JAKARTA – Peneliti senior Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, August Mellaz, kembali mengingatkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara, bahaya politik uang yang mengincar kaum ibu rumah tangga.
Karena dari persentase efektifitas, pemberian kepada mereka jauh lebih efisien dibanding jika politik uang diberikan kepada kaum pria. Paling tidak dari kaum ibu kelompok ekonomi pas-pasan, karena merasa seperti diperhatikan. Mereka yang selama ini mendambakan pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan secara nyata, merasa seolah-olah pemberian tersebut sebuah kebaikan. Sehingga sangat tepat jika orang yang memberi imbalan dipilih menjadi pemimpin.
“Kaum ibu ini kan yang paling mengetahui kebutuhan rumah tangga. Jadi ketika penghasilan suami tidak cukup menutupi kebutuhan, pemberian berupa uang maupun sembako dapat langsung digunakan untuk keperluan di rumah. Sementara kalau diberikan kepada kaum pria, uangnya mungkin banyak yang tidak sampai ke rumah,” ujarnya kepada koran ini di Jakarta, Rabu (2/1).
Bahaya lain, August juga memerkirakan seorang ibu rumah tangga juga cenderung lebih mudah memengaruhi kaum ibu lainnya. Ketika seorang ibu menerima sesuatu, biasanya hal tersebut akan diceritakan kepada tetangga lainnya, atau paling tidak kepada sanak keluarga yang ada. Sehingga para ibu yang juga sangat membutuhkan tambahan penghasilan, juga ingin memeroleh hal yang sama. Karena itu menghadapi kondisi ini, KPUD Sumut menurutnya harus segera berbuat. Apalagi diperkirakan politik uang menjelang masa pencoblosan 7 Maret mendatang, akan terus semakin meningkat dengan berbagai rupa. Baik berupa bantuan sosial, dana santunan, maupun modus-modus lainnya.
“KPUD saya pikir jangan hanya terfokus pada urusan administrasi, karena merasa ada Panitia Pengawas yang mengawasi, tapi sebagai pelaksana harus benar-benar bertanggungjawab penuh menyosialisasikan bahwa pemilihan bertujuan untuk memilih sosok pemimpin yang tepat,” katanya.
Cara yang paling efektif, sosialisasi menurutnya dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan kelompok-kelompok PKK atau kelompok pengajian atau kelompok ibu-ibu lainnya. Sosialisasinya tentu perlu pendekatan yang lebih memasyarakat. Karena kalau para ibu ini disentuh hatinya dan kita nyatakan bahwa politik uang benar-benar berbahaya, tentu mereka akan mengerti. Karena apalah artinya pemberian sesaat,” katanya.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, August memastikan mayoritas hasil survey sejumlah lembaga survei memerlihatkan, lebih dari 50 persen ibu rumah tangga mengaku menerima sejumlah imbalan terkait pelaksanaan Pilkada. Sebagai contoh dalam Pilkada DKI Jakarta, hampir semua hasil survey memperlihatkan 57 persen kaum ibu usia produktif, mengaku menerima uang menjelang Pilkada.(gir)
