MEDAN- Anggota DPRD Sumut diminta mengawasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pilgubsu 2013. Kontrol itu perlu dilakukan mengingat pelaksanaan Pilgubsu 2013 yang didanai dari APBD Sumut dalam dua tahun anggaran yakni 2012 dan 2013 itu berjalan tanpa tercederai masalah data pemilih.
“Kami berharap bantuan berbagai pihak terutama anggota dewan sebagai unsur partai politik (parpol) untuk memgawasi data pemilih, termasuk menyosialiasikan calon pemilih agar menggunakan hak pilih pada Pilgubsu tahun depan,” ucap Sekdaprovsu Nurdin Lubis di gedung DPRDSU, kemarin. Dia berharap seluruh masyarakat dari berbagai lapisan agar sama-sama mengawasi DPS dan DPT, dan bersedia menyuplai data guna perbaikan hak pemilih di Pilgubsu 2013.
KPUD mengoptimalkan sosialisasi secara massif guna mendorong masyarakat berpartisifasi aktif dalam memeriksa nama pada DPS dan mengontrol DPS bermasalah, seperti fiktif, ganda, di bawah umur, dan lainnya. Masalah DPS dan DPT menjadi penting karena menyangkut hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia. (ari)
MEDAN- Anggota DPRD Sumut diminta mengawasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pilgubsu 2013. Kontrol itu perlu dilakukan mengingat pelaksanaan Pilgubsu 2013 yang didanai dari APBD Sumut dalam dua tahun anggaran yakni 2012 dan 2013 itu berjalan tanpa tercederai masalah data pemilih.
“Kami berharap bantuan berbagai pihak terutama anggota dewan sebagai unsur partai politik (parpol) untuk memgawasi data pemilih, termasuk menyosialiasikan calon pemilih agar menggunakan hak pilih pada Pilgubsu tahun depan,” ucap Sekdaprovsu Nurdin Lubis di gedung DPRDSU, kemarin. Dia berharap seluruh masyarakat dari berbagai lapisan agar sama-sama mengawasi DPS dan DPT, dan bersedia menyuplai data guna perbaikan hak pemilih di Pilgubsu 2013.
KPUD mengoptimalkan sosialisasi secara massif guna mendorong masyarakat berpartisifasi aktif dalam memeriksa nama pada DPS dan mengontrol DPS bermasalah, seperti fiktif, ganda, di bawah umur, dan lainnya. Masalah DPS dan DPT menjadi penting karena menyangkut hak masyarakat sebagai warga negara Indonesia. (ari)
