zulkarnaen yang diikuti ratusan masyarakat yang hadir.
Pada kegiatan Reses yang digelar Zulkarnaen S.K.M itu, sejumlah masyarakat tidak mampu juga mengeluh tidak mendapatkan bantuan sosial. “Saya warga tidak mampu, tapi tidak pernah dapat bantuan. Asyik di data aja, tapi tidak pernah dapat bantuannya. Banyak kami disini yang susah, tapi banyak yang nggak dapat bantuan. Tiba ada warga yang lebih mampu, malah dapat,” keluh salah seorang warga, Ibu Ida.
Menjawab keluhan itu, perwakilan Dinas Sosial sekaligus Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Medan, Dedy Irwanto Pardede, mengatakan saat ini pemerintah terus membenahi pendataan penerima bansos di Kota Medan. Nantinya, akan ada graduasi terhadap masyarakat yang dinilai telah mampu atau tidak lagi layak mendapatkan bantuan.
“Pendataan akan terus diperbaharui, graduasi juga terus dilakukan kepada masyarakat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan untuk dialihkan kepada masyarakat yang lebih layak,” jawabnya.
Pada kesempatan itu, sejumlah warga juga mengeluhkan berbagai persoalan seperti rusaknya jalan, buruknya sistem drainase, banyaknya LPJU yang mati di lingkungan tempat tinggal warga, bansos khusus lansia, dan berbagai persoalan lainnya.
Menanggapi hal itu, Zulkarnaen meminta masing-masing perwakilan OPD yang hadir pada kegiatan reses itu untuk menjawab keluhan masyarakat. Tak hanya itu, Zulkarnaen juga berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh keluhan warga dengan menyampaikan aspirasi tersebut ke masing-masing Pimpinan OPD.
“Semua aspirasi ini juga akan disampaikan secara langsung dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Medan agar dapat segera ditindaklanjuti dengan cepat oleh Pemko Medan,” pungkasnya. (map)
