Penolakan terhadap usulan sertifikasi ulama terus bermunculan. Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), penolakan juga disampaikan Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran Bulak Santri, Cipondoh, Yusuf Mansyur.
Yusuf Mansur
“Persoalannya yang mengsertifikasi itu siapa, siapa sih yang pengen gelar manusia,” kata Yusuf Mansyur saat ditemui usai menggelar Halal Bi Halal di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Sabtu (15/9).
Menurutnya, sebutan ulama tersebut sebenarnya datang dari masyarakat yang dilekatkan kepada orang yang memahami, mengamalkan, dan mengajarkan agama Islam. “Menurut saya jadi masalah itu bukan minta pengakuan. Ulama itu dilekatkan.
Sertifikasi ulama ini diusulkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ketua MUI Slamet Efendi Yusuf mengatakan, sertifikasi ulama merupakan bentuk fasisme gaya baru yang dicoba diterapkan oleh pihak-pihak tertentu.
Rujukannya adalah langkah yang sama di Malaysia dan Singapura. “Itu pemikiran fasis, otoriter, dan perlu ditertawakan di era demokrasi ini,” kata Slamet. (abu/jpnn)
Penolakan terhadap usulan sertifikasi ulama terus bermunculan. Setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI), penolakan juga disampaikan Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Quran Bulak Santri, Cipondoh, Yusuf Mansyur.
Yusuf Mansur
“Persoalannya yang mengsertifikasi itu siapa, siapa sih yang pengen gelar manusia,” kata Yusuf Mansyur saat ditemui usai menggelar Halal Bi Halal di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto Jakarta, Sabtu (15/9).
Menurutnya, sebutan ulama tersebut sebenarnya datang dari masyarakat yang dilekatkan kepada orang yang memahami, mengamalkan, dan mengajarkan agama Islam. “Menurut saya jadi masalah itu bukan minta pengakuan. Ulama itu dilekatkan.
Sertifikasi ulama ini diusulkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Ketua MUI Slamet Efendi Yusuf mengatakan, sertifikasi ulama merupakan bentuk fasisme gaya baru yang dicoba diterapkan oleh pihak-pihak tertentu.
Rujukannya adalah langkah yang sama di Malaysia dan Singapura. “Itu pemikiran fasis, otoriter, dan perlu ditertawakan di era demokrasi ini,” kata Slamet. (abu/jpnn)
