Sewa Kantor Boros Anggaran
MEDAN- Realisasi pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan diperkirakan kembali molor. Pasalnya peminat bangunan lama DPRD Kota Medan hingga saat ini belum ada, sehingga belum dapat dilakukan pembangunan gedung baru.
Kepala Bagian (Kabag) Aset Pemko Medan S.I Dongoran saat dikonfirmasi, Kamis (30/8) siang mengatakan hingga saat ini masih dilakukan penilai harga bangunan lama DPRD Kota Medan. “Masih dilakukan penilai harga oleh konsultan bangunan indenpenden,” ucapnya.
Saat dipertegas terhadap siapa pihak yang menangani tender lelang bangunan lama DPRD Kota Medan, S I Dongoran enggan memberitahu. “Pihak indenpendenlah, setelah itu akan dilaporkan kepada kantor lelang negara Kota Medan,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan, pelelangan bagunan lama harus dilakukan sesuai mekanisme. “Itu semua harus melalui mekanisme, kalau sudah ada yang minat, pihak tender akan melampirkan hal itu ke Kantor Lelang Negara Kota Medan,” sebutnya.
Saat disinggung kapan akan dibangun gedung baru DPRD Kota Medan, dirinya mengatakan bulan September ini. “Paling lama bulan depan (September-red) itu sudah paling lama, “ tuturnya.
Sesuai dengan yang direncanakan bangunan gedung DPRD Kota Medan dibangun delapan lantai ini sempat ditargetkan akan dikerjakan Juli 2012. Molornya pembangunan gedung wakil rakyat tersebut dipastikan akan memboroskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Secara terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi saat ditanya wartawan di ruang kerjanya mengatakan kecewa atas belum terbangunnya gedung dewan yang baru. Pasalnya sudah sekitar dua bulan gedung DPRD Kota Medan dipindahkan.
Lanjutnya dirinya tidak akan melakukan intervensi secara teknis pembangunannya, namun ia mengharap secepatnya dibangun, agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
Dijelaskan Salman, selain anggaran sewa kantor sementara, banyak lagi poin pemborosan anggaran terkait dengan molornya pembangunan gedung DPRD Medan. Seperti pelaksanaan paripurna istimewa yang tidak memungkinkan dilaksanakan di gedung sementara dan pelaksanaan paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke – 67 RI yang dilaksanakan di Hotel Grand Aston.
“Dengan berlarutnya proses pembangunan gedung baru tersebut, sangat jelas anggaran akan banyak dikeluarkan untuk hal yang semestinya bisa diminimalisir dengan dipercepatnya pembangunan gedung DPRD tersebut,” ungkapnya seraya mengatakan fasilitas di kantor sementara juga tidak memadai. (gus)
