MEDAN- Komisi B DPRD Sumut meragukan kebenaran validasi data penerima beras miskin (raskin) di Sumut. Itu tercetus dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Sumut dengan Perusahan Umum Badan Urusan Logistik Divisi Regional (Perum Logistik Divre) I Sumut di DPRD Sumut, Rabu (11/7). Dalam rapat itu diketahui terdapat pengurangan jatah raskin yakni berkisar 47 ribu warga Sumut.
Adanya pengurangan jatah raskin tersebut, dikemukakan Kepala Perum Bulog Divre I Sumut, Nasrun Rahman. “Tahun ini ada pengurangan penerima raskin di Sumut untuk 47 ribu warga Sumut, karena sudah tidak lagi masuk dalam daftar rumah tangga sasaran (RTS) sebagai penerima raskin. Dan itu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistk (BPS),” ungkapnya.
Menurutnya, stok beras di Sumut hingga awal tahun 2013 mendatang sebanyak 78.993,55 ton.
“Kondisi ini menjadikan lonjakan harga, tanggap darurat dan lain-lain. Bulog siap untuk melakukan tindakan antisipasinya,” kata Nasrun.
Menyikapi adanya pengurangan jatah raskin, untuk sebanyak 47 ribu warga di Sumut tahun ini, anggota Komisi DPRD Sumut, Brillian Moktar mengaku tidak percaya dan meragukan data tersebut.
“Secara pribadi, data tersebut tidak bisa dijamin kebenarananya. Kenyataannya, di lapangan masih banyak terdapat warga miskin yang semestinya tetap harus mendapat jatah raskin. Menurut saya, data tersebut harus dicek ulang ke BPS. Benar atau tidak, 47 ribu warga di Sumut itu sudah tidak lagi berhak mendapat jatah raskin,” tukas politisi dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut tersebut.(ari)
