MEDAN- Pemprovsu belum juga merespons permintaan revisi anggaran dan penambahan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) penyelenggaraan Pilgubsu 2013. Revisi itu berupa penambahan PPL di setiap kelurahan yang saat ini diisi oleh satu petugas dengan masa kerja dua bulan. Panwaslu mengusulkan jumlah PPL di setiap kelurahan menjadi empat orang dengan masa kerja enam bulan.
Ketua Panwaslu Sumut David Susanto mengatakan hingga kini surat pengajuan belum ditanggapi Pemprovsu. Padahal Pilgubsu yang tinggal menghitung hari diprediksi berlangsung dua putaran.
“Kami sudah wanti-wanti Pemprovsu agar usulan kami segera dijawab. Dengan masa kerja dua bulan dan satu petugas setiap kelurahan bagaimana pengawasan bisa optimal? Kami prediksi Pilgubsu berjalan dua putaran. Bila tak ada pengawas ya, kami minta saja nanti Pemprovsu yang mengawasi,” ujar David.
Dikatakan, penempatan 1-5 petugas PPL di setiap kelurahan merupakan amanah UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Surat usulan dikirimkan mengingat anggaran saat ini hanya mengkaver satu PPL per kelurahan dengan masa kerja dua bulan lamanya.
“Kalau dibentuk dari Februari artinya masa kerja sampai Maret. Kalau dihitung-hitung kemungkinan besar Pilgubsu berjalan hingga dua putaran karena ada lima pasangan calon bertarung. Maka pengawas pemilu di kelurahan tak akan ada. Masa kerja mereka cuma dua bulan sesuai anggaran,” jelasnya.
David mengharapkan Pemprovsu harus menyadari bahwa pengawasan paling penting ada di tingkat kelurahan. Hal ini mengingat aktivitas kampanye dalam upaya meraih simpati masyarakat yang dilakukan pasangan calon banyak dilakukan di tingkat kerlurahan. Paling utama adalah pada saat pencoblosan pada hari H 7 Maret 2013. ‘’TPS ada ribuan jumlahnya. Satu petugas kelurahan tentu mustahil diharapkan bekerja maksimal. Apa yang satu petugas itu nggak tidur-tidur?’’ katanya setengah bertanya.
Terpisah, Pimpinan Panwaslu Provinsi Sumut Divisi Umum, Ester Ritonga turut mendesak Pemprovsu soal penambahan jumlah petugas PPL. “Pemprovsu belum ada tindakan juga,” urainya.
Menurut Ester, pihaknya sudah membuat surat edaran ke seluruh kabupaten/kota agar sesegera mungkin dilakukan rekruitmen PPL. “Kami harap awal Februari semua sudah terlatih,” katanya. (far)
MEDAN- Pemprovsu belum juga merespons permintaan revisi anggaran dan penambahan Panitia Pengawas Lapangan (PPL) penyelenggaraan Pilgubsu 2013. Revisi itu berupa penambahan PPL di setiap kelurahan yang saat ini diisi oleh satu petugas dengan masa kerja dua bulan. Panwaslu mengusulkan jumlah PPL di setiap kelurahan menjadi empat orang dengan masa kerja enam bulan.
Ketua Panwaslu Sumut David Susanto mengatakan hingga kini surat pengajuan belum ditanggapi Pemprovsu. Padahal Pilgubsu yang tinggal menghitung hari diprediksi berlangsung dua putaran.
“Kami sudah wanti-wanti Pemprovsu agar usulan kami segera dijawab. Dengan masa kerja dua bulan dan satu petugas setiap kelurahan bagaimana pengawasan bisa optimal? Kami prediksi Pilgubsu berjalan dua putaran. Bila tak ada pengawas ya, kami minta saja nanti Pemprovsu yang mengawasi,” ujar David.
Dikatakan, penempatan 1-5 petugas PPL di setiap kelurahan merupakan amanah UU No 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Surat usulan dikirimkan mengingat anggaran saat ini hanya mengkaver satu PPL per kelurahan dengan masa kerja dua bulan lamanya.
“Kalau dibentuk dari Februari artinya masa kerja sampai Maret. Kalau dihitung-hitung kemungkinan besar Pilgubsu berjalan hingga dua putaran karena ada lima pasangan calon bertarung. Maka pengawas pemilu di kelurahan tak akan ada. Masa kerja mereka cuma dua bulan sesuai anggaran,” jelasnya.
David mengharapkan Pemprovsu harus menyadari bahwa pengawasan paling penting ada di tingkat kelurahan. Hal ini mengingat aktivitas kampanye dalam upaya meraih simpati masyarakat yang dilakukan pasangan calon banyak dilakukan di tingkat kerlurahan. Paling utama adalah pada saat pencoblosan pada hari H 7 Maret 2013. ‘’TPS ada ribuan jumlahnya. Satu petugas kelurahan tentu mustahil diharapkan bekerja maksimal. Apa yang satu petugas itu nggak tidur-tidur?’’ katanya setengah bertanya.
Terpisah, Pimpinan Panwaslu Provinsi Sumut Divisi Umum, Ester Ritonga turut mendesak Pemprovsu soal penambahan jumlah petugas PPL. “Pemprovsu belum ada tindakan juga,” urainya.
Menurut Ester, pihaknya sudah membuat surat edaran ke seluruh kabupaten/kota agar sesegera mungkin dilakukan rekruitmen PPL. “Kami harap awal Februari semua sudah terlatih,” katanya. (far)
