JAKARTA- Dalam menjaga distribusi pupuk produksi BUMN yang merata maka Menteri BUMN, Dahlan Iskan menerapkan kebijakan rayonisasi atau wilayah tanggung jawab penyebaran setiap pabrik.
“Setiap pabrik pupuk memiliki wilayah edar yang sudah ditentukan, tetapi mereka harus bertanggungjawab jika terjadi kelangkaan pupuk di suatu daerah,” ucap Dahlan melalui pesan singkat yang dikirim Kabag Humas dan Protokoler BUMN, Faisal Halimi di Jakarta, Senin (24/12).
Adanya program rayonisasi, kata Dahlan, juga dapat mengatasi penyalahgunaan pupuk bersubsidi, Kalau pun, ketersediaan pupuk habis disalah satu pabrik, bisa mengambil pasokan dari pabrik lainnya. Dengan demikian ketika petani memerlukan pupuk bisa terpenuhi dan bisa berproduktivitas.
”Misalnya harusnya minggu ini petani harus menanam padi, tapi karena pupuk tidak ada akhirnya masa tanam tertunda. Dengan rayonisasi ini, nanti tidak ada lagi yang saling menyalahkan. Sebab, tanggung jawab per wilayah sudah jelas, tidak seperti dulu yang tanggung jawabnya nggak jelas,” ujarnya.
Menurutnya, rayonisasi juga menghilangkan pandangan orang yang lebih fokus pada satu produksi, karena dianggapnya lebih baik dari lainnya. “Tidak ada bedanya antara pupuk Kujang, Urea. Semua sama. Jadi tidak benar kalau ada petani yang mengatakan pupuk ini lebih baik dari pupuk itu atau sebaliknya,” ucap Dahlan.
Dahlan juga menjelaskan dalam sistem lama, penyedia pupuk ada beberapa pabrik, seperti PT Pusri Palembang, PT Petrokimia Gresik, dan lainnya. Tetapi sekarang, kesemuanya dijadikan satukan yaitu holding Pupuk Indonesia. (net/jpnn)
